Militer Dan ‘Transisi Demokrasi’

Kendaraan tempur VAB Militer saat peristiwa Mei 1998 (Photo: Irwan.net)

Rabu, 3 Juli lalu, Presiden Mesir Muhamad Mursi dilengserkan. Militer Mesir punya andil dalam pelengseran itu. Begitu memegang tampuk kekuasaan, militer segera menangguhkan konstitusi, menutup media dan koran pro-Mursi, dan menangkap sejumlah petinggi Ikhwanul Muslimin (IM).

Kejadian itu mencengankan banyak orang. Tidak terkecuali Presiden SBY. Melalui akun Twitternya, SBY angkat bicara. “Peristiwa ini kejutkan dunia, termasuk Indonesia,” ujar Presiden SBY. “Kita berharap transisi demokrasi di Mesir berlangsung baik dan damai,” tambahnya.

Lebih lanjut, seolah menggurui bangsa Mesir, SBY mengutip percakapannya dengan Presiden AS Barack Obama dan Menlu AS Hillary Clinton. Konon, kedua tokoh ini pernah memintai pendapat SBY terkait prospek demokratisasi di Mesir.

Lalu SBY menjawab: “peranan militer sangat menentukan dalam transisi demokrasi.” Di Indonesia, ujar SBY, militer mendukung penuh demokratisasi dan seraya melalukan reformasi internal.

Terkait masa depan politik di Mesir, SBY pun berpendapat, “bangsa yang baru mengalami perubahan politik dramatis, mestinya menjalankan rekonsiliasi.” Bagi SBY, tak bijak melakukan pembersihan habis-habisan terhadap kekuatan lama.

Saya pikir, penjelasan singkat SBY itu cenderung menyesatkan. Pertama, dengan menyebut peranan militer sangat menentukan dalam transisi demokrasi, seolah-olah SBY menganggap demokratisasi sebagai “itikad baik” dari militer. Artinya, berhasil dan tidaknya proses demokratisasi itu, ya, itu tergantung kemauan militer. Kedua, SBY menganggap militer Indonesia mendukung penuh demokratisasi, sehingga, dengan sendirinya, mau melakukan reformasi internal. Ketiga, SBY menganggap rekonsiliasi alias berangkulan kembali dengan kekuatan lama sebagai jalan terbaik memastikan demokratisasi berjalan baik.

Yang pertama jelas salah besar. Setahu saya, di negara yang terjerembab di bawah kediktatoran, militer selalu menjadi pilar penyangganya. Hal itu terjadi di Mesir dan Indonesia. Di Mesir, militer menjadi penopang kekuasaan rezim Mubarak. Sementara di Indonesia, militer juga menjadi pilar kekuasaan Orde Baru. Alhasil, ketika gerakan pro-demokrasi tak terbendung lagi, militer hanya diberi dua pilihan: mendukung atau tergilas.

Di Mesir, awalnya militer sangat loyal kepada Mubarak. Namun, begitu kekuasaan Mubarak di ujung tanduk, militer mulai mengambil jarak. Tak lama kemudian, ketika kekuasaan Mubarak nyaris jatuh, militer berpura-pura mendukung kehendak rakyat. Setelah itu, dengan dalih kekosongan kekuasaan dan stabilitas nasional, militer pun mulai membentuk pemerintahan sementara  yang dikendalikan oleh Dewan Militer.

Di Indonesia, militer sepenuhnya loyal kepada Soeharto hingga akhir. Karena itu, posisi militer benar-benar terdiskreditkan. Namun, posisi militer ini terselamatkan oleh penghianatan reformis gadungan. Para reformis gadungan itu, seperti Megawati, Gus Dur, Amien Rais dan Sri Sultan Hamengku Buwono X, justru membuka pintu rekonsiliasi dengan militer melalui pertemuan Ciganjur. Salah poin dari Deklarasi Ciganjur adalah memberi waktu melalui dua kali pemilu (dalam waktu enam tahun) untuk menghapuskan Dwifungsi ABRI.

Alhasil, sejumlah tuntutan demokratisasi, seperti penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI/TNI, pembubaran lembaga-lembaga ekstra-yudisial, pembubaran sistem pertahanan teritorial, pelarangan bagi TNI sebagai lembaga dan perwira aktif untuk berbisnis, dan penyelidikan bagi para jenderal yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari Januari hingga April 2013, misalnya, Kontras mencatat 51 kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap sipil itu diselesaikan melalui peradilan militer.

Kesimpulan kedua SBY juga tidak benar. Tidak betul bahwa militer Indonesia mendukung demokratisasi. Buktinya, sampai sekarang, hampir tidak ada petinggi militer yang diadili karena kejahatan HAM. Tidak seperti di Amerika Latin pasca kediktatoran: banyak petinggi militer dibuih karena kejahatan HAM-nya di masa lalu.

Tidak usah jauh-jauh, kasus penyerbuan LP Cebongan belum hilang dari ingatan publik. Kejadian itu menandai bahwa militer belum siap berdemokrasi dan tunduk di bawah supremasi hukum. Selain itu, upaya militer memberangus kehidupan demokrasi juga tidak pernah pupus. Beberapa saat lalu, misalnya, Kementerian Pertahanan ngotot memperjuangkan pengesahan RUU Kamnas yang berbau anti-demokrasi itu.

Nah, kesimpulan ketiga SBY ini yang menarik. Bisa dikatakan, SBY tidak menyetujui penghancuran Orba hingga ke akar-akarnya. Sebaliknya, SBY menawarkan jalan rekonsiliasi. Tidak terlalu mengherankan: SBY berkali-kali berusaha menganugerahi Soeharto gelar Pahlawan. Tak hanya itu, SBY juga tidak punya itikad baik untuk menyentuh kasus-kasus pelanggaran HAM di era Orde Baru. Alhasil, Soeharto menjadi salah satu diktator di dunia, dengan jumlah korban kejahatan HAM-nya nyaris setara dengan Hitler, yang tidak pernah diadili atas kejahatannya.

Istilah “Transisi Demokrasi” sendiri patut dicurigai. Ini adalah proposal dari Imperialisme AS, yang ditawarkan ke negara-negara yang lepas dari kediktatoran, agar proses perubahan ekonomi-politiknya tetap terintegrasi dengan sistem kapitalisme global. Bahkan, negara yang mengikuti jalur transisi demokrasi ala AS itu justru mengarah pada: secara politik mengadopsi sistem demokrasi liberal dan  secara ekonomi mengadopsi sistem ekonomi neoliberal. Itulah yang terjadi dengan transisi demokrasi di Indonesia. Selain itu, transisi demokrasi juga bermakna bagaimana mengontrol, membatasi, dan menundukkan gerakan pro demokrasi agar tidak mengusik tatanan yang ada: kapitalisme.

Di Mesir, aktor yang mengendalikan proses transisi ini adalah militer. Dengan dalih stabilitas nasional, militer yang membentuk pemerintahan sementara, menyiapkan jadwal pemilu yang dipercepat, mengkaji ulang konstitusi, dan menyusun langkah-langkah rekonsiliasi. Jelas, semua ini dimaksudkan untuk mendorong perubahan politik di Mesir tetap sejalan dengan kepentingan AS.

Di Indonesia, aktor yang mengendalikan proses transisi adalah elit sipil reformis. Begitu Soeharto jatuh, kekuasaan dilimpahkan ke Habibie. Disamping itu, ada dua Sidang Istimewa MPR, yakni tahun 1998 dan 1999, yang memastikan transisi politik ini beralih ke tangan elit sipil. Namun, transisi ini sendiri sejalah dengan kehendak kapitalisme global: Indonesia menganut demokrasi liberal dan sistem ekonomi neoliberal.

Risal Kurnia, Kontributor Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut