Awas..Penumpang Gelap Dalam RUU Keistimewaan DIY

Pengamat media dan sekaligus Aktivis Masyarakat Peduli Media (MPM), Antonius Darmanto, mengkhawatirkan adanya penumpang gelap Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY.

Hal ini disampaikannya saat Diskusi Komunitas Obrolan Alternatif bertema “Dinamika Ruang Redaksi Menyikapi Keistimewaan DIY”, yang diselenggarakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) DIY dan Tempo, Selasa, (01/02) di Pendopo Agung Tamansiswa, Yogyakarta.

Hasil analisa MPM, media justru mereduksi isu RUUK DIY menjadi dua pilihan: penetapan atau pemilihan. Bukan menyampaikan isu ini pada hal-hal substansi. Seperti kesiapan, mekanisme, dan dampak RUUK DIY terhadap kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan budaya masyarakat DIY.

Menurutnya, meski isu ini sangat seksis tetapi jarang tokoh yang berkomentar. Ada yang aneh ketika media yang biasanya kritis terhadap berbagai hal, kini tiba-tiba berbeda. “Mestinya dengan ini, dapat menjaga dari penyalahgunaan wilayah (DIY) oleh kepentingan-kepentingan tertentu,” tambahnya.

RUUK Jadi Isu Elitis

“Terjadi kemerosotan dalam pemberitaan media,” simpulnya. Padahal ini tugas media mengontrol, jika tidak berarti media berdosa. Hal yang paling menonjol yakni pada pemilihan penempatan berita dan narasumber, serta pembahasan kurang komprehensif.

Sikap kecewa pun disampaikan oleh Bambang, dari AJI Yogyakarta. RUUK ini isu yang elitis, banyak yang tidak paham dan kurang sosialisasi substantif. Mestinya media mampu menjelaskan RUUK DIY ini kepada masyarakat. “Saya kecewa membaca media di Jogja semua sama, sama seperti masa Orde Baru,” jelasnya.

Pemberitaan RUUK DIY belakangan ini sangat tinggi intensitasnya. Meski sudah muncul sejak 2002 silam, sampai sekarang belum diselesaikan. Keistimewaan ini didasari oleh Maklumat HB IX, yang telah melewati periode Sukarno, Soeharto, hingga belakangan ini baru dimunculkan oleh SBY jilid kedua. “…Jangan-jangan ada PR yang belum diselesaikan pemerintah pusat,” ujar Sumarianto, panelis dari Harian Jogja.

Bahkan, menurutnya, terdapat proses komunikasi yang tak sehat dengan pusat. Salah satunya kurang penjelasan, sehingga tidak sedikit warga yang tidak paham. Marsono (57 tahun) misalnya, penjual angkringan di Jl. Glagah tidak tahu-menahu soal RUUK ini. Warga Glagahsari ini mengaku kurang membaca atau menonton TV. “Jadi saya tidak tahu mas,” ujarnya.

Begitu pula Paeran (78 tahun), tukang becak yang sehari-harinya mangkal di Jl. Kusumanegara, belum mengetahui soal RUUK. “Monggo kulo nderek mawon…” kata warga Tahunan Umbulharjo ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut