Tidak Punya KTP, 16 Ribu Warga Tanah Merah Kehilangan Hak Politik Di Pilkada

Sedikitnya 16.000 warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, terancam kehilangan hak politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2012 mendatang.

Pasalnya, dari 24 ribu warga Tanah Merah yang mestinya punya hak pilih, hanya 8000 warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Ini karena cuma 8000an itu yang punya KTP DKI Jakarta,” kata Purwanto.

Purwanto, yang menjabat sebagai sekretaris Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), menyampaikan hal ini saat sedang menggelar aksi massa bersama sedikitnya 1500 warga Tanah Merah di Kantor Balaikota DKI Jakarta (5/7/2012).

Purwanto menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang mengabaikan hak warga Tanah Merah untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Padahal, warga Tanah Merah adalah warga negara Republik Indonesia.

“Kami sudah 20-an tahun tinggal di Tanah Merah. Kami warga negara Republik Indonesia. Tapi, kok, sepertinya pemerintah DKI Jakarta tak mau mengakui kami,” kata Purwanto.

Tidak hanya di lapangan politik, Purwanto mengatakan, warga Tanah Merah juga kesulitan mengakses hak-hak di lapangan ekonomi. Termasuk dalam mengakses layanan publik dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta.

Purwanto menceritakan, akibat ketiadaan dokumen kependudukan (KTP, KK, dan Akta Kelahiran), warga Tanah Merah sangat kesulitan mengakses layanan publik pemerintah DKI Jakarta.

“Warga kesulitan mencari pekerjaan, menyekolahkan anak, mendapatkan layanan kesehatan, dan berbagai bentuk layanan publik lainnya. Warga Tanah Merah nyaris tidak tersentuh program pembangunan,” ungkapnya.

Selain menuntut dokumen kependudukan, warga Tanah Merah juga menuntut legalisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pasalnya, sampai sekarang Tanah Merah belum punya RT/RW resmi.

Aksi ini berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Begitu sampai di depan kantor Balaikota, massa segera menggelar orasi-orasi politik.

Tak lama kemudian, karena tak juga direspon oleh pihak Pemrov, ribuan warga Tanah Merah ini mulai menggoyang pintu pagar. Akibatnya, pintu pagar kantor Balaikota pun roboh. Meski begitu, sebagian besar massa tetap menggelar aksi di depan pagar.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Gnk

    1. Indonesia merupakan negara yang menganut
    paham demokrasi modern. Salah satu dari pilar demokrasi adalah pemilihan umum
    secara berkala. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi harus
    ditopang oleh kedaulatan rakyat sepenuhnya, yakni melalui pemilihan umum sebagai sarana pengejawantahan
    kedaulatan rakyat. Oleh karena itu hak politik warga negara adalah suatu hal yang
    mutlak sebagai hak dasar warga negara Indonesia, yang telah dijamin dalam
    konstitusi. Hilangnya hak politik warga negara hanya dikarenakan prosedur
    demokrasi, jelas bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan
    yang menyangkut hak asasi manusia serta hak sipil dan politik. Warga Tanah
    Merah telah mengalami diskriminasi politik dalam kewajiban politik yang dijamin
    dalam konstitusi yakni ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

    2. Bahwa telah
    ditegaskan dalam dalam Pasal 28D UUD 1945, yakni:

    (1) Setiap orang
    berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

    yang
    adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

    (2) Setiap orang
    berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang

    adil
    dan layak dalam hubungan kerja.

    (3) Setiap warga
    negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

    pemerintahan.

    (4) Setiap orang berhak atas status
    kewarganegaraan.

    Disamping itu juga bertentangan dengan UU No. 39/1999 serta UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

    Dalam hal ini disarankan Warga Tanah Merah menggugat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

    Hari gini masih aja, gaya kompeni dipake

  • penegakamanat

    dilema…disatu sisi warga tanah merah menghuni tanah yang bukan miliknya….di sisi lain mereka juga warga negara ini…. ketegasan pemerintah dalam hal ini aparat kelurahan dan kecamatan diperlukan agar kasusnya tidak berlarut2..

  • dulbolot66

    Segera Lakukan demo.. udh deket pilkada nih