Ijazah Palsu Dan Wajah Pendidikan Nasional Kita

Dunia pendidikan tinggi Indonesia tidak henti-hentinya dirundung skandal. Setelah skandal plagiarisme yang menyeret sejumlah calon guru besar, sekarang sedang mengemuka soal ijazah palsu dan kampus bodong.

Pada 19 Mei lalu, usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah perguruan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengumumkan perihal 18 perguruan tinggi di Indonesia yang diduga telah menerbitkan ijazah palsu.

Pengumuman itu membuat geger. Tak lama kemudian, terungkaplah beberapa perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah palsu tersebut. Dua diantaranya: STIE Adhy Niaga di Bekasi dan  University of Berkley Michigan America di Jakarta.

Lebih lanjut, ternyata persoalannya bukan cuma ijazah palsu, tetapi juga ada ‘kampus bodong’. Salah satunya adalah University Of Sumatera. Universitas yang sudah menerbitkan 1.200 ijazah palsu ini ternyata tidak punya bangunan kampus.

Lebih parah lagi, ijazah palsu yang diterbitkan oleh kampus bodong itu ternyata banyak dibeli oleh pejabat. Di Medan, Sumatera Utara, ada seratusan pejabat daerah yang diduga membeli ijazah palsu dari University of Sumatera.

Lebih menggemparkan lagi, salah seorang Menter di kabinet Jokowi-JK, yakni Menteri Pariwisata Arief Yahya, dituding telah menggunakan ijazah palsu dari kampus bodong University of Berkley Michigan. Selain nama Arief, ada juga anggota DPR dan sejumlah pejabat publik.

Fenomena Gunung Es

Sudah menjadi rahasia umum, banyak orang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan ijazah. Salah satunya: membeli ijazah palsu. Ini sudah menjadi fenomena gunung es dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Namun, temuan Kemenristek Dikti baru-baru ini menyingkap fakta baru, bahwa bisnis ijazah palsu makin terorganisir. Kampus bodong berdiri di mana-mana untuk menopang bisnis ini. Di sisi lain, pelanggannya juga bertambah banyak. Sekelas pejabat tinggi, bahkan Menteri, tergoda menggunakan ijazah palsu ini.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Professor Komaruddin Hidayat, menilai praktik jual-beli ijazah palsu itu sebagai bagian dari ‘pembusukan’ dunia pendidikan Indonesia. Kata dia, dunia pendidikan Indonesia sedang dilanda krisis akibat pembusukan dan kepalsuan yang dilakukan oleh kaum pendidik sendiri.

Pangkal Masalah

Kita patut mengapresiasi langkah Kemendikti dan Ristek yang berhasil membongkar sebagian kasus ijazah palsu ini. Namun, persoalannya tidak berhenti di sini. Sebab, kasus ijazah palsu hanyalah satu persoalan yang berkelindan dalam carut-marutnya sistim pendidikan kita.

Pertama, menguatnya praktik “komoditifikasi” dalam dunia pendidikan kita. Ingat, bukan cuma ijazah yang diperjual-belikan, tetapi pendidikan itu sendiri sudah menjadi “barang-dagangan”. Ini terjadi lantaran kapitalisme dibiarkan memasuki dunia pendidikan. Akibatnya, segala aspek dalam dunia pendidikan kita dikomoditifikasi untuk melipatgandakan keuntungan (profit).

Bukan rahasia lagi, pembukaan jurusan dan program studi tidak ubahnya pembukaan lapak bisnis baru. Ada juga pembukaan kelas-kelas khusus, seperti kelas eksekutif, untuk melayani para pejabat yang mengejar gelar akademik.

Kedua, pendidikan yang makin berorientasi pada pasar tenaga kerja. Ini membawa sejumlah konsekuensi: satu, program studi dan kurikulum disesuaikan kebutuhan pasar; dua, pendidikan hanya dijadikan prasyarat untuk memasuki pasar tenaga kerja; dan tiga, ukuran sukses/capaian pendidikan diletakkan pada keterserapan dalam pasar tenaga kerja.

Di bawah pendidikan yang berorientasi pasar tenaga kerja ini, jangan bermimpi ada pendidikan karakter. Apalagi diajarkan untuk berpikir kritis dan peduli dengan isu-isu kemanusiaan. Sebaliknya, anda diajarkan untuk belajar patuh dan tunduk di hadapan sistem. Orientasi berpikir anda dipersempit: berpikir untuk diri sendiri (bagaimana menjadi sukses dan kaya).

Ketiga, kapitalisme di sektor pendidikan menjadikan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, menjadi barang eksklusif. Hanya kelas sosial tertentu, yaitu mereka yang punya daya beli tinggi, bisa mengakses pendidikan tinggi bergensi. Sementara mayoritas kaum miskin ditutup kesempatannya untuk mengakses pendidikan tinggi. Alhasil, pendidikan yang makin kapitalistik ini menciptakan diskriminasi berbasis kelas sosial.

Keempat, pendidikan masih dilihat sebagai ‘jalur pintas’ untuk mobilitas kelas sosial secara vertikal. Banyak orang rela menjual harta benda hanya untuk meraih gelar tertentu. Tidak sedikit pula yang rela membeli gelar tersebut dengan jalan pintas. Sebab, dengan gelar akademik yang mumpuni, peluang mendapat pekerjaan yang lebih baik menjadi terbuka lebar. Peluang untuk memasuki lapisan kelas sosial atas terbuka lebar.

Ironis sekali, hari ini kita menyelenggarakan model pendidikan yang dulu dikritik habis-habisan oleh para pendiri bangsa kita, yakni model pendidikan yang mendehumanisasi kita. Model pendidikan ini tidak untuk memanusiakan kita, melainkan untuk menjadikan kita sebagai robot-robot yang siap mengabdikan hidup di kantor-kantor dan pabrik-pabrik milik kaum kapitalis.

Peran Negara

Akhir-akhir ini, kita juga merasai bahwa peran negara makin melemah dalam mengurusi pendidikan. Tidak hanya dalam soal pembiayaan yang makin mengecil, tapi juga soal melemahnya kontrol terhadap penyelenggaraan pengajaran nasional.

Kalau kita lihat, hal itu terjadi lantaran anasir-anasir neoliberal makin kuat mencengkeram arah pendidikan nasional kita. Ini nampak dalam berbagai regulasi yang berupaya menendang keluar peran negara dari penyelenggaraan pendidikan. Lalu, sebagai gantinya, mereka menuntut desentralisasi dan otonomi, sebagai pintu masuk bagi swasta dan pemilik modal.

Hal itu tidak boleh ditolerir. Deklarasi Kemerdekaan kita, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, menetapkan bahwa salah satu tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu, negara mengambil peran yang menentukan.

Sehubungan dengan tugas itu, negara memikul sejumlah tanggung jawab: pertama, memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama; kedua, memastikan penyelenggaraan pengajaran berlangsung secara ilmiah dan demokratis; dan ketiga, memastikan isian pengajaran (kurikulum, bacaaan, dan lain-lain) sejalan dengan cita-cita memerdekakan manusia dan melayani kebutuhan rakyat.

Karena itu, selalu mengejar aspek keilmuwan, pendidikan nasional kita juga mengejar pembentukan watak dan karakter. Atau memimjam bahasa bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, “memerdekakan manusia lahir dan batin.”

Aspek keilmuwannya pun tidak bergerak di ruang kosong. Juga bukan sekedar melayani mimpi pribadi. Tetapi, seperti ditegaskan oleh Bung Hatta, “melayani kebutuhan rakyat.” Dalam hal ini, menuntut ilmu bukan sekedar tujuan pribadi, tetapi ada tanggung jawab sosial dan kemanusiaan di dalamnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut