Sengaja Merawat Fobia

Kegiatan tiga anggota DPR RI bersama masyarakat Banyuwangi dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang (Minggu, 27/6). Alasan pembubaran adalah karena kegiatan tersebut melibatkan “orang-orang eks Partai Komunis Indonesia”.

Kita mencatat sekian banyak kasus serupa dalam 12 tahun era yang disebut demokratis ini. Modusnya pun selalu sama pada tiap kejadian, yaitu adanya mobilisasi sipil atas nama “masyarakat”, dan adanya pembiaran oleh aparat kepolisian di lapangan. Dalam kasus terakhir di Sukabumi, (29/6), aparat negara malah berperan langsung menggagalkan kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh tim kesehatan salah seorang anggota DPR RI (yang turut menjadi korban dalam kejadian sebelumnya di Banyuwangi). Artinya ada dua pelaku yang tampak kasat-mata di sini, yaitu kelompok sipil tertentu dan aparat negara.

Para pelaku teror, baik kelompok sipil maupun aparat negara ini, ditengarai mengidap bermacam-macam fobia. Fobia yang dimaksud adalah rasa takut berlebih, sehingga si pengidap menjadi irasional. Uniknya, perasaan fobia dari kelompok ini khusus tertuju pada beberapa hal yang sangat berkait dengan komitmen pada demokrasi serta persatuan nasional. Dalam beberapa kejadian akhir-akhir ini, dapat disimpulkan fobia itu tertuju pada tiga hal, yaitu keyakinan beragama kelompok minoritas (minoritas-fobia), terhadap keberadaan politik kiri (komunis-fobia atau komunistophobi), dan terhadap orientasi seksual tertentu (homofobia/lesbofobia)—yang dapat disejajarkan dengan prasangka rasis. Untuk kategori terakhir dapat diluaskan menjadi masalah sosial dari seksualitas secara umum, yang sering dikait-kaitkan dengan perkara moral.

Mungkin benar, gejala fobia ini dapat tumbuh subur karena terbatasnya pengetahuan pelaku mengenai pihak yang diprasangkai. Bagi kalangan yang kritis, para pelaku penyerangan itu tampak begitu sempit pikiran dan bebal, sehingga sulit, bila bukan tak mungkin, diajak “bicara secara baik-baik”. Tapi penting juga disimak, bahwa keterbatasan pengetahuan tersebut bukanlah sebab, melainkan akibat dari kesengajaan (pihak yang berkepentingan) merawat keadaan dan syarat-syarat keberadaannya. Mengapa keadaan tadi dirawat meski penguasa tahu bahwa keadaan itu membawa bangsa ini berjalan mundur pada sisi maju perkembangan peradaban dunia sekarang. Jawabannya sederhana, karena keadaan tersebut dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk membawa keuntungan bagi penguasa.

Pada masa kolonialisme, pihak penjajah merawat ketidaktahuan rakyat mengenai berbagai hal untuk memecah-belah, mengadu-domba, yang berkonsekuensi melemahkan pihak yang dikuasai. Pada masa sekarang maksud memecah-belah persatuan tetap dapat ditempatkan sebagai salah satu motif, dan sangat mungkin merupakan motif yang utama. Sementara motif lainnya tersusun pada berlapis struktur kekuasaan aparatus negara yang bekerjasama dengan kekuatan politik sipil.

Dalam hal ini ada pihak yang mengambil keuntungan ekonomi, ada pihak yang mengambil keuntungan politik, atau keuntungan kedua-duanya. Bila ditelusuri pada berbagai kasus, kelompok sipil sejenis FPI sebenarnya hanya contoh ‘perangkat keras’ yang dapat diganti sesuai kehendak pihak-pihak yang berkepentingan di balik layar. Pihak-pihak di balik layar ini lebih berkuasa, baik atas uang, pengetahuan, maupun otoritas politik. Dengan merawat kesadaran fobia tadi, mereka harapkan dapat menghasilkan potensi ‘perangkat keras’ yang terus tersedia di tengah masyarakat (reproduksi kesadaran).

Kesulitan situasi ekonomi telah turut mendorong banyak orang untuk mengambil tindakan yang salah, asal dapat bayaran. Celakanya, memang, ada di antara mereka yang menganggap tindakan itu luhur dan benar. Jadi singkatnya, tindakan-tindakan itu didorong oleh keterbaasan pengetahuan dan desakan kebutuhan ekonomi (kemiskinan) sekaligus. Keduanya, keterbatasan pengetahuan dan kemiskinan, juga menjadi pra-syarat yang harus dipertahankan oleh pihak yang memanfaatkan. Di sini terjadi transaksi yang tampak saling menguntungkan antara politisi dan kelompok milisi sipil. Sementara lapisan tertentu aparatus negara yang terlibat (langsung maupun tidak langsung), patut dicurigai berada dalam arena transaksional ini yang membodohkan ini.

Kita menuntut agar negara serius menangani masalah ini, baik sebagai langkah strategis maupun langkah mendesak. Langkah strategis adalah mengatasi syarat kemunculan beragam fobia sosial tadi dalam bentuk penyadaran (atau pendidikan) dan kesejahteraan (atau jaminan bekerja yang layak). Sementara langkah mendesak adalah menangkap orang-orang yang terlibat secara langsung dalam tiap serangan seperti kejadian baru-baru ini. Sementara bagi aparatus negara (sipil maupun militer) yang terlibat harus dikenai sanksi tegas.

Dominggus Oktavianus,  staff Deputi Kajian & Bacaan dan Deputi Pendidikan & Kaderisasi KPP-PRD.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut