Menyoal Keadilan Atas Tanah

polisi gila

Serangkaian peristiwa yang terjadi tiap tahunnya, yakni sekelompok petani menggelar demonstrasi di depan Gedung Senayan Jakarta dengan long march[1] dari daerahnya, atau minimal melakukan demonstrasi di daerahnya masing-masing menolak kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Tentu ini adalah sebuah fenomena penting yang menggambarkan bagaimana petani mengambil peran dalam kebijakan publik. Demonstrasi itu muncul ketika banyak pihak sibuk pada soal-soal domestik, ketimbang bertindak kritis akan kecenderungan pasar bebas yang dampaknya langsung menimpa para petani itu. [2]

Sebaiknya memang perlu kita lihat aspek tersebut dengan melihat lebih jauh krisis ekonomi dan politik kita dalam kerangka global. Momen krisis ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan dua hal, yaitu ketidakmungkinan dan ketak’terelakkan. Ketidakmungkinan artinya model pembangunan yang ditempuh negeri berkembang, termasuk negeri industri baru sejak era post kolonial gagal mewujudkan sistem yang lebih sejahtera. Impian untuk mendorong perubahan dari negeri kapitalis pinggiran ke negeri kapitalis pusat ternyata gagal. Indikator pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan stabil ternyata sangat rapuh dalam menghadapi krisis ekonomi regional. Yang terjadi justru pembangunan yang semakin bergantung.

Celakanya krisis ekonomi yang terjadi merupakan sesuatu yang tak terelakkan dalam perkembangan kapitalisme dunia.[3] Hampir semua negeri berkembang mulai dari Amerika Latin sampai kawasan Asia Timur (yang diklaim sebagai kesuksesan resep pembangunan kapitalisme yang diterapkan di negeri dunia ketiga) tidak dapat menghindarkan diri dari siklus krisis kapitalisme. Ketidakrelaan penetrasi kapitalisme dunia terhadap pembangunan dunia ketiga kemudian maknanya diperhalus dengan istilah globalisasi.

Salah seorang yang mengkritik kecenderungan globalisasi saat itu, Samir Amin melihat adanya konsentrasi kekuasaan di negara maju (pusat) dalam rupa:[4]

Pertama, monopoli teknologi dan pengetahuan untuk menjaga kepentingan bisnis negara maju dari ancaman kemajuan/inovasi di dunia ketiga. Monopoli ini ada dalam sistem hak cipta dan intelektual properti untuk menghindari peniruan dan pembajakan suatu barang. Kejadian menarik sebagai contoh misalnya saat ini ada sebuah perusahaan Jepang telah memegang hak cipta atas sebuah produk tempe.

Kedua, control finansial atas sistem keuangan dunia. Permainan sector finansial ini yang bisa secara mengejutkan bisa menghempaskan sistem keuangan/moneter regional di asia timur pada pertengahan 1997 dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.

Ketiga, dengan kebangkrutan sistem ekonomi nasional akan mendorong penguasaan aset-aset sumber daya alam dunia di tangan modal internasional raksasa. Kecenderungan ini nampak pada proyek swastanisasi berbagai perusahaan negara seperti sector tambang, perkebunan, jasa, manufaktur, dan sebagainya.

Keempat, monopoli media massa dan alat komunikasi. Hal ini mendorong terjadinya penyeragaman kultur dan memungkinkan terjadinya manipulasi politik. Dan terakhir yang kelima, monopoli kekuatan senjata. Ada konsentrasi modal, teknologi, penguasaan sumber daya dan pasar dunia menyebabkan perlunya kekuatan bersenjata (militer) dari negeri-negeri pusat untuk melanggengkan kepentingannya, yaitu kelancaran akumulasi modal dari sistem kapitalisme.

Pembagian kerja internasional baru dan implikasi structural terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun orde baru sejak kelahirannya menyatakan dengan tegas bahwa komitmen ekonominya adalah pro terhadap investasi internasional dengan melakukan perombakan kebijakan ekonomi rezim sebelumnya, pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Pada dekade 1970-an terjadi oil boom yang menyebabkan negara orde baru relatif otonom terhadap modal asing. Pada masa tersebut dikembangkan strategi ekonomi nasional dengan mengembangkan industri substitusi impor. Strategi ISI ini yang nampak pada industri dasar atau industri hulu mengandalkan competitive advantage yang mengharuskan negara untuk membatasi investasi asing melalui sistem proteksi, menaikkan tarif ekspor, dan pajak yang tinggi bagi bea masuk barang impor. Pada periode ini pula peran negara sangat dominan dalam bidang investasi dan ekonomi seperti dengan melakukan sistem monopoli. Gabungan antara strategi ISI yang tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dengan watak negara otoriter yang korup, pada awal dekade 1980-an mengalami kebangkrutan dengan jatuhnya harga minyak bumi di pasar internasional.

Sementara itu dalam dinamika sistem kapitalisme global, sedang berlaku suatu sistem pembagian kerja internasional yang baru (the new international divison of labour) di mana suatu produksi komoditi  membentuk rantai produksi yang terpecah dan terpisah di berbagai lokasi mengikuti biaya produksi yang termurah.[5] hal ini menciptakan konfigurasi produksi di mana industri di negeri maju bersifat padat modal (highly capital intensive) dan padat teknologi, sementara negeri dunia ketiga menyediakan tenaga kerja atau buruh yang melimpah dan murah yang membentuk industri padat karya (labour insentive industry). Tenaga kerja yang murah dan melimpah ini kemudian menjadi comparative advantage.

Implikasi struktural dari perkembangan di atas terhadap negeri berkembang, dalam hal ini Indonesia adalah semakin bergantungnya pembangunan nasional terhadap proses industrialisasi. Sementara pada struktur masyarakatnya terjadi kecenderungan terjauhkan dari akses modal. Hal ini juga didorong oleh perkembangan mekanisme produksi di sektor agrikultur yang menyebabkan munculnya angkatan kerja yang tersingkir dari pedesaan. Dengan merosotnya pendapatan negara dari sektor minyak bumi dan gas maka sumber pendapatan negara harus dicari melalui modal asing, yaitu pertama hutang luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan lembaga lainnya.

Pada konteks ini peran utama negeri berkembang dalam pembagian kerja internasional baru ini hanyalah sebagai penyedia tenaga kerja murah, mengingat besarnya cadangan tenaga kerja. Akibat upah buruh yang rendah maka daya beli masyarakat negeri berkembang terlalu rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.[6] Produksi barang pada negeri berkembang karenanya berorientasi ekspor, untuk dikonsumsi di pasar negeri industri maju. Kalaupun ada perusahaan milik kelas borjuis domestik yang dijadikan subkontrak dari perusahaan induk juga tidak memiliki peran selain sebagai penyedia lahan untuk pabrik, rekrutmen tenaga kerja, dan mengurusi administrasi lokal. Sementara untuk pasokan bahan mentah, mesin-mesin dan suku cadangnya, struktur kerja, inovasi produk, manajemen, riset dan pengembangan teknologi, dan akses terhadap pasar sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan induk.

Lebih jauh analisis di atas menjelaskan semakin mengecilnya kemampuan negara berkembang untuk memiliki kebijakan ekonomi dan politik yang otonom. Kondisi ini meletakkan semua kebijakan ekonomi kedalam konstruksi yang dikendaki oleh berbagai lembaga donor internasional. Akibatnya jelas bahwa kecenderungan liberalisasi ekonomi menjadi seolah tidak terhindari, dengan membiarkan para petani berhadapan secara langsung dengan kekuatan pasar. Di sinilah mengapa petani kemudian muncul menentang kecenderungan pragmatisme politik ekonomi nasional yang dikendalikan oleh arus kapitalisme global itu.

Struktur masyarakat yang terbangun justru terjauhkan dari akses modal. Di sini berarti akses terhadap penguasaan tanah oleh petani serta proteksi pasar atas kemampuan produksi hasil pertanian. Dalam konteks kebijakan negara, dapat dilihat adanya upaya mempertahankan ketiadaan kebijakan yang adil akan kepemilikan tanah. Semua gagasan landreform menjadi tidak penting dalam semua perdebatan kebijakan ekonomi politik pasca orde baru. Di sinilah para petani dan kaum tak bertanah mengambil inisiatif dan pilihan untuk melakukan reclaiming tanah.

Implikasi pada politik Ekonomi

Indonesia tengah menantikan suatu tahap baru dalam perkembangan tatanan kemasyarakatannya. Namun belum lagi proses itu selesai, kita ternyata telah dapat menyaksikan sejumlah kenyataan yang mengecewakan, di antaranya adalah terbengkalainya agenda politik golongan bawah. Semua itu dapat kita lihat melalui dari bertemunya beberapa kecenderungan-kecenderungan.

Pertama, dalam wilayah publik tengah tumbuh semangat kuat untuk mereposisikan diri dihadapan struktur dan kultur politik lama yang monolitik dan represif; melepaskan diri dari genggaman “otoritarianisme” politik orde baru dengan merumuskan secara mandiri kultur serta sistem moral baru untuk masa depan. Disini pembelahan-pembelahan kutub sosial dan politik terjadi secara produktif dengan tampilnya semangat multi politik dan multi kultural; partai-partai bermunculan bersamaan dengan tuntutan-tuntutan baru dari “wilayah pinggiran”, serta elemen-elelemen dan kelompok-kelompok sosial yang selama orde baru ditekan.

Kedua, bangkitnya perlawanan sosial di berbagai daerah yang dipelopori oleh kelompok-kelompok sosial terbawah yakni petani dan buruh perkebunan, serta sejumlah korban PHK. Berbeda jenis sebelumnya perlawanan di wilayah ini mengekspresikan kepentingan organik dari basis sosial dan aktor-aktornya. Dalam beberapa hal, kemunculan perlawanan di wilayah pedesaan ini tampil lebih dahulu ketimbang kemunculan kelompok-kelompok lainnya seperti mahasiswa yang ngetop baru belakangan ini. Mereka tampil dalam bentuk-bentuk: perebutan tanah, pengambil alihan lahan serta protes-protes massal kepada pemilik.

Pemilu 1999, menjadi pamungkas dari polarisasi politik yang muncul pasca jatuhnya Suharto; dimana regimentasi politik tidak hanya menyeret partai pemenang pemilu tapi hampir semua kekuatan masyarakat yang terkristal dalam partai-partai tersebut. Dengan kata lain kekuatan politik dengan basis golongan menengah ini pada akhirnya meninggalkan politik “arus bawahnya”, sebagai gantinya mereka ikut serta secara agresif dalam perebutan kekuasaan politik dan sama sekali meninggalkan rencana-rencana mempertemukan kepentingan arus bawah.

Dengan kata lain, transisi politik yang ada secara nyata memang telah mentransformasi kekuatan-kekuatan politik pinggiran menjadi kekuatan politik elit diseputar kekuasaan negaa. Tapi transformasi ini tidak secara serta merta menyeret kekuatan-kekuatan politik populis yang selama ini diklaim diwakili oleh mereka seperti kaum miskin perkotaan, petani serta golongan pekerja.

Proses transisi politik yang demikian tidak memiliki perhatian pada perubahan yang terjadi di arus bawah, bagaimana rakyat menjadi aktor proses perubahan yang sedang berlangsung. Dalam dinamika masyarakat tidak bisa ditolak upaya kaum petani yang justru dengan cepat mentransformasikan dirinya kedalam ruang peran mempertanyakan tatanan yang tidak adil, khususnya terhadap akses atas tanah. Betapa hari ini kita bisa saksikan bagaimana para petani telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan politik pertanahan dan distribusi modal yang lebih adil melalui serikat tani dan aksi reclaiming tanah. Petani telah muncul dalam berbagai organisasi petani yang mandiri dan mulai melakukan peran signifikan bagi pertanyaan politik pembangunan serta hubungannya dengan kehidupan petani secara langsung. Muncul gagasan dan kekuatan pada masyarakat di berbagai wilayah yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Perkembangan ini jauh dari sekedar eufora politik pasca orba.

Kebangkitan kekuatan rakyat inilah yang tidak mungkin dihapus begitu saja atau diabaikan. Bangkitnya kekuatan itu telah menjadi kekuatan yang signifikan , ketika arus pragmatis politik elite menjadi ancaman bagi demokratisasi. Tanpa terlalu meninggikan kebangkitan politik arus bawah itu, banyak kemajuan yang berarti bagi kematangan peran rakyat dan sebuah ruang transisi politik ini patut diperhitungkan. Ini adalah transformasi kesadaran politik yang luar biasa besarnya ketimbang semua kemampuan elite politik bermain di ruang-ruang perebutan akses kekuasaan.

Dalam jangka panjang pergerakan arus bawah ini akan sangat menentukan terjadi perubahan pada agen-agen transisi menuju demokrasi. Konteks perebutan pengaruh politik Jakarta yang dari waktu ke waktu memanipulasikan kebutuhan-kebutuhan rakyat, tidaklah dapat dikatakan lebih mampu menentukan semua proses transisi. Hal ini hanya dapat berlangsung pada jangka pendek, akibat dari kebutuhan tumbuhnya arus bawah itu jauh lebih membutuhkan waktu dan tidak dapat begitu saja menarik perhatian seperti tindakan-tindakan elite politik.

Implikasi serius dari keadaan diatas tentu kita akan saksikan bagaimana arus bawah harus sendirian berhadapan tekanan arus global ataupun pragmatism politik elite. Pilihan tani bergerak merebut akses modal tentunya masih banyak memikul resiko politik. Lihat saja reaksi elite politik  Jakarta atas langkah reclaiming tanah oleh petani dikembangkan dengan tuduhan penjarahan, anarkis dan sebagainya. Kesemua reaksi tersebut jelas merupakan sebuah model upaya mempertahankan prinsip politik ekonomi yang menolak distribusi akses modal yang lebih adil.

Harapan atas adanya kebijakan nasional yang lebih adil akan akses atas tanah ini tidak kunjung datang. Saya sendiri mengalami kesulitan meletakkan keharusan hokum menjawab persoalan keadilan atas tanah ini. Sebab okum yang ada masih diwarnai oleh watak instrumentasi ekonomi politik kapitalis, serta masih pula harus menopang watak rezim korup.

Efrial Ruliandi Silalahi, Peneliti lepas, Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung, tinggal di Yogyakarta

Catatan Kaki:

[1] Misalnya saja Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang, Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, yang melakukan aksi long march setiap tahunnya setiap tanggal 24 September ke Kantor Bupati Mesuji. Dan aksi long march yang dilakukan oleh petani jambi menuju Gedung Senayan, Jakarta pada 2012 silam.

[2] Mengapa para petani justru jauh lebih maju melihat gejala globalisasi sebagai ancaman riil terhadap mereka, ketimbang elemen-elemen dari masyarakat kita?

[3] Bonie Setiawan, Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

[4] Samir Amin, Capitalism In The Age Of Globalization; The Management of Contemporary Society, Zed Books, Londong, 1997.

[5] Folker Frobel, Jurgen Heinrichs and Otto Kreye, The New International Division of Labour; Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing Countries, Cambridge University Press, 1978.

[6] Antonio Giddens, Kritik Terhadap Pembangunan  Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut