SRMI: JKN-BPJS Gagal Menjamin Kesehatan Rakyat

Sekitar 200-an rakyat miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa di depan Istana Negara, Senin (13/8/2018).

Dalam aksinya, mereka mengeritik tiga peraturan terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengurangi tanggungan biaya untuk persalinan, katarak dan rehabilitas medik.

“Tiga Perdirjampelkes BPJS yang baru menghalangi hak rakyat untuk mendapat layanan kesehatan dan hidup sehat,” kata Ketua Umum SRMI, Wahida Baharuddin Upa.

Menurut Wahida, dengan mengelola anggaran yang cukup besar, baik subsidi dari pemerintah untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun iuran untuk non-PBI, seharusnya BPJS bisa memberi jaminan kesehatan kepada rakyat.

“Tahun 2014, mereka mendapat iuran sampai Rp 74,25 triliun. Bandingkan dengan anggaran Jamkesmas tahun 2013 yang hanya Rp 8,3 triliun untuk 86,4 juta jiwa orang miskin,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, publik perlu mempertanyakan lebih lanjut soal defisit yang menimpa BPJS, terutama soal data klaim yang dibayarkan oleh lembaga tersebut.

“Kan KPK pernah mengungkap dugaan klaim fiktif,” ungkap Wahida.

Dia merujuk pada temuan KPK tahun 2017 lalu, bahwa pada satu semester 2015 saja ada sekitar 175.000 klaim dari pelayanan kesehatan BPJS dengan nilai Rp 400 milyar terdekteksi ada kecurangan. Bahkan, kata KPK, jumlahnya kini mencapai 1 juta klaim fiktif.

Wahida menjelaskan, sejak awal pihaknya menolak sistim JKN-BPJS karena tidak sejalan dengan mandat kesehatan yang menempatkan kesehatan sebagai hak dasar rakyat.

Dalam JKN-BPJS, negara tidak sepenuhnya bertanggung-jawab terhadap kesehatan rakyat, karena hanya menanggung penerima bantuan iuran (PBI), yang jumlahnya hanya 92,2 juta jiwa dari 196,4 jiwa peserta JKN-KIS.

Sementara yang non-PBI diharuskan membayar iuran per bulan untuk mendapat layanan kesehatan. Masalahnya, tidak semua peserta non-PBI dikatakan mampu secara ekonomi. Faktanya, hingga Juni 2017, ada 10 juta peserta non-PBI yang menunggak pembayaran iuran.

“Itupun yang kategori PBI, nilainya kecil, sehingga mereka rentan mendapat diskriminasi dan penolakan dari rumah sakit,” ungkapnya.

Wahida menegaskan, logikan layanan kesehatan dalam JKN-BJPS sangat berorientasi pada logika profit, sehingga mengebiri hak dasar rakyat untuk mendapat layanan kesehatan.

Karena itu, SRMI mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghapuskan sistim JKN-BPJS. Sebagai gantinya, pemerintah didesak untuk menerapkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menuju sistim jaminan kesehatan yang benar-benar Universal.

Selain persoalan JKN-BPJS, SRMI juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan dasar, terutama pangan dan tarif listrik, yang mencekik kehidupan rakyat.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut