SPI: Setujui Paket Bali, SBY Wariskan Kemiskinan Dan Kelaparan

Konferensi tingkat menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali baru saja usai. Pertemuan yang berlangsung tanggal 3-6 Desember itu menghasilkan kesepakatan yang disebut “paket Bali”.

Menanggapi hasil kesepakatan itu, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, dukungan pemerintah Indonesia terhadap paket Bali menunjukkan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal membela kepentingan petani dan rakyat kecil.

“Pemerintah yang kali ini melalui Menteri Perdagangan Gita Wiryawan dengan sadar rela ditunggangi kepentingan perusahaan dan pelobi besar transnasional, dengan mengorbankan kedaulatan pangan rakyat Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya,” kata Henry di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Henry menambahkan, dengan disetujuinya paket Bali, upaya untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan semakin jauh dari harapan. Pada tahun 1995, saat WTO baru berdir, angka kelaparan di dunia mencapai 825 juta jiwa. Namun, saat ini angka kelaparan dunia sudah mencapai 1 milyar jiwa. Sebagian besar berada di Asia.

“Hak atas pangan adalah hak asasi setiap manusia di atas muka bumi ini, namun Paket Bali menghalangi realisasi hak tersebut dengan mengangkangi kedaulatan rakyat melalui perjanjian WTO, dan Gita Wiryawan adalah salah satu aktor utama yang memuluskan strategi licik ini,” tegasnya.

Mengenai “peace clause” yang diklaim pihak WTO sebagai kemajuan dalam Paket Bali ini, Henry menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, memang benar bahwa isi dalam “peace clause” membolehkan subsidi pertanian, tapi sebenarnya hal ini hanyalah kelicikan terselubung, karena intinya negosiasi ini ditukar (trade off) dengan fasilitas perdagangan, yang akan terus meliberalisasi sektor luas di negara berkembang.

Peace clause itu pembodohan publik. Contohnya begini, misalnya kita ingin mensubsidi satu komoditas pertanian kita, hal itu harus ditukar dengan pembukaan pasar kita seluas mungkin dengan menghilangkan tarif impor. Ini adalah omong kosong karena seharusnya negara tak perlu memohon kepada WTO untuk menjamin hak atas pangan rakyatnya. Pangan dan pertanian tidak bisa diatur dalam rezim perdagangan bebas,” tegasnya.

Bagi Henry, fasilitas perdagangan WTO adalah usul negara maju untuk mendorong ekspansi pasar guna menyelamatkan ekonomi mereka yang stagnasi. Henry tidak menampik pentingnya perdagangan dalam perekonomian global, tetapi harus berkeadilan.

Ia mengutip data dari World Trade Report 2013, yang menyebutkan bahwa 80% ekspor AS dikuasai oleh 1 perusahaan besar, 85% ekspor Eropa ada di tangan 10 eksportir besar dan 81% ekspor terkonsentrasi pada 5 perusahaan ekspor di negara berkembang.

“Indonesia tidak butuh WTO. Tanpa WTO kita tidak akan rugi apa pun, justru petani kecil kita akan lebih terjamin kesejahteraannya,” tandasnya.

Baginya, penolakan terhadap WTO ini merupakan pertempuran antara kemanusiaan melawan keserakahan/ketamakan perusahaan transnasional yang ingin terus mengekspansi pasarnya.

Ia menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia, penerapan kedaulatan pangan di tiap negara adalah jawabannya. “Keluarkan WTO dari pertanian, akhiri WTO,” tambah Henry.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut