Menuju Rupiah Yang Berdaulat

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/ 3/ PBI/ 2015 [1] tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka per 1 Juli 2015 segala transaksi keuangan non- tunai yang dilaksanakan di wilayah NKRI wajib menggunakan mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi tunai penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI sudah diberlakukan sejak diundangkannya UU Mata Uang pada tanggal 28 Juni 2011.

Peraturan Bank Indonesia (BI) tersebut memiliki landasan hukum, yaitu UU nomor 23/ 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 7/ 2011 tentang Mata Uang[2] . Seperti disebutkan di dalam Pasal 7 UU tentang Bank Indonesia dimana tujuan BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah maka BI berwenang untuk melakukan pengendalian moneter (Pasal 10 ayat 1) dan BI berwenang untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran (Pasal 15 ayat 1).

UU No. 7/ 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara rinci UU tersebut mengatur tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat 1) di mana setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Selain itu juga diatur tentang Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat 2) di mana kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan ABN, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Tak lupa UU tersebut juga mengatur bahwa setiap pihak dilating untuk menolak untuk menerima Rupiah, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran kewajiban tersebut telah diperjanjikan secara tertulis dalam valuta asing (Pasal 23).

UU No. 7/ 2011 tentang Mata Uang juga mengatur tentang sanksi (Pasal 33 ayat 1 dan 2). Bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah NKRI dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) [3].

Kondisi Saat Ini

Kita bisa sama-sama lihat baik di media massa bahwa penggunaan Rupiah sudah tergeser oleh penggunaan mata uang asing. Iklan-iklan produk barang dan jasa ditawarkan dengan menggunakan mata uang USD, misalnya seperti terlihat di iklan perjalanan wisata, iklan perjalanan haji dan umroh, tarif hotel, menu di restoran, harga suku cadang komputer, tarif kapal dan pelabuhan, dll. Yang terjadi kemudian para pelaku usaha tidak lagi menggunakan Rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri di wilayah NKRI tapi kemudian menggunakan mata uang asing.

Untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang asing tersebut maka banyak terjadi pembelian mata uang asing, dalam hal ini USD, untuk membiayai transaksi. Rupiah ditinggalkan beralih ke USD. Kebutuhan akan USD meningkat tajam dan naik dari tahun ke tahun yang kemudian membuat nilai tukar Rupiah semakin melemah atas USD dan menjadikan Rupiah tidak stabil. Rupiah tidak stabil, maka ekonomi tidak stabil. Efek berikutnya dari ketidakstabilan ekonomi adalah inflasi yang terus meningkat.

Atas dasar itulah maka Bank Indonesia mengingatkan dengan lebih tegas kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha, untuk kembali menggunakan Rupiah dalam segala transaksi tunai maupun non tunai. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pihak yang terkait, misalnya kementerian keuangan, kementerian perdagangan, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk bersamasama mengawal kebijakan ini.

Menuju Rupiah yang Berdaulat

Tujuan Bank Indonesia dengan melaksanakan dengan lebih tegas kebijakan ini patut kita dukung karena ini juga bagian dari konsep kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Kita ingin mata uang kita berdaulat di negeri kita sendiri. Kita ingin mata uang kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri dengan lebih mencintai mata uang asing hanya karena pertimbangan keuntungan semata. Dan dalam kebijakan ini kita sudah bicara soal nasionalisme, soal rasa cinta kita akan tanah air Indonesia.

Jika kita mengaku orang Indonesia, maka kita wajib menggunakan Rupiah untuk segala transaksi kita di wilayah NKRI karena Rupiah adalah simbol kedaulatan negara. Ini konsep nasionalisme di era sekarang paska 70 tahun merdeka. Hal ini yang sejalan dengan program politik Trisakti, yaitu kemandirian di bidang ekonomi untuk meraih kedaulatan ekonomi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kebijakan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI ini wajib kita dukung dan kita kawal.

Dan kalau kita bicara soal anti imperialisme, maka ini sesungguhnya adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia atas dominasi mata uang asing yang terjadi selama ini terhadap mata uang Rupiah. Di bulan ini saja nilai tukar Rupiah atas USD ada di level 13 ribu dan yang terburuk sejak krisis ekonomi 1998 [4] . Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ini bentuk perlawanan atas imperialis dan kalau kita cerdas maka isu ini bisa kita gunakan untuk meraih popularitas.

Bank Indonesia tentu sudah memperkirakan efek-efek apa saja yang akan timbul dari pemberlakuan dari kebijakan ini. karena cepat atau lambat imperialis lewat agen-agennya di Indonesia akan “berteriak”. Oleh karena itu bentuk perlawanan ini wajib kita kawal dan kita majukan agar tidak hanya pada permasalahan penggunaan mata uang Rupiah saja melainkan juga pada permasalahan lain yang menyangkut keberadaan kepentingan imperialis di Indonesia, misalnya tentang keberadaan modal asing di bidang pertambangan dan energi, bidang perkebunan, bidang perikanan, dll. Dan kita wajib memenangkan kesadaran pentingnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian.

Alexius Priyo Jati Pamungkas, penulis adalah buruh perbankan

Catatan Kaki:

[1] http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/pbi_170315.pdf

[2] http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf

[3] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/224600026/Tak.Gunakan.Rupiah.Pebisnis.Bisa.Dipenjara.1.Tahun

[4] http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/rekor-terburuk-rupiah/

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut