Pembubaran BP Migas

kilang minyak

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan sangat penting. Dalam sidang putusan kemarin, MK memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

Dengan demikian, merujuk pada keputusan itu, lembaga BP Migas dibubarkan. Selanjutnya, tugas dan fungsi BP Migas dikembalikan ke kementerian terkait, yakni Kementerian ESDM. Disamping itu, MK juga berpandangan, UU Migas telah membuka ruang bagi liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Keputusan ini patut diberikan apresiasi. BP Migas, sebagai lembaga yang sangat berkuasa dalam tata-kelola migas di Indonesia, telah membawa banyak kerugian bagi negara. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengungkapkan, keberadaan BP Migas lebih banyak berpihak kepada pihak asing. Akibatnya, banyak blok migas di Indonesia jatuh ke tangan asing.

Pengamat energy Kurtubi juga setuju pembubaran BP Migas ini. Menurut Kurtubi, tata-kelola migas di bawah BP-Migas tidak sejalan dengan pasal 33 UUD 1945. Seharusnya, kata dia, pengelolaan migas itu diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pada kenyataannya, BP migas justru menyerahkan kekayaan migas itu untuk kepentingan asing.

Kurtubi merujuk pada kontrak migas di LNG Tangguh di Bintuni, Papua. Gara-gara UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, proyek pembangunan dan pengembangan LNG Tangguh jatuh ke tangan korporasi asing, yakni British Petroleum. Kemudian, ironisnya lagi, harga jual LNG Tangguh sangat murah,  hanya 3,35 dollar AS per MMBTU. Ini berbeda sekali dengan LNG Badak di Kalimantan Timur, yang dibangun dan dikembangkan oleh pertamina, harga jual gas-nya bisa mencapai 20 dollar AS per MMBTU.

Akibatnya, kata Kurtubi, negara dirugikan Rp 30 triliun per tahun. Dan, ingat, kontraknya berlangsung selama 25 tahun. Selain itu, akibat LNG Tangguh di tangan asing, hasil produksinya pun tidak bisa  dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri. “BP menjual gas 100% keluar negeri. Tak setetes pun untuk dalam negeri,” ungkap Kurtubi.

Padahal, di dalam negeri, kita lagi butuh gas. PLN menderita inefiensi karena kekurangan pasokan gas. Pabrik pupuk nasional juga krisis gas. Lebih pokok lagi, gas bisa dikembangkan untuk menggantikan bahan bakar minyak saat ini. Harganya lebih murah dan pasokannya bisa melimpah.

Namun, kita juga berharap MK mencabut UU nomor 22 tahun 2001. Sebab, pangkal persoalan buruknya tata-kelola migas di Indonesia bersumber pada UU tersebut. Sudah begitu, banyak bukti menunjukkan bahwa UU ini memang pesanan asing. Kemudian, substansinya pun sangat berlawanan dengan pasal 33 UUD 1945.

Ada beberapa alasan kenapa UU migas pantas dicabut. Pertama, tata-kelola migas di bawah UU ini terbukti merugikan negara. Kita bisa merujuk pada kasus LNG Tangguh. Dan, sebetulnya, kasus serupa juga terjadi di blok migas lain. Belum lagi, Indonesia terus-menerus menanggung biaya cost-recovery yang terus meningkat.

Kedua, UU migas ini sangat pro-liberalisasi dan memihak kepentingan asing. Akibatnya, hampir 80-90% ladang-ladang migas di Indonesia dikuasai asing. Pola unbundling, yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir, dianggap sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan. Bersamaan dengan proses itu, peranan Pertamina sebagai perusahaan negara dikerdilkan dan diturunkan derajatnya menjadi operator semata.

Ketiga, UU migas ini melemahkan kedaulatan negara. Disamping negara kehilangan kontrolnya terhadap kekayaan SDA, UU migas ini juga mensejajarkan negara dan investor asing melalui pola business to government (B to G). Akibatnya, kalau terjadi masalah terkait kontrak, pemerintah tidak bisa mengubahnya via kebijakan/regulasi. Sebab, kontrak tidak bisa diubah kalau salah satu pihak tidak setuju.

Yang lebih prinsip, tata-kelola migas ala UU migas ini sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Negara harus menegaskan kembali kontrolnya terhadap sumber daya atau kekayaan alam. Selain itu, Pertamina selaku perusahaan negara harus dikembangkan agar bisa mengelola migas nasional sesuai amanat konstitusi. Yang lebih penting lagi, pengelolaan migas nasional harus mengarah pada kemakmuran rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut