Percepat Reformasi Bhayangkara

Ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa yang melibatkan nama Bhayangkara. Pertama, pemberontakan Kalana Bhayangkara pada masa pemerintahan Raja Kertanegara di Singasari- yang akhirnya gagal dan menyebabkan terbunuhnya seluruh bhayangkara pemberontak tersebut. Kedua, kepahlawanan belasan pasukan Bhayangkara di bawah kepemimpinan Gajah Mada yang sukses menyelamatkan Raja Jayanegara di Majapahit dari pemberontakan Ra Kuti. Pastinya adalah kisah kedua yang penuh dengan nuansa kepahlawanan lah yang dijadikan teladan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sehingga akhirnya hari kelahiran institusi tersebut pada 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara.

Kini, memasuki usianya yang ke-64, dan proses Reformasi-nya yang memasuki tahun ke-10, Polri dirasa masih harus banyak berbenah dalam kinerja. Berbagai kasus “klasik” seperti salah tangkap dan pemerasan oleh oknum aparat, KKN dalam proses rekrutmen, serta suap dalam penegakan hukum dan perizinan masih kerap muncul dan meresahkan publik. Belum lagi setelah ada indikasi Polri ikut-ikutan terseret dalam arus politik praktis, seperti dalam Kasus Susno, jelas berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja “Bhayangkara modern” kita. Tentunya jangan sampai semua keburukan tersebut menutupi capaian positif Polri dalam hal pemberantasan narkoba dan jaringan terorisme akhir-akhir ini.

Karena itu wajar saja jika muncul harapan-harapan yang menginginkan agar proses Reformasi dalam tubuh Polri dipercepat. Sebagian kalangan malah ingin agar terjadi proses yang radikal. Salah satunya adalah ide agar Polri sebaiknya diposisikan di bawah Departemen Dalam Negeri, ini demi menjamin supremasi sipil- yang tentu harus bersamaan dengan diposisikannya TNI di bawah Departemen Pertahanan. Selain itu ada juga ide untuk melakukan audit internal Polri demi terwujudnya transparansi publik. Misalnya, seluruh kinerja Polri yang dimungkinkan terjadinya KKN harus segera diaudit menggunakan auditor resmi negara dan auditor independen, tentu juga termasuk rekening-rekening “gemuk” para perwira Polri yang harus ditelusuri aliran dananya oleh PPATK. Tidak lupa, kita tentu berharap agar kesejahteraan prajurit rendahan Polri ditingkatkan kualitasnya, demi tercapainya profesionalisme kerja.

Kita semua berniat baik agar tidak ada lagi pendapat miring masyarakat tentang sosok polisi. Bagaimana tidak, para supir ojek di Jakarta saja sudah punya julukan tersendiri untuk para Polantas di jalan raya, yaitu: anak kembar. Apa maksudnya? Penjelasan mereka, “Yah Bang, gimana enggak kembar!? Kelakuannya di mana-mana sama aje!“ Silahkan diartikan sendiri maknanya. Bagaimanapun rakyat masih sangat rindu sosok polisi yang jujur dan benar-benar tulus melindungi dan mengayomi masyarakat. Kita juga berharap agar pada pergantian pucuk pimpinan Polri di bulan Oktober nanti akan muncul Kapolri yang jujur dan sederhana, yang menyerupai Jenderal Hoegeng. Mengapa Hoegeng, karena mengutip lelucon mendiang Gus Dur, sang tokoh Reformasi Kepolisian: hanya ada tiga jenis polisi yang tidak bisa disuap di Indonesia. Pertama,patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, Jenderal Hoegeng.

Selamat Hari Bhayangkara ke-64!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut