Rakyat Kolombia Menolak Perdagangan Bebas

Sudah dua minggu ini rakyat Kolombia, yang dimotori oleh kaum tani, melancarkan pemogokan menuntut pemerintahan sayap kanan di Kolombia, Juan Manuel Santos, segera mengganti kebijakan ekonominya yang sangat neoliberal.

Aksi protes ini telah menyeret supir truk, pekerja kesehatan, pekerja pertambangan, dan mahasiswa untuk bergabung dalam protes. Banyak media melaporkan, protes ini telah menjalar ke hampir semua kota di seluruh Kolombia.

Namun, bukannya mendengar aspirasi rakyatnya, rezim Juan Manuel Santos justru mengirimkan 50.000 tentara untuk menindas aksi protes ini. Akibatnya, 4 orang tewas tertembak dan ratusan lainnya terluka-luka. Tak hanya itu, lebih dari 250 aktivis ditangkap.

Selain itu, untuk mengisolir aksi protes ini, pemerintah menuding pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) berada di balik aksi ini. Presiden Juan Manuel Santos menyangkal jika aksi tersebut benar-benar perlawanan petani.

Untuk membenarkan tindakannya, aparat keamanan Kolombia menangkap Húber Ballesteros, seorang pimpinan serikat petani yang juga aktivis Marcha Patriótica. Pemerintah menuding Ballesteros telah mendanai FARC.

Padahal, Ballesteros adalah salah satu jubir yang ditunjuk oleh  Mesa de Interlocución Agropecuaria Nacional (MIA), sebuah koalisi organisasi petani, untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Koalisi ini muncul setelah protes dua bulan yang digelar oleh petani Catatumbo, sebuah kawasan yang miskin di Timur Kolombia. Di sana, para petani dilarang memanen daun koka, yang notabene sumber penghidupan mereka.

Namun, pemberontakan petani Catatumbo, yang memblokade jalan raya selama berminggu-minggu, hanya pemicu bagi bangkitnya protes petani lain di seluruh Kolombia.

Hal tersebut dipicu oleh kemarahan petani akibat jatuhnya harga pertanian lokal akibat serbuan pangan impor. Terutama sejak pemerintah Kolombia menyepakati perdagangan bebas dengan AS dan Eropa pada Mei 2012 lalu dan mulai berlaku Agustus lalu.

Sejak 19 Agustus lalu, para petani di berbagai wilayah Kolombia mulai menggelar protes. Mereka menuntut agar perdagangan bebas dihapuskan. Tak hanya itu, mereka mengeluh dengan kenaikan biaya bahan bakar, transportasi, dan produksi.

Hal lain yang diprotes petani adalah pemberlakuan UU yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap benih hasil rekayasa genetika, yang menyebabkan banyak petani ditangkap dan dikriminalkan karena dituding melanggar hak paten benih.

Tak hanya itu, para petani juga memprotes proyek-proyek pertambangan berskala besar yang berpotensi merampas lahan milik petani. Para petani mengaku tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi mengenai proyek-proyek tambang itu.

Dalam tuntutannya, petani mengajukan sejumlah solusi, seperti akses petani terhadap tanah yang dibuktikan dengan akta kepemilikan, pengakuan terhadap  ‘zona cadangan petani’, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan seperti kegiatan industri tambang, jaminan terhadap hak politik, belanja sosial dan investas untuk membangunan infrastruktur seperti jalan-jalan di daerah pedesaan.

Terkait respon brutal pemerintah terhadap protes petani, kelompok HAM telah mengumpulkan data-data mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Polisi anti huru-hara Kolombia (ESMAD) terhadap demonstran.

Dilaporkan bahwa polisi telah menembakkan peluru ke tengah kerumunan demonstran. Sejumlah demonstran terluka diduga karena dipukuli, ditusuk, atau bahkan ditembak oleh polisi. Ada juga laporan mengenai tindakan polisi melakukan pelecehan seksual dan ancaman perkosaan terhadap keluarga petani yang mengikuti aksi protes.

Menanggapi aksi brutal Polisi yang berlebihan terhadap gerakan perlawanan petani di desa-desa, masyarakat kota telah memberikan aksi solidaritas dengan menggelar “cacerolazos”, yakni aksi protes membuat kegaduhan dengan memukul panci, wajan, dan lain-lain.

Represi terhadap kaum tani di Kolombia telah berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan, kekerasan itu diorganisasikan melalui penggunaan paramiliter yang membunuh dan menteror kaum tani yang berlawan.

Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES), sebuah kelompok HAM di Kolombia, melaporkan bahwa sekitar 5,5 juta petani telah meninggalkan tanah dan rumah mereka sejak 1985 hingga tahun 2012 lalu.

Selain konflik agraria yang dipicu oleh perampasan lahan oleh perusahaan-perusahaan swasta, petani Kolombia juga makin dirugikan oleh perdagangan bebas yang merusak daya saing mereka terhadap pangan impor.

Padahal, jumlah mereka yang bergantung di sektor pertanian cukup besar. Data UNDP menyebutkan, sebanyak 30% dari 47 juta penduduk Kolombia tinggal di pedesaan. Sebanyak 9 hingga 11 juta orang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut