PRD Lampung Gelar Diskusi Meneropong Komitmen Trisakti Jokowi-JK

Dalam rangka syukuran menempati sekretariatnya yang baru di bilangan Jl. Teuku Umar Gg. Langgar No.30 Kedaton, Bandar Lampung, Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Lampung menggelar acara tumpengan dan diskusi publik awal tahun. Diskusi ini mengambil tema “Meneropong Komitmen Trisakti Pemerintahan Jokowi-JK”.

Acara yang berlangsung pada hari Senin (19/1/2014) ini dibuka pukul 13.00 wib dengan sambutan Deputi Politik KPW PRD Lampung, Rakhmat Husein DC. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Walikota Bandar Lampung, Herman HN. Sebagai pembukaan juga diisi dengan apresiasi puisi oleh Eva Yanti, aktivis UKMBS-UBL, yang membawakan sajak berjudul Elegi Tiga Bulan karya Percik.

Diskusi yang dimoderatori oleh aktivis LMND Lampung Saddam Cahyo ini menghadirkan empat orang narasumber, yakni Bambang Suryadi (anggota komisi 1 DPRD Provinsi Lampung sekaligus ketua DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah), Syafarudin Rahman (akademikus FISIP Universitas Lampung), Wahrul Fauzi (direktur eksekutif LBH Bandar Lampung), dan Rahmad (sekretaris KPW PRD Lampung).

“Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sejak awal masa kampanyenya secara eksplisit menyebut gagasan Trisakti Bung Karno sebagai visi politiknya. Ini satu hal yang istimewa dan patut diapresiasi mengingat intisarinya yang begitu pas dengan realitas kebangsaan kita yang nyaris terpuruk. Namun apakah rezim baru ini punya komitmen teguh atau sekedar menjadikannya jualan politik peraup suara?” pungkas Saddam Cahyo membuka diskusi.

Direktur Eksekutif LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi segera menanggapinya dengan mengatakan, “Trisakti ini sebuah resolusi yang tepat bagi bangsa ini adalah benar. Gagasan-gagasan politik Bung Karno memang perlu kita kaji ulang secara seksama, kita bangkitkan dan gaungkan lagi dalam praktek kekuasaan. Tapi saya masih sangat meragukan rezim Jokowi ini tidaklah ideologis, timpangnya jauh sekali. Jokowi tak pernah ditempa dalam kultur aktivisme gerakan, tak pernah sampai berdarah-darah dan mengalami penderitaan memperjuangkan gagasan besar politik. Lebih dari itu belum ada sikap politik yang tegas dari rezim ini terhadap utang luar negeri, terhadap investasi asing yang begitu rakus sudah menghisap kekayaan alam negeri. Kita juga bisa melihat backing jaringan pemodal besar yang punya banyak tarikan kepentingan di balik kedua sosok pemimpin ini.”

Sedangkan Bambang Suryadi, Ketua DPC PDI-P Lamteng justru menegaskan, “Trisakti Bung Karno bagi PDI-P bukanlah barang baru karena pasti sudah mengalir dalam darah setiap kadernya. Begitu juga pada diri Jokowi yang dibesarkan oleh PDI-P. Karenanya kami selalu siap mengawal jalannya pemerintahan ini dan teguh merasa optimis bahwa Jokowi-JK akan konsisten melaksanakan Trisakti. Hanya saja mencipta perubahan tak semudah membalikkan tangan dan ini pun belum genap 100 hari mereka memimpin. Belum lagi sudah ada program Nawa Cita yang menguraikannya. Demi kedaulatan pangan kita akan mencetak lahan pertanian baru seluas 9 juta hektar, 5000 pasar tradisional baru akan dibangun, dan seterusnya. Belum lagi sikapnya yang tak goyah saat mengeksekusi mati terpidana narkoba mancanegara yang memang sudah meracuni anak bangsa ini.”

Namun, akademikus FISIP Unila Syafarudin Rahman menyebut sejumlah masalah mendasar terkait komitmen Jokowi-JK menegakkan Trisakti-nya Bung Karno. “Saya melihatnya memang seperti keberatan nama dan sudah tak sanggup sejak awal. Semisal dari penamaan kabinetnya pun malah disebut Kabinet Kerja bukan Trisakti. Selain itu program-program yang disebut dalam Nawa Cita juga mengandung paradoks yang berpotensi menimbulkan problem baru di ranah implementasi. Sebut saja soal mencetak 9 juta hektar lahan pertanian baru tentu akan tumpang-tindih dengan realitas hutan-hutan produksi yang ada di daerah. Akan banyak tumpang-tindih lain dengan kepentingan ekologis, masyarakat, dan sebagainya. Saya melihat juga kabinet ini kerjanya lambat, belum efektif terbitkan peraturan menteri soal juklak-juknis yang penting bagi pelaksanaan program pusat. Sebut saja UU Desa soal penggunaan 1 Milyar dana desa itu info terakhir hanya tersedia 127 juta rupiah saja per desa. Penggunaannya pun belum jelas akan dibagaimanakan,” terangnya.

Ia menambahkan, “Lebih jauh saya menilai kalau memang Presiden baru ini komitmen pada Trisakti, jangan habiskan waktu rapat kabinet di dalam istana yang jauh dari realita problem yang dihadapi rakyat. Pemerintah hanya butuh  34 bulan saja untuk berkeliling rapat kabinet di setiap provinsi. Ini penting karena bisa menangkap realitas yang lebih objektif. Bukankah selama ini data-data soal kemiskinan saja antar lembaga pemerintahan tak pernah sinkron dan penuh tipu-tipu? Saya kira konsep ini bagus diterapkan jika pemerintah juga sadar pentingnya memberdayakan para gubernur untuk berperan aktif sebagai pembantu presiden. Bukan raja kecil yang bakhil di daerah. Para gubernur sebagai kepala administrasi di daerah punya kuasa mengkoordinasikan langsung para walikota/bupati yang ada di daerahnya, karena program-program pusat seringkali bentrok dengan program di daerah selama ini.”

Sementara itu, Bung Rahmad selaku sekretaris KPW PRD Lampung juga membeberkan pandangannya, “Sudah jelas benar bahwa tiga masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah belum terbangunnya industri nasional yang kuat dan mengakar, ditambah fakta bahwa pemerintah masih terus menggantungkan pembangunan dari suntikan utang luar negeri. Sedangkan kekayaan alam kita semakin habis dikuras dan dikuasai pemodal raksasa dari negeri-negeri asing. PRD menilai bahwa problem pokok yang hidapai bangsa ini adalah imperialisme atau penjajahan gaya baru, bukan yang lain. Inilah semestinya yang dihadapkan langsung pada program Trisakti Bung Karno yang diusung rezim Jokowi-JK. Tapi ternyata belum 100 hari saja fondasi neoliberal sudah dibangun oleh rezim baru ini. Misalnya pencabutan subsidi BBM yang sudah jelas merupakan hal vital yang mempengaruhi hajat hidup rakyat. Dengan diserahkannya harga BBM pada mekianisme pasar tentu akan membuat perekonomian rakyat makin hancur dan berakibat pada semakin merosotnya perekonomian nasional di mata dunia. Bagian mananya yang berdaulat dan mandiri kalau begini?”

Acara ini berlangsung hangat dan ditutup sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam kesimpulannya moderator menyebutkan bahwa benar rezim baru ini masih seusia jagung hingga kita masih harus banyak menunggu langkah-langkah lanjutannya atas implementasi gagasan Trisakti Bung karno. Namun dalam konteks pendewasaan demokrasi dan keseriusan bergotong royong membangun kejayaan bangsa, bukan hanya mengawal yang dibutuhkan tapi juga kritik keras yang substansif juga penting digalakkan seluruh elemen masyarakat di negeri ini.

Devin Prastyia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut