PRD Jambi: Gusur Paksa Warga SAD, PT. Asiatic Persada Lecehkan Pemerintah RI

Ketua PRD Jambi, Mawardi, di sela-sela aksi massa.

Tindakan PT. Asiatic Persada, anak perusahaan dari Wilmar Group asal Malaysia, yang menggusur paksa ratusan rumah warga di Padang Salak, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, pagi tadi, dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap wibawa dan otoritas pemerintah Republik Indonesia.

Pernyataan di atas dilontarkan oleh Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi, Mawardi, melalui pembicaraan via telpon dengan Berdikari Online, Sabtu (7/12). “Untuk diketahui, tuntutan terkait pengembalian hak ulayat warga SAD 113 sudah disepakati oleh lembaga-lembaga negara, seperti BPN, DPR, DPD, Komnas HAM, Pemda Jambi, Pemda Batanghari, dan lain-lain,” kata Mawardi.

Mawardi mengungkapkan, semua lembaga-lembaga negara tersebut sudah sepakat memerintahkan kepada PT. Asiatic Persada untuk mengembalikan hak ulayat warga SAD 113 sesuai peta mikro yang ditemukan di Dinas Kehutanan Jambi.

Selain itu, kata Mawardi, dalam surat HGU PT. Asiatic Persada disebutkan bahwa di dalam area konsensi mereka terdapat lahan perladangan, pemukiman, dan hutan belukar milik warga SAD seluas 3.550 hektar.

Lalu sejalan dengan keputusan terkait pengambilan tanah ulayat milik SAD itu, Pemprov Jambi sudah pernah membentuk Tim Penyelesaian Konflik untuk merealisasikan pengembalian lahan tersebut, termasuk melakukan pengukuran lahan.

Tak hanya itu, ungkap Mawardi, Pemprov Jambi juga sudah berulangkali melayangkan surat peringatan kepada PT. Asiatic Persada untuk mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan terkait pengembalian lahan milik SAD 113.

“PT. Asiatic mengabaikan surat peringatan itu. Eh, sekarang malah menggusur paksa petani,” kata Mawardi.

Selain melecehkan pemerintah, Mawardi juga menganggap PT. Asiatic Persada telah menginjak-injak konstitusi Indonesia, khususnya pasal 33 UUD 1945, yang menjamin hak dan kedaulatan rakyat atas kekayaan agraria.

Mawardi juga mengecam tindakan represif ribuan pasukan gabungan TNI, Polri, Security, dan preman bayaran PT. Asiatic saat menggusur paksa warga SAD pagi tadi. “TNI dan Polri adalah alat negara untuk melindungi rakyat. Ini kok malah jadi alat perusahaan asing untuk memukuli dan merampas hak-hak rakyat,” kata Mawardi.

Sementara itu, menurut Mawardi, pihaknya sudah mengkonfirmasi perihal pengerahan pasukan Polri dalam proses penggusuran terhadap warga SAD. Mawardi mengungkapkan, pihak Polda mengaku tidak mengetahui penggusuran itu dan tidak pernah menginstruksikan pengiriman pasukan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut