Di Balik Drama Politik

Bila dirunut hingga 2009, masa pemerintahan SBY yang kedua tampak seperti sebuah sinetron panjang yang tak berujung. Ketika sang antagonis hampir dikalahkan dan keadilan tampak akan ditegakan; tiba-tiba keadaan berbalik cepat, sang protagonis terperosok dan ketidakadilan kembali berkuasa. Emosi pemirsa pun diaduk-aduk. Harapan ditiupkan hanya untuk kemudian dihancurkan. Penantian tak kunjung menemui penuntasan, malahan melahirkan penantian yang baru.

Inilah yang terjadi dengan kisah perang melawan korupsi di Indonesia. Kisah yang kini berada pada episode ‘kocok ulang’ atau reshuffle kabinet. Rakyat yang menyaksikan sedang menanti apa yang akan terjadi berikutnya, siapa menteri-menteri kabinet yang akan digantikan. Sedangkan untuk menunjukkan bagaimana kisah ini berawal sangatlah susah.

Bisa saja dengan mudah dijawab: ini berawal dari angket mafia pajak. Namun tidak dapat disangkal bahwa benang merahnya dapat ditelusuri jauh hingga ke kasus kriminalisasi KPK, Antasari Azhar dan bahkan Bank Century, yang kemudian mendorong aktor-aktor seperti Susno Duadji, kemudian Gayus Tambunan, untuk berkicau-kicau meresahkan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Bila ditilik dari sudut pandang ini, pantaskah Presiden SBY mengeluhkan – bahkan mengecam – partai-partai koalisi tidak menaati kesepakatan atas preseden keberpihakan mereka dalam angket mafia pajak? Apakah itu karena upaya memberantas mafia pajak merugikan jalannya pemerintahan? Hal itu bisa dijawab ya, bila mafia pajak memang merupakan bagian dari pemerintahan, bukannya sel-sel kanker yang harus dibuang.

Rakyat tentunya tidak menghendaki anggota DPR mendiamkan kasus korupsi besar, hanya karena partai-partai mereka telah bersepakat untuk mendukung pemerintah. Secara etis pun menjadi pertanyaan: apakah pengungkapan penggelapan pajak (baca: uang rakyat) besar-besaran pantas untuk dipeti-eskan demi stabilitas pemerintahan? Dengan menekan-nekankan stabilitas pemerintahan untuk mengecam partai pendukung angket mafia pajak, maka Presiden dan para fungsionaris partai Demokrat tengah menyuntikan logika yang terbalik dan sesat ke dalam masyarakat..

Ketika partai-partai dalam Setgab, terutama PKS dan Golkar, sedang terancam kehilangan posisi dalam kabinet oleh hak prerogatif Presiden; partai lainnya, terutama Gerindra, menghadapi kemungkinan masuk kabinet untuk pertama kalinya sebagai imbalan atas penolakannya terhadap angket mafia pajak. Keberpihakan Gerindra kontroversial mengingat reputasi awalnya yang tegas beroposisi terhadap pemerintahan SBY. Beberapa komentator melihat langkah Gerindra sebagai pertanda tidak adanya sikap oposisi yang konsisten dari partai-partai politik di Senayan. Tak ayal, ini menambah apatisme terhadap kemungkinan perubahan nyata dari kekuasaan neoliberal.

Namun demikian, keretakan – atau kepecahan – Setgab pun memberikan suatu pertanyaan baru: Mengapa itu terjadi demikian mudahnya? Apakah koalisi pro-pemerintah memang tidak pernah stabil? Apa yang menjamin masuknya Gerindra ke dalam koalisi tidak akan berujung sama?

Drama kawin-cerai ini sesungguhnya lebih mudah dipahami bila menilik dari pertentangan yang ada dalam suatu rejim neo-liberal. Kebijakan neoliberal seperti privatisasi, deregulasi, dan pengetatan anggaran adalah suatu keharusan yang didesakkan oleh krisis kapitalis global. Penerapannya, baik cepat atau lambat, akan bertentangan dengan kehendak mayoritas warga suatu negara, baik rakyat pekerja maupun pengusaha nasional yang bergantung pada pasar domestik. Dengan begitu, rejim neoliberal yang efektif hanyalah suatu kekuasaan minoritas atas mayoritas yang benar-benar otoriter dan penuh dengan pencitraan. Sehingga suatu koalisi yang dibentuk oleh kekuatan politik neoliberal dengan elit-elit nasional lainnya seringkali bertentangan dengan kepentingan ekonominya yang hanya mengabdi pada kepentingan ekonomi raksasa yang mayoritas asing.

Oleh karenanya, bila Gerindra atau partai lainnya berhasil mengambil ‘kesempatan dalam kesempitan’ dengan meraih posisi di kabinet, maka pilihan mereka ada dua: menggunakan departemen yang dikuasainya sekedar sebagai mesin uang untuk 2014, atau – inilah yang lebih baik – menggunakan departemen yang dikuasainya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat dan melawan logika neoliberal, logika uang. Bila yang pertama dilakukan maka reputasi mereka sebagai harapan perubahan akan semakin luntur di mata rakyat yang sudah dirundung apatisme. Bila yang terakhir dilakukan maka bukan saja rakyat semakin yakin bahwa mereka dapat membawa perubahan, tapi juga bahwa mereka dapat memerintah. Tentunya bila itu terjadi maka akan ada lagi pertentangan baru, drama baru, namun setidaknya sang antagonis semakin terpojok.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut