Menhut Setujui Tuntutan Petani Jambi

Kementerian Kehutanan akhirnya menyetujui tuntutan petani Jambi terkait konflik agrarian di dusun Mekar Jaya (Sorolangun) dan Kunangan Jaya II (Batanghari).

Keputusan itu dikeluarkan, Jumat, 15 Desember 2011, setelah puluhan petani Jambi mendatangi kantor Kementerian Kehutanan di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Sekjend Menhut, Hadi Daryanto, menerima langsung delegasi para petani.

Dalam berita acara pertemuan disebutkan, Menteri Kehutanan menyetujui melakukan enclave terhadap lahan petani Mekar Jaya (Sorolangun) seluas 3.482 ha dan lahan petani Kunangan Jaya II (Batanghari) seluas 8000 ha.

Untuk itu, pihak Kementerian Kehutanan akan menugaskan Kepala BPKH Wilayah II untuk segera berkoordinasi dengan Bupati Sorolangun dan Bupati Batanghari terkait tata-batas konsensi PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Wanakasita Nusantara, dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia.

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas keputusan di atas, pihak Kementerian Kehutanan juga akan menugaskan Kepala BP2HP wilayah IV Jambi untuk segera melakukan pengecekan lapangan terhadap ketiga perusahaan tersebut.

Pihak Kemenhut juga mencium adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tiga perusahaan SK HTI yang dikeluarkan Menhut. Karenanya, Menhut pun akan mengeluarkan surat teguran kepada tiga perusahaan tersebut.

Keputusan lain yang diambil oleh Kementerian Kehutanan adalah terkait hak hidup dan eksistensi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi. Pihak Kementerian Kehutanan akan memerintahkan Bupati Sorolangun dan Bupati Batanghari agar segera membuat Peraturan Daerah tentang Hutan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam.

Karenanya, untuk memastikan keluarnya Perda dimaksud, pihak Kementerian Kehutanan mendesak tokoh masyarakat setempat untuk mengawal proses pembuatan Perda tersebut.

Disambut Suka Cita Petani Jambi

Keputusan Kementerian Kehutanan di atas disambut dengan suka cita oleh para petani Jambi yang masih bertahan di depan gedung DPR-RI. Mereka mengaku sangat senang karena perjuangannya mulai membawa hasil.

Meski begitu, Mawardi, Ketua PRD Jambi yang mendampingi advokasi petani, mengajak petani untuk tidak lekas puas dengan capaian ini. Ia menganjurkan agar petani tetap memperkuat barisan guna mengawal keputusan Menhut tersebut.

“Ini baru kemenangan awal. Tugas kita adalah memastikan pemerintah kabupaten segera menjalankan keputusan Menhut ini,” ujarnya kepada para petani.

Menurut rencana, pengurus KPP Serikat Tani Nasional dan petani Jambi akan menggelar konferensi pers pada siang hari ini, Sabtu (17/12) untuk menjelaskan perihal keputusan Menhut kepada media massa.

“Kami ingin agar masyarakat luas tahu keputusan ini. Dengan demikian, ada keterlibatan masyarakat luas untuk mengawal keputusan tersebut,” ungkapnya.

STN dan petani Jambi belum akan pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka masih menunggu SK dari BPN terkait tuntutan masyarakat Suku Anak Dalam. “BPN juga sudah menyetujui tuntutan masyarakat SAD. Tapi, karena libur, SK tersebut baru bisa diambil pada hari Senin mendatang,” ujar Mawardi.

AGUS PRANATA

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut