Petani Tanjung Medang Kembali Bergerak

Meski matahari belum nampak di ufuk timur, tetapi puluhan orang sudah bergegas membuat gaduh dan membuat bangun warga desa. Itu memang disengaja, sebab subuh itu merupakan persiapan menggelar aksi lanjutan.

Subuh itu, masih sekitar pukul 04.00 WIB, seratusan petani sudah berkumpul. Tiga buah bus, satu mobil komando, dan satu lagi mobil angkutan sudah menunggu.

Menjelang pagi, setelah melalui apel barisan sebentar, para petani mulai bergerak menuju lokasi aksi, dipimpin langsung oleh Eka Syahrudin, yang juga ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Palembang.

Aksi kali ini merupakan kelanjutan dari perjuangan rakyat Tanjung Medang untuk mengembalikan tanah hak ulayak dan juga membebaskan dua aktivis petani yang ditahan kepolisian, Junaidi dan Kosim.

Sesampainya di kota Muara Enim, para petani langsung menyusun barisan dan berjalan kaki menuju kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN). Sesampainya di depan kantor BPN, pihak kepala BPN meminta perwakilan petani untuk negosiasi. Akan tetapi, ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh massa kaum tani, dan meminta agar pihak kepala BPN untuk keluar menemui massa.

“Kita tidak mau bertemu dengan BPN secara delegasi. Kami curiga ada praktik mafia tanah di sini,” ujarnya.

Setelah menggelar aksinya di Kantor BPN, ratusan massa ini lalu berpindah aksinya ke kantor Bupati Muara Enim. Belum juga mendekati kantor Bupati, polisi dan satpol PP sudah buru-buru menutup pintu gerbang.

Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumsel, Eka Surbakti, menegaskan bahwa perampasan tanah ulayak milik masyarakat tanjung Medang disebabkan oleh lemahnya kontrol pemerintah atas pengelolaan sumber daya alam.

“Tidak mungkin tanah ulayak jatuh ke tangan pengusaha jikalau pemerintah bisa mengontrol dan menegakkan Undang-Undang,” katanya.

Eka juga menyoroti kemungkinan adanya “kongkalikong” diantara pemerintah daerah, BPN, dan pihak pengusaha.

Situasi aksi sempat memanas lantaran pihak Bupati enggan menemui massa. Sebaliknya, Bupati meminta petani untuk mengirimkan delegasi ke dalam kantor Bupati. Karena tidak terjadi titik temu, aksi ini pun diwarnai sedikit kericuhan.

Beruntung, setelah beberapa saat kemudian, Bupati dan asistennya keluar untuk menemui massa petani. Massa menuntut Bupati agar mengeluarkan SK investigasi terkait hak kepemilikan dan penyerahan tanah ulayak oleh kepala desa.

Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM), yang merupakan gabungan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), PB. Frabam, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menuding adanya penyalahgunaan tanda-tangan dan korupsi oleh kepala desa saat penyerahan tanah ulayak kepada pengusaha.

Setelah mendengarkan jawaban dari Bupati, massa pun melanjutkan aksinya menuju kantor pengadilan negeri Muara Enim, tempat dua orang aktivis petani, yaitu Khosim dan Junaidi, sedang diadili.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut