Pengusaha Dibui Karena Larang Buruh Berserikat

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan kasasi Direktur PT Sri Rejeki Mebelindo (SRM), Hariyanto Hutomo Hidayat. Alhasil, Bos perusahaan yang berada di Surabaya Jawa Timur ini dihukum oleh MA dengan penjara selama 18 bulan penjara. Pasalnya, dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengekangan terhadap hak buruhnya untuk berserikat dan berorganisasi. Putusan ini menjadi putusan pertama di Indonesia dalam kasus serupa.

Perkara Direktur PT Sri Rejeki Mebelindo, Hariyanto Hutomo Hidayat, akhirnya mencapai garis finish. Pria yang akan menapak usia 40 tahun itu akan segera merasakan dinginnya hotel prodeo akibat tindak semenanya: mengekang hak buruhnya untuk berserikat dan berorganisasi. Duduk sebagai hakim ketua majelis, Dr Artidjo Alkostar, dengan anggota Sri Murwahyuni dan Prof Dr Surya Jaya. Ketiganya bersepakat untuk mengetok kasus ini secara bulat, tanpa diwarnai dissenting opinion.

“Menolak permohonan kasasi Hariyanto Utomo Hidayat,” putus majelis kasasi seperti dilansir dalam website MA, kemarin.

Kasus ini memliliki cerita yang cukup panjang. Berawal dari 250 buruh PT Sri Rejeki Mebelindo membuat serikat pekerja pada 2008 silam. Serikat pekerja itu lalu didaftarkan di Disnakertrans Kabupaten Pasuruan pada awal 2009. Kemudian, daftar susunan pengurus berikut dokumen lain terkait organisasi diserahkan ke Hariyanto sebagai bentuk laporan.

Mendapat laporan ini, warga Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur itu malah berang. Hariyanto merasa tersinggung karena tidak diberitahu terlebih dahulu akan adanya organisasi serikat pekerja itu. Ia meminta agar organisasi buruh tersebut segera dibubarkan. Tak butuh waktu lama, Hariyanto memanggil ketua serikat pekerja terpilih, M Jakfar, dan memintanya untuk tidak aktif dalam kegiatan serikat tersebut. Tak hanya itu, Hariyanto juga mengancam akan mem-PHK buruhnya yang tergabung dalam organisasi pekerja tersebut.

Mendapat warning demikian, para buruh malah melawan. Terlebih lagi, gaji buruh dipatok di bawah UMK, disamping juga buruh menganggap banyak hak-hak yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang bidang ekspor barang ini. Si Bos sempat melakukan pertemuan dengan buruh-buruhnya. Namun, pertemuan selalu berujung deadlock. Sementara ratusan buruhnya tetap keukeh atas prinsip anti penghisapan sang bos.

Tak sekedar isapan jempol, ancaman Hariyanto pun bergulir. Hariyanto memecat 107 buruh yang aktif di organisasi serikat pekerja itu. Sebagai balasannya, buruh lainnya pun mogok kerja pada Agustus 2009. Namun, perusahaan tak begitu menggubris aksi buruh tersebut.

Tak ada itikad baik dari perusahaan, buruh lalu mempolisikan Hariyanto karena dianggap memberangus hak-hak buruh untuk berserikat dan tak menjalankan kewajibannya dengan baik. Alhasil, Hariyanto harus berhadapan dengan penyidik. Selanjutnya, sang bos duduk di kursi pesakitan meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada 14 Juli 2011, jaksa menuntut Hariyanto dengan hukuman 1 tahun penjara. Hariyanto dinilai melanggar pasal 43 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Gayung bersambut, pada 15 Agustus 2011 Pengadilan Negeri (PN) Bangil mengabulkan tuntutan itu dan memvonis Hariyanto selama 1 tahun penjara.

Tak terima, Hariyanto pun banding. Bak jatuh tertimpa tangga, hukuman malah ditambah oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menjadi 1 tahun dan 6 bulan penjara (18 bulan). Tak hanya itu, Bos ini juga harus membayar denda sebanyak Rp 250 juta subsidair (kalau tidak dibayar diganti dengan) 6 bulan kurungan.

Kembali tak puas, si bos mengajukan kasasi pada 8 Februari 2012. Hariyanto menilai hukuman terhadap dirinya tidak adil karena PHK yang dilakukannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya. Namun apa daya, hakim MA malah menguatkan keputusan PT dan menolak permohonan sang terdakwa. Tidak hanya itu, ternyata MA juga menyatakan Hariyanto juga bersalah melanggar pasal 185 jo pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

“Terdakwa selaku pimpinan PT Rejeki Mebelindo yang melakukan pembayaran upah karyawan lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Pasuruan mengakibatkan 191 orang karyawan menderita kerugian,” jelas Hakim MA. (**)

TEDI CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut