Ratusan Warga Ngunut Bojonegoro Tuntut Ganti Rugi Lahan

Aksi massa warga Desa Ngunut, Bojonegoro, menuntut ganti-rugi lahan mereka di kantor Pemkab Bojonegoro (5/7/2012)

Ratusan warga Ngunut, kecamatan Dander, Bojonegoro, menggelar aksi massa di depan kantor Bupati setempat (5/7/2012). Mereka menuntut ganti-rugi atas lahan mereka yang dirampas pengusaha dan pemerintah.

Kasmirin, seorang warga desa Ngunut, menceritakan, pada tahun 1977 ada proyek pembangunan jalan sepanjang 900 meter. Proyek jalan tersebut memakan 5 meter lahan milik warga desa.

Saat itu, kata Kasmirin, pejabat setempat, dalam hal ini kepala desa, menjanjikan adanya ganti-rugi. Akhirnya, warga dengan senang hati bergotong-royong membangun jalanan tersebut.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, warga desa tak kunjung menerima ganti-rugi yang dijanjikan. Bahkan, sekarang ini, jalan tersebut bertambah lebarnya hingga 8 meter. Artinya, terjadi perampasan tanah warga desa lagi.

“Pihak PT. Mobile Cepu Limited, anak perusahaan dari ExxonMobile, juga pernah menggunakan jalan itu selama lima tahun. Tetapi sama sekali tidak memberikan kompensasi kepada warga,” kata Kasmirin.

Padahal, seperti dituturkan Kasmirin, PT. MCL sering melewatkan kendaraan berat di atas jalan itu. Jalan itu sempat putus tahun 1997. Baru pada tahun 2012 dilakukan perbaikan terhadap jalan tersebut.

Aksi massa ratusan warga ini disokong penuh oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ketua KPW PRD Jawa Timur, Hermawan, hadir di tengah aksi massa dan menyampaikan orasi politiknya.

Menurut Hermawan, perampasan lahan berkedok pembangunan jalan itu membuktikan bahwa pemkab Bojonegoro sangat patuh pada pemodal asing. “Pemda berselingkuh dengan modal asing untuk merampas tanah rakyat,” katanya.

Padahal, kata Hermawan, tindakan itu sangat berlawanan dengan semangat konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945. Sejauh ini, kata Hermawan, keberadaan perusahaan asing itu tidak membawa keuntungan bagi rakyat setempat.

Menanggapi aksi ini, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Setyo Hartono meminta warga menempuh jalur hukum. “Kita harus membuktikan apakah itu benar tanah milik warga atau hanya klaim saja,” katanya.

Politisi partai Gerindra ini mendesak warga segera mengumpulkan bukti-bukti dan mengajukan gugatan. “Kalau benar terbukti ini menggunakan tanah warga ya akan kita bayar, karena ini uang rakyat juga,” tegasnya.

Ucapan itu tidak memuaskan warga. Karena itu, warga berencana menggelar aksi massa lanjutan dengan mobilisasi massa yang lebih besar.

Abdul Muntalib

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • tau apa itu hermawan ama samsul tentang desa Ngunut,, warga Ngunut itu jumlahnya 4000 lebih,,,warga Ngunut skarang ini sdh banyak yg ngerti dan paham betul tentang hukum,,klo mo nuntut hak ya bawalah ke pengadilan,,.jgan dikit2 demo,,warga tidak banyak yg simpati malahan tanggapanya jelek…asal tau aja ya proyek Migas itu masuk pada awal tahun 2007,,padahal jalan itu sudah lama menjadi jalan umum dan beraspal, bahkan sebagian dari warga itu adalah pendatang dan baru menempati kanan kiri jalan itu sekira tahun 1980…,,,