Setelah Menumpas PKI 50 Tahun Lalu

Setelah menumpas Komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 50 tahun lalu, kekuatan pemenang yang menamakan diri Orde Baru mulai berbenah dan menjalankan strategi pembangunan untuk Republik Indonesia tanpa menyisakan ruang untuk politik yang berbeda.

Kunci dari politik pembangunan Orde Baru adalah melenyapkan segala gangguan pembangunan yang mungkin dengan berbagai cara  sambil menjalankan konsepsi dan praktek ekonomi yang ramah dan terbuka terhadap investasi modal asing, terutama dari Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Hubungan yang terjalin dengan RRC mengalami kerusakan parah karena sangkaan ideologi dan memerlukan waktu untuk normalisasi.

Pembangunan nasional di bawah pimpinan Orde Baru itu pun menemui jalan buntu ketika krisis global melanda dan rakyat mulai tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Orde Baru yang otoriter. Setelah berkuasa kurang lebih 32 tahun, pemerintahan Orde Baru pun tumbang. Jendral Soeharto sebagai simbol dan tokoh sentral Orde Baru  mundur dengan terpaksa dan tak sanggup lagi mengendalikan keadaan politik dan arah Republik.

Tetapi semakin jelas, pasca Orde Baru yang disebut Reformasi ini, Republik Indonesia semakin dikendalikan modal asing dengan dukungan politik yang semakin terbuka sehingga menjelaskan bahwa yang direformasi adalah gaya politik Orde Baru yang tertutup, penuh kekerasan  dengan birokrasi yang  tidak efisien, sementara jalannya ekonomi tetap: ramah dan terbuka terhadap investasi asing sehingga utang luar negeri pun terus membengkak.

Praktik reformasi itu jelas, yaitu dengan mengganti gaya otoriter Orde Baru dengan partisipasi rakyat yang terbatas melalui multi partai, tetapi tetap menutup peluang kembalinya politik komunisme ke dalam panggung politik yang terbuka dengan terus memelihara  trauma politik akibat PKI sebisa mungkin. Praktik ini dalam hal tertentu jelas gagal seperti yang ditunjukkan dengan tak dapat dibendungnya literatur komunis baik dalam bentuk cetakan maupun online dan berbagai kritik yang mau tidak mau beroposisi terhadap jalannya investasi modal asing yang semakin tidak terbendung bahkan menyempitkan tujuan dan praktek pembangunan nasional yang juga menggelisahkan otak dan hati Emil Salim sebagai pendukung Orde Baru. “Terlepas dari kelemahan Orde Baru, saat itu ada komitmen yang jelas untuk masyarakat desa dan urban. Ini antara lain terlihat dengan intensifnya pembangunan sekolah, saluran irigasi hingga koperasi di desa. Namun saat ini yang dipikirkan hanya kereta cepat atau modal masuk. Ini yang membuat saya resah,” katanya (Kompas, 21 September 2015).

Dengan melihat kondisi bangsa sebagaimana juga digambarkan Emil Salim,  lalu apa untungnya bagi Republik pada hari-hari ini tetap terus memelihara trauma terhadap Komunisme dan PKI? 50 tahun yang lalu jelas, pembantaian komunisme yang bisa mencapai 3 juta rakyat Indonesia itu hasil-hasilnya bisa dinikmati seperti yang disampaikan Emil Salim walaupun kejayaan ekonomi Orde Baru yang beralaskan mayat-mayat komunis dan modal asing itu juga tidak lebih dari 50 tahun.

Situasi hari ini tentu berbeda dengan 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, rakyat dipaksa percaya bahwa doktrin politik dan ekonomi Orde Baru  akan membawa kemakmuran. Rakyat tidak melihat bagaimana para politisi dan ekonom Orde Baru demi jijiknya terhadap doktrin politik dan ekonomi “Orde Lama” jungkir balik mencari utangan di negeri-negeri Eropa, Amerika Serikat, lalu Jepang. Rakyat juga tidak bisa gaduh kalau hasil utangan itu sebagian jatuh ke tangan individu. Sekarang, rakyat melihat bagaimana Presidennya pontang-panting mencari investasi dan utangan. Rumit dengan berbagai syarat di dunia Barat lari ke China dan Arab. Ada yang korupsi, rakyat bisa gaduh. Rakyat melihat apa saja yang terjadi pada hari ini: uang datang dari mana? Berapa utang diperoleh? Untuk apa? Tentu Rakyat tak ingin menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrakstruktur, banjirnya produksi asing  dan investasi asing ini.

Akan tetapi di masa reformasi inilah,  partisipasi rakyat seluas-luasnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan;  diminta ataupun tidak diminta, bahkan keberanian untuk menentukan arah investasi ada kesempatan dan peluang yang jelas tidak akan diberikan Orde Baru pada 50 tahun yang lalu pun bila Orde Baru masih berkuasa pada hari ini.

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut