Mayoritas warga Temmapaduae, Maros, Sulawesi Selatan, gusar dengan aspirasinya. Pasalnya, hampir tidak ada perbaikan infrastruktur jalan selama 10 tahun belakangan yang dikerjakan oleh Pemda Maros. Akhirnya, warga berinisiatif mengundang kalangan pergerakan untuk berdiskusi mengenai persoalan tersebut.
Warga ingin menemukan solusi dengan melakukan konsultasi kerakyatan bersama aktivis pergerakan. Model konsultasi dilakukan dengan format diskusi terbuka, dengan menghadirkan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan pengurus karang taruna. Hadir pula aktivis pergerakan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
Meskipun hujan turun sangat lebat, hingga sebagian peserta diskusi basah kuyup, tetapi peserta diskusi tetap terlihat bersemangat dan penuh antusias. Diskusi berlangsung di rumah seorang warga, yaitu Afriansa, yang juga ketua Karang Taruna desa Temmapaduae.
Ucapan terimaksih pun disampaikan oleh Afriansa kepada organisasi dan warga yang hadir. Kemudian dilanjutkan oleh Nur Jaya Iksan Juri, Ketua Wilayah FNPBI Sulsel, untuk memulai mengurai persoalan rakyat.
Sejak tahun 1999 hingga sekarang ini, pemerintah tidak pernah melakukan pengaspalan jalan poros Pattene – Takkalasi. Jalan sepanjang 2 Km ini kian bertambah rusak. Padahal, jalanan ini merupakan jalan pros ibu kota Kecamatan Marusu, dan juga digunakan sebagai jalan lintas utama untuk mobil dan kendaraan bermotor, bahkan truk perusahaan pun sering lalu-lalang di jalanan ini. Ini mengakibatkan jalanan rusak, polusi udara, sesak napas, mata perih, dan debunya mengotori rumah warga.
“Dulu, semasa kampanye, bupati menjanjikan pengaspalan jalan. Tapi, janji itu tinggal janji, tidak pernah terwujud. Padahal desa ini sumber pajak daerah Maros,” ujar Jaya.
Pada tahun 2009, diadakan rapat Musrembang se-kecamatan Marusu, dan disitu nampak adanya indikasi proyek fiktif. Di situ, diketahui bahwa proyek tersebut sudah pernah dianggarkan, bahkan sudan pernah ada laporan pertanggung-jawabannya, namun tidak pernah terlihat bentuk fisik dari proyeknya. “Warga juga pernah melakukan aksi blokir jalan, namun sekedar di janji Hatta Rahman, Bupati Maros,” kata seorang warga.
Dalam diskusi ini, Pimpinan PRD Kota Makasar, Arham Tawarang, menyarankan warga untuk membuat riwayat persoalan sebagai bahan untuk hearing dengan pihak DPRD. Dengan laporan kronologi tersebut, warga punya dasar untuk mengangkat persoalan ini kepada pihak terkait.
Sementara itu, Ketua KPW PRD Sulsel, Babra Kamal mencontohkan keberhasilan perjuangan warga desa di Bulukumba, yaitu desa Salassae, yang berhasil memaksa DPRD dan Pemda untuk menganggarkan perbaikan jalan.
“Caranya, mereka melakukan mobilisasi massa ke Musrembang dan berhasil memenangkan program perbaikan jalan sebagai program prioritas. Pengalaman perjuangan ini dapat digunakan oleh warga di sini,” katanya.
Diakhir diskusi, warga pun bersepakat untuk melakukan pertemuan desa dengan keterlibatan warga secara luas. Tiga delegasi dari warga dalam forum diskusi ini ditunjuk untuk membicarakannya dengan Kepala Desa. Untuk menggalang partisipasi warga seluas-luasnya, maka penggagas akan melakukan aksi penggalangan tandatangan sebagai bentuk solidaritas perjuangan dan aksi.