Kutukan Ekonomi Kolonial!

Anjloknya nilai tukar rupiah, yang menembus Rp 11.000 per dollar Amerika Serikat (USD) pada hari Kamis (22/8) lalu, mengundang kekhawatiran banyak pihak.

Bagi sebagian orang, ambruknya nilai tukar rupiah tersebut menandai potensi krisis ekonomi baru. Tak sedikit yang menyamakan potensi krisis baru ini dengan krisis ekonomi 1998.

Sementara kubu lainnya berpendapat bahwa jatuhnya nilai rupiah itu masih sebatas krisis nilai tukar. Indikatornya jelas: merosotnya rupiah, tergerusnya cadangan devisa, defisit transaksi modal, kenaikan inflasi, dan lain-lain.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah defisit transaksi berjalan, yang menurut ekonom Faisal Basri, sudah berlangsung 7 triwulan berturut-turut. Puncaknya pada triwulan II-2013: defisit mencapai USD 9,8 miliar atau 4,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Konon, defisit ini tergolong yang terparah.

Defisit transaksi berjalan ini adalah penyakit lama yang tak pernah berhasil disembuhkan. Artinya, ini adalah persoalan yang berkelindan dengan struktur ekonomi kita. Kita tahu, penyebab mendasar dari defisit transaksi berjalan ini adalah, di satu sisi, terjadinya penurunan nilai ekspor kita, sedangkan di sisi lain, nilai impor kita semakin besar.

BeFunky_selamatkan-indonesia.jpgHarus diakui, sejak jaman kolonial hingga sekarang, struktur ekonomi kita tidak banyak berubah. Pertama, kita sangat bergantung pada pasar eksternal. Akibatnya, kita abai terhadap pasar internal. Karena pasar dalam negeri diabaikan, tidak ada upaya untuk menaikkan daya beli atau penghidupan rakyat.

Ironisnya, sebagian besar ekspor kita masih berupa bahan mentah. Benar-benar tidak beda jauh dengan era kolonial. Padahal, ekspor bahan mentah ini sangat merugikan. Tak hanya menghilangkan potensi nilai tambah yang besar, tetapi juga membuat kita tidak punya rencana alias abai untuk membangun industri olahan sebagai basis untuk industrialisasi nasional.

Lebih parah lagi, lantaran begitu bergantung ke pasar eksternal, produksi untuk kebutuhan rakyat menjadi terbaikan. Alhasil, hampir semua kebutuhan rakyat didapatkan melalui impor. Ini kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan liberalisasi impor. Alhasil, bahan pangan pun kita impor. Inilah yang menyebabkan kita, negara yang menyandang predikat negeri agraris ini, menjadi salah satu pengimpor produk pangan terbesar di dunia. Karena hampir sebagian besar kebutuhan pangan kita diimpor, juga karena harga dan distribusi pangan diserahkan ke pasar, maka pangan ini pula yang menyumbang inflasi terbesar.

Selain itu, sebagian besar impor kita adalah BBM dan bahan baku industri. Impor BBM menghabiskan 75 juta USD per hari. Akibatnya, devisa kita pun kian tergerus. Malapetaka ini terjadi lantaran kita tidak pernah berdaulat dalam mengelola kekayaan energi kita. Ladang-ladang minyak dan gas kita dikuasai perusahaan asing. Sementara perusahaan nasional kita, Pertamina, gagal dikembangkan untuk mengelola kekayaan migas secara berdikari. Ini yang menyebabkan lifting minyak kita turun drastis menjadi 830 ribu barel per hari (bph). Sudah begitu, karena ketergantungan terhadap BBM impor ini menciptakan celah ekonomi rente bagi para importir dan borjuis komprador, maka kita selalu abai untuk membangun kilang-kilang minyak sendiri.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku bagi industri juga menciptakan masalah. Kenaikan biaya bahan baku impor ini tentu akan memukul industri dalam negeri. Mereka akan menderita kenaikan biaya produksi yang signifikan.

Kedua, kita sangat bergantung pada kapital asing. Penanaman modal asing menyumbang sedikitnya 70 persen dari total investasi. Sementara SBI (Sertifikat Bank Indonesia) disokong sekitar 30 persen oleh asing. Bahkan, pasar saham kita pun dibanjiri kapital asing, yang 70 persen pemain dan volume transaksi dikuasai asing.

Yang patut diperhatikan, besarnya arus masuk modal asing ini juga berbarengan meningkatnya repatriasi laba perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan catatan Faisal Basri, dalam dua terakhir, repatriasi laba perusahaan asing hampir 18 miliar dollar AS setahun. Jadinya, kata dia, saldo yang masuk hanya sekitar 1,5 miliar dollar AS. Pada semester I-2013, saldo ini melorot tajam menjadi hanya 232 juta dollar AS. Ini yang menyebabkan perekonomian kita sangat rentan terhadap pelarian modal asing.

Karena itulah, kami menyimpulkan, empat paket kebijakan pemerintahan SBY untuk menstabilkan nilai tukar kurang efektif. Misalnya, untuk memperbaiki neraca transaksi, pemerintah menggenjot ekspor dengan, antara lain, kebijakan relaksasi kebijakan kuota ekspor hasil tambang dan mineral. Ini tidak hanya berarti melanjutkan kebiasaan  sebagai bangsa pengekspor bahan mentah, tetapi juga berkontradiksi dengan program pemerintah sendiri terkait hilirisasi produk primer.

Paket kebijakan lainnya adalah menggenjot investasi asing. Di sini, pemerintah akan menyederhanakan perizinan dan pemberian sejumlah insentif seperti  tax holiday dan tax allowance. Kebijakan ini bukan hanya memperkuat dominasi kapital asing dalam perekonomian kita, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara dari pajak.

Menurut kami, tanpa mengubah struktur ekonomi ini, dengan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan kapital asing, kita selamanya akan membangun ekonomi yang rapuh dan sangat gampang diruntuhkan oleh permainan kapitalisme global.

Yang mesti dilakukan pemerintah adalah: (1) mengurangi ketergantungan terhadap pasar eksternal dengan memperkuat pasar internal: menaikkan daya beli rakyat, mendorong produksi berbasis kebutuhan rakyat; (2) menghentikan ekspor bahan mentah: membangun industri olahan berbasis sumber daya alam; (3) mengurangi ketergantungan terhadap impor: membangun kembali sektor pertanian untuk mengejar swasembada pangan; mendorong kemandirian energi; mempercepat industrialisasi nasional yang dibarengi dengan pengembangan SDM; (4) meninjau kembali semua perjanjian perdagangan dan investasi yang merugikan kepentingan nasional.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut