SRMI Desak Gubernur DKI Jakarta Selesaikan Persoalan Rusun

Puluhan warga penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi di depan Balaikota Jakarta, Rabu (1/11/2017).

SRMI mendesak Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan, segera menyelesaikan berbagai persoalan yang melilit penghuni Rusunawa di DKI Jakarta.

“Banyak persoalan yang melilit penghuni Rusun, baik yang korban gusuran maupun non-gusuran,” kata Ketua SRMI DKI Jakarta, Herry Tany, saat menyampaikan orasinya di depan Balaikota Jakarta.

Menurut Herry, penghuni rusun yang korban gusuran telah kehilangan akses lapangan pekerjaan, kesehtan, pendidikan, dan terputus dari relasi sosial yang lama.

Selain itu, lanjut dia, penghuni rusun korban gusuran sebelumnya tidak memikirkan sewa rumah sekarang harus diperhadapkan dengan kewajiban membayar sewa rusun antara Rp. 125.000 – Rp. 160.000 per unit.

“Itu belum termasuk termasuk biaya listrik, air, parkir, dan keamanan,” kata Herry.

Sementara penghuni rusun non-gusuran harus membayar sewa rata-rata Rp. 300.000 hingga Rp. 700.000 per bulan. Padahal, sebagian besar mereka adalah keluarga berpendapatan menengah ke bawah.

“Biaya sewa dan biaya hidup yang tinggi di Rusun membuat banyak penghuninya yang menunggak pembayaran,” ungkapnya.

Dari data yang ada, dari 14.206 unit Rusunawa yang sudah dihuni di DKI Jakarta, sebanyak 67 persen atau 9.522 penghuni menunggak. Dengan rincian, 6.514 unit dihuni warga yang terkena relokasi dan 3.008 unit dihuni warga umum.

“Kami meminta Gubernur (Anies Baswedan) segera turun tangan menyelesaikan persoalan itu, dengan memperbaiki tata kelola Rusunawa di Jakarta,” tegasnya.

Herry mengingatkan bahwa persoalan tempat tinggal merupakan persoalan mendasar bagi rakyat Jakarta. Dengan luasan wilayah yang lebih kecil dan penduduk berjumlah 10,3 juta orang, Rusunawa bisa menjadi alternatif.

“Pengelolaan Rusunawa harus diperbaiki, agar tidak menjadi lahan bisnis seperti sekarang,” ungkapnya.

Dalam aksinya, SRMI DKI Jakarta mendesak agar Gubernur Anis Baswedan mencopot Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta serta semua Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) di Jakarta karena terbukti gagal mengelola Rusun.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut