RSBI/SBI Dan Harapan Pendidikan Gratis dan Berkualitas?

Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa yang termaktub dalam UUD 1945, mengharuskan semua warga Negara dan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Hanya melalui pendidikan, proses berkembang atau menurunnya suatu bangsa dapat diukur dan diarahkan. Ketika Jepang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat, hal yang fundamen dilakukan adalah rela mengutang untuk membangun pendidikan. Malaysia pada saat merdeka dari Inggris, hal yang paling mendesak dilakukan adalah membenahi pendidikan.

Perbaikan kualitas pendidikan Indonesia hanya didasari pada angka tingkat kelulusan melalui standarisasi nasional. Banyaknya siswa/murid yang gagal melalui tahap ini lalu dijadikan sebagai gambaran. Bukan sekedar angka kelulusan yang harus jadi ukuran, tetapi melihat kembali bagaimana proses pendidikan itu sendiri.

Lalu apa RSBI dan SBI?

Pada pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Peraturan ini yang mendasari untuk dibentuknya RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan menjadi SBI.

Kemunculan RSBI dan SBI dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya peningkatan pendidikan kualitas pendidikan, yaitu dengan memberikan pengetahuan berbahasa inggris dan komputer demi mencapai tuntutan global. Namun pendidikan yang dianggap berstandar internasional hanya dari segi kemampuan bahasa, sementara pelajaran yang lainnya dianggap sebagai pelengkap saja.

Dlam Sistem RSBI/SBI, maka pengambilan keputusan dilakukan komite sekolah, maka persoalan pungutan diatur oleh kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa melalui komite sekolah. Akibatnya, pembayaran lebih berat dibebankan kepada siswa, dimana diharuskan membayar dengan biaya 450-600 ribu/bulan.

Jika kita melihat tingkat kemampuan penduduk Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 40% penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang akan sanggup mengakses sekolah semacam ini. Sehingga, sistim yang diciptakan SBI hanya membatasi partisipasi orang miskin untuk mengakses pendidikan, pun kalau orang miskin bisa lulus dari sekolah SBI, ia tetap tak bisa melanjutkan ke sekolah internasional, misalnya Cambridge University, karena persoalan biaya.

Sementara, menurut Departemen Pendidikan Nasional, terdapat angka 12,88 juta orang (belum termasuk yang tidak terdata) yang masih buta huruf, atau sekitar 8,07 % dari penduduk Indonesia.

Data resmi direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) pada tahun 2007 menyebutkan, jumlah ABK (anak berkebutuhan Khusus) yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau sekitar 78.689 anak dari populasi anak. Ini berarti masih terdapat 65,3% yang terabaikan hak pendidikannya. Angka tersebut masih bisa jauh lebih besar mengingat kecilnya angka prevalensi yang digunakan, yaitu 0,7% dari populasi penduduk serta masih buruknya sistem pendataan.

Negara Lepas Tanggung Jawab

Proses pendidikan harus dikaitkan dengan anggaran, infrastruktur dan akses dengan biaya yang murah. Pertama, persoalan anggaran, pelaksanaan pendidikan membutuhkan biaya untuk menjangkau semua struktur yang ada. Meskipun pemerintah sudah menetapkan anggaran 20% di APBN, namun angka itu belum bisa meng-cover biaya pendidikan dan pengembangan kreatifitas siswa. Jika ditelurusi, maka anggaran 20% itu jatuh pada tempat yang salah, misalnya membayar honor guru/pegawai, biaya iklan menteri, infrastuktur sekolah (pengecatan pagar, dll).

Kedua, masalah infrastruktur, meliputi pembangunan gedung sekolah, sarana belajar, perpustakaan, sarana olahraga, peribadatan, laboratorium, kantin sekolah, dan pusat pelatihan belajar, yang kesemuanya masih buruk.

Dengan semakin banyaknya sekolah yang dibangun, maka seharusnya angka partisipasi belajar juga semakin meningkat.

Ketiga, kualitas pendidikan, yakni menyangkut mutu keluaran dari sistim pendidikan. Anehnya, ketika sebagian orang berpendapat, bahwa semakin bagus dan mewah fasilitas belajar itu, semakin tinggi biaya yang harus dibayarkan, maka semakin bagus pula kualitas keluarannya. Fakta membuktikan, bahwa kualitas pendidikan Indonesia semakin menurun, terutama sejak pemberlakuan komersialisasi.

Institut Teknologi Bandung (ITB), misalnya, salah satu kampus paling favorit dan bergengsi di Indonesia, menurut jaringan pendidikan dan karier global di London, dikatakan bahwa posisi ITB turun peringkat menjadi 113 dari peringkat 80 universitas top se-Asia.

Dari ketiga persoalan itu, mulai dari persoalan anggaran, infrastruktur, dan kualitas, negara terlihat sudah “angkat tangan”, dan malah menyerahkan persoalan tersebut pada mekanisme pasar dan keterlibatan swasta. Ini dapat dibuktikan dengan pemberlakuan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang telah menganjurkan sektor pendidikan nasional dikelolah menurut hukum pasar.

Negara begitu patuh dengan doktrin pasar, bahwa subsidi adalah sumber inefisiensi dalam perekonomian negara, sehingga subsidi untuk sektor pendidikan pun terus-menerus dipangkas dari tahun ke tahun. Negara juga tidak mengkhawatirkan, bagaimana sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan asing menyerbu masuk ke dalam negeri, yang tujuan mereka adalah mengakumulasi keuntungan—Ingat, Indonesia adalah pasar terbesar bagi korporat pendidikan dengan 238 juta penduduk.

Penulis adalah Staff Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut