Mengkhawatirkan Dana Desa

Petani

Ketika disahkan akhir tahun 2013, Undang-Undang (UU) Desa meniupkan harapan besar pada rakyat di desa. UU ini seakan menjadi pelita yang akan menuntun rakyat desa keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Saya kira, harapan besar itu tidak salah. UU Desa menjanjikan demokrasi dan partisipasi. Dengan dua azas itu, rakyat di desa punya ruang untuk ambil bagian dalam merumuskan, memutuskan, dan menjalankan pembangunan desanya. Dengan begitu, pembangunan desa bisa betul-betul sesuai keinginan rakyat desa.

Tidak hanya itu, UU ini juga menjanjikan dana besar untuk diguyurkan ke desa-desa. Diharapkan, dengan guyuran dana besar tersebut, disertai partisipasi dan kontrol rakyat desa, pembangunan dan ekonomi desa akan menggeliat. Hasil akhirnya: kesejahteraan rakyat desa.

UU Desa mensyaratkan adanya partisipasi rakyat desa dalam pembangunan desa. Perwujudannya, antara lain, melalui partisipasi warga desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Nah, dana desa baru bisa dicairkan kalau desa bersangkutan sudah punya dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Tetapi pemerintahan Jokowi-JK melabrak hal tersebut. Melalui paket kebijakan ekonomi yang baru saja diumumkan, pemerintahan Jokowi-JK memaksakan agar dana desa segera dikucurkan. Saking kebeletnya, Jokowi-JK mengabaikan pentingnya partisipasi rakyat desa dalam menyusun RPJMDes dan APBDes.

Presiden Jokowi sudah menginstruksikan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu merevisi UU Desa agar proses pencairan dana desa bisa dipermudah dan dipercepat.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh BBC Indonesia, Menteri Keuangan Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan membuat contoh dan template yang memungkinkan Kepala Desa seluruh Indonesia lebih gampang membuat RPJMDes.

“Kalau dibiarkan masyarakat desa membuat itu (RPJMDes), mungkin enam bulan juga tidak selesai. Nah ini dibuat contohnya dan templatenya sehingga bisa mengubah sedikit, mencoret di sini, menambah di sini, jadi. Sehingga dana itu benar-benar bisa disalurkan,” ujar Darmin seperti dikutip BBC bahasa Indonesia.

Saya kira, SKB tiga menteri ini sangat bermasalah. Pertama, SKB ini melucuti semangat dan azas UU Desa, yakni demokrasi, musyawarah, dan partisipasi. Jelas sekali, SKB ini mengebiri partisipasi rakyat desa dalam merumuskan dan memutuskan rencana pembangunan yang sesuai kebutuhan desanya. Dengan demikian, cita-cita UU Desa untuk mewujudkan “self-governing community” menjadi angan-angan yang menggantung di langit mimpi.

Kedua, karena template-nya dibuat oleh pemerintah pusat, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes nanti belum tentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat di desa. Apalagi jika template RPJMDes dan RKPDes itu hanya diiisi sendiri oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Selain itu, SKB ini juga mengabaikan fakta objektif, bahwa kebutuhan rakyat desa itu tidak homogen. Juga fakta bahwa setiap desa punya karakteristik masing-masing.

Ketiga, karena mengabaikan partisipasi rakyat desa, potensi penyelewengan dana desa sangat besar. Apalagi, sesuai arahan pemerintahan pusat, prioritas alokasi dana desa kali ini adalah pembangunan infrastruktur desa. Jika partisipasi rakyat lemah, maka kontrol terhadap proyek ini juga lemah. Ingat, di Indonesia ada 74.093 desa. Bayangkan jika pemerintah pusat yang mau mengambil peran mengontrol semua proyek di desa-desa tersebut. Tentu bukan perkara yang gampang.

Yang saya lihat, upaya pemerintahan Jokowi mempercepat pengucuran dana desa hanya untuk mengejar kepentingan jangka pendek, yaitu merangsang daya beli rakyat desa dan mendorong belanja besar-besaran. Targetnya: memicu permintaan agregat agar bisa naik sehingga ekonomi nasional bisa menggeliat kembali.

Namun, tindakan itu justru mengorbankan kepentingan jangka panjang, yakni pembangunan desa berbasiskan partisipasi rakyat desa. Sebab, pembangunan berbasiskan partisipasi rakyat memungkinkan proses pembangunan berjalan beriringan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat di desa.

Membangkitkan partisipasi rakyat desa memang tidak gampang. Ada sejumlah faktor sosial-historis yang mengganjal. Pertama, sisa-sisa budaya feodal, baik dalam corak berpikir maupun hirarki sosial, yang menonjolkan peran tokoh berdarah bangsawan dalam segala lini urusan desa. Kedua, warisan depolitisasi era Orde Baru yang menjauhkan rakyat desa dari kehidupan politik. Akibatnya, ketika ada proses perumusan kebijakan, rakyat desa masih pasif.

Saya kira, sebagai awalan untuk membangkitkan partisipasi rakyat desa, hal-hal berikut menjadi penting. Pertama, mendorong rakyat di desa untuk berorganisasi atau berserikat (serikat petani, pemuda, perempuan, dan lain-lain). Organisasi inilah yang akan melatih rakyat desa untuk berani memperjuangkan hak dan mengutarakan tuntutannya.

Kedua, perlu menanamkan kesadaran bahwa rakyat desa adalah agensi utama dalam pembangunan desa. Bahwa rakyat desa sendirilah yang paling mengerti persoalan dan kebutuhan desanya. Bukan pemerintah, fasilitator, ataupun pihak-pihak dari luar.

Ketiga, penciptaan ruang untuk partisipasi. Dalam UU Desa, ruangnya ada di Musyawarah Desa (Musdes). Tapi, bagi saya, karena faktor geografis, belum tentu semua rakyat desa bisa berpartisipasi dalam Musdes. Karena itu, perlu penciptaan ruang partisipasi di lingkungan atau komunitas yang lebih kecil, seperti RT/RW atau Dusun.

Dana desa memang penting, dan lagian rakyat di desa memang membutuhkan dana besar untuk membangun desanya, tetapi partisipasi rakyat dalam mengelola dana desa itu jauh lebih penting lagi untuk memastikan dana desa benar-benar memajukan dan memakmurkan rakyat di desa.

Rudi Hartono, Pemimpin Redaksi Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut