Di Indonesia, tidak sedikit orang yang memulai hidup sebagai aktivis lalu berakhir sebagai pejabat. Namun tidak banyak yang mampu menjaga benang merah perjuangannya ketika berpindah dari jalanan menuju ruang kekuasaan. Di titik inilah perjalanan Agus Jabo Priyono menjadi menarik untuk direnungkan.
Bagi sebagian orang, Agus Jabo dikenal sebagai Wakil Menteri Sosial. Sebagian lain mengenalnya sebagai aktivis reformasi, mantan pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD), atau tokoh gerakan rakyat yang selama bertahun-tahun berdiri di luar lingkar kekuasaan. Namun jauh sebelum semua itu, ada satu bab penting yang sering luput dari perhatian: Agus Jabo adalah seorang kader Pelajar Islam Indonesia (PII).
Di organisasi pelajar itulah benih-benih kepemimpinan, keberanian berpikir, dan kepekaan sosial mulai ditanam. PII tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi pelajar yang baik, tetapi juga bagaimana menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Semboyan Belajar, Berjuang, Bertakwa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan fondasi karakter yang membentuk cara pandang seorang kader terhadap kehidupan.
Banyak orang melihat perjalanan Agus Jabo sebagai sebuah paradoks. Ia lahir dari tradisi kaderisasi Islam, kemudian terjun ke medan perjuangan politik yang keras, ikut mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD), menjadi bagian dari gelombang Reformasi 1998, lalu memimpin Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), hingga akhirnya dipercaya menjadi Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia.
Sekilas perjalanan itu tampak penuh kontradiksi. Dari kader organisasi pelajar Islam menjadi aktivis demokrasi yang keras mengkritik pemerintah. Dari jalanan menuju istana. Dari oposisi menuju pemerintahan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya yang berubah hanyalah kendaraan perjuangannya. Benang merahnya tidak pernah putus: keberpihakan kepada rakyat kecil.
Sejarah sering memperlihatkan bahwa aktivisme dan kekuasaan dipandang sebagai dua dunia yang saling berlawanan. Aktivis berada di luar pagar kekuasaan untuk mengawasi dan mengkritik, sementara penguasa berada di dalam pagar untuk menjalankan kebijakan. Tidak sedikit aktivis yang kehilangan arah ketika memasuki ruang kekuasaan. Sebagian larut dalam kenyamanan jabatan, sebagian terjebak dalam pragmatisme politik, dan sebagian lagi perlahan melupakan idealisme yang dahulu mereka teriakkan.
Karena itu, ketika seorang mantan aktivis memilih masuk ke pemerintahan, pertanyaan yang selalu muncul adalah: apakah ia berubah, atau justru sedang mencari cara baru untuk memperjuangkan cita-citanya?
Pertanyaan itulah yang terus mengikuti perjalanan Agus Jabo.
Mereka yang mengenalnya sejak masa gerakan mahasiswa memahami bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika ia menjadi pejabat. Sejak muda, isu kemiskinan, ketimpangan sosial, akses pendidikan, dan keadilan ekonomi telah menjadi bagian dari narasi perjuangannya. Ia tumbuh dalam tradisi aktivisme yang percaya bahwa negara harus hadir melindungi kelompok yang paling lemah.
Ketika kini berada di Kementerian Sosial, medan perjuangannya memang berubah. Jika dahulu perjuangan dilakukan melalui demonstrasi, pidato, dan mobilisasi gerakan rakyat, kini perjuangan dilakukan melalui kebijakan, program, anggaran, dan tata kelola pemerintahan. Instrumennya berbeda, tetapi substansinya tetap sama: bagaimana negara hadir bagi mereka yang selama ini tertinggal dan terpinggirkan.
Di sinilah perjalanan Agus Jabo memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kisah individu. Ia menunjukkan bahwa kaderisasi yang baik tidak melahirkan keseragaman jalan hidup. Kaderisasi justru melahirkan kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip.
PII sendiri sejak awal berdiri bukanlah organisasi yang mencetak manusia untuk satu profesi atau satu partai politik tertentu. PII membentuk karakter. Setelah itu, para kadernya menyebar ke berbagai medan pengabdian. Ada yang menjadi akademisi, ulama, birokrat, pengusaha, aktivis, politisi, bahkan menteri. Yang menyatukan mereka bukan pilihan organisasi atau afiliasi politik, melainkan kesadaran bahwa ilmu harus diabdikan untuk kemaslahatan yang lebih luas.
Dalam konteks itulah hubungan Agus Jabo dengan PII yang tetap terjalin hingga hari ini memiliki makna yang penting. Ia menunjukkan bahwa akar kaderisasi tidak pernah benar-benar terputus. Seorang kader boleh berpindah ruang, tetapi nilai-nilai yang membentuknya akan terus berjalan bersama dirinya.
Di tengah krisis keteladanan yang sering dikeluhkan masyarakat, kisah seperti ini layak untuk diingat. Generasi muda sering melihat politik hanya sebagai perebutan jabatan dan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Padahal sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar justru memulai langkahnya dari ruang-ruang kaderisasi, diskusi sederhana, kegiatan sosial, dan pengabdian yang sunyi.
Perjalanan Agus Jabo mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah garis akhir perjuangan. Kekuasaan hanyalah alat. Nilainya ditentukan oleh siapa yang menggunakannya dan untuk siapa ia digunakan.
Karena itu, pelajaran terbesar dari kisah ini bukanlah bahwa seorang kader PII berhasil menjadi Wakil Menteri Sosial. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa jalan pengabdian dapat berubah bentuk, tetapi tidak boleh kehilangan arah. Dari ruang kaderisasi pelajar, gelanggang reformasi, hingga ruang kebijakan negara, yang terpenting bukanlah di mana seseorang berdiri, melainkan apakah ia tetap berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan kehadiran negara.
Dan mungkin di situlah makna terdalam dari semboyan yang pernah menempanya sejak muda: belajar untuk memahami realitas, berjuang untuk memperbaikinya, dan bertakwa agar tidak tersesat ketika kekuasaan datang menghampiri.
Budi Prasetyo Hadi, Penulis Merupakan Tenaga Ahli Menteri Sosial RI.