Quo Vadis Renegosiasi Kontrak Pertambangan

Dua tahun lalu, tepatnya tanggal 10 Januari 2012, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 tahun 2012 tentang pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  (PKP2B) yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko)  Perekonomian Hatta Rajasa. Selain itu,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik turut pula berperan dalam tim tersebut selaku ketua harian.

Tim evaluasi  ini memiliki fokus kerja untuk melakukan renegosiasi kontrak tambang dengan seluruh perusahaan pemegang KK dan PKP2B. Ada enam hal yang akan direnegosiasi, yakni  luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Proses Buntu

Sebenarnya, proses renegosiasi KK dan PKP2B ini merupakan amanat dari Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU ini mengamanatkan pemberlakuan rezim baru dalam tata kelola pertambangan nasional, yakni rezim perizinan. Berdasarkan rezim perizinan ini, pemerintah pusat maupun daerah memiliki otoritas untuk memberikan  izin usaha pertambangan (IUP) kepada  perusahaan tambang guna melakukan kegiatan pertambangan pada suatu wilayah usaha pertambangan. Dalam arti lain, rezim perizinan ini memposisikan pemerintah sebagai pihak yang lebih superior dibandingkan perusahaan tambang. Jadi pemberlakuan rezim perizinan ini bisa dikatakan juga sebagai upaya memulihkan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, dalam hal ini mineral dan batubara.

Dengan berlakunya rezim perizinan ini, maka rezim kontrak pertambangan yang selama ini berlaku berdasarkan UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan tidak berlakunya UU  yang menaunginya. Dalam rezim kontrak ini sendiri,  pemerintah pusat dan perusahaan tambang berada dalam posisi yang sejajar, dan kontrak yang dibuat harus dianggap sebagai produk hukum bersifat spesial atau lex specialis yang harus dijaga prinsip ‘kesuciannya’ hingga masa kontraknya berakhir.

Lalu bagaimana dengan ‘nasib’ perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang merupakan produk rezim kontrak tersebut pasca hadirnya UU Minerba? Terkait hal ini, pasal 169 (B) UU Minerba telah mengamanatkan penyesuaian segala ketentuan dalam KK dan PKP2B dengan rezim perizinan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diundangkan. Artinya, seluruh perusahaan KK dan PKP2B  harus bertransformasi menjadi IUP atau IUP-Khusus  paling lambat tahun 2010.

Pasal ini menjadi dasar hukum dari proses renegosiasi antara pemerintah dengan perusahaan KK dan PKP2B. Dan bila merujuk pada UU Minerba, sesungguhnya proses renegosiasi itu harus tuntas paling lambat tahun 2010. Namun kenyataannya hingga tahun ini atau lima tahun sejak UU Minerba diundangkan, proses renegosiasi tersebut belum juga tuntas. Bahkan proses ini seperti menemui jalan buntu.  Ada apa?

Kealphaan Pemerintah

Seperti yang penulis sebutkan di awal artikel ini, pemerintah baru menjalankan proses renegosiasi ini pada tahun 2012, atau tiga tahun setelah UU Minerba diundangkan. Dari sini saja sudah terlihat betapa alpha-nya pemerintah dalam menjalankan amanat UU Minerba. Bahkan bisa dibilang pemerintah telah melanggar UU Minerba yang dengan tegas menyatakan proses renegosiasi harus tuntas satu tahun setelah terbitnya UU Minerba.

Dengan begitu, menjadi maklumlah kita akan penyebab dari belum tuntasnya proses renegosiasi hingga kini. Memang, sudah ada sedikit kemajuan dari proses renegosiasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi ESDM  R Sukhyar bulan Januari lalu, bahwa telah  ada 7 dari 37 perusahaan KK dan 15  dari 74 perusahaan PKP2B yang telah sepakat dengan seluruh point  renegosiasi kontrak yang diajukan pemerintah.

Berikut nama-nama perusahaan tersebut :

  1. 7 Perusahaan KK :

a.)    Tambang Mas Sable,

b.)    Tambang Mas Sangihe,

c.)    Mindoro Tiris Emas,

d.)   Irama Mutiara Mining,

e.)    Iriana Mutiara Indeburg,

f.)     Woyla Aceh Minerals,

g.)    Karimun Granite,

  1. 15 Perusahaan PKP2B :

a.)    Selo Argokencono Sakti,

b.)    Banjar Intan Mandiri,

c.)    Dharma Puspita Mining,

d.)   Abadi Batu Bara Cemerlang,

e.)    Mandiri Inti Perkasa,

f.)     Tanjung Alam Jaya,

g.)    Batu Alam Selaras,

h.)    Ekasatya Yanatama,

i.)      Selo Argokendali ,

j.)      Barapramulya Abadi,

k.)    PD Baramarta,

l.)      Kadya Caraka Mulia,

m.)  Jorong Barutama Grestom,

n.)    Trubaindo Coal Mining ,

o.)    Kartika Selabumi Mining,

Kemajuan ini tentu harus diakui. Namun, apabila kita telisik lebih jauh, perusahaan-perusahaan KK dan PKP2B  tersebut bukanlah para pemain strategis di sektor pertambangan nasional, terutama dari segi kapasitas produksi.Jadi, bisa dikatakan proses renegosiasi yang sudah terlambat ini bahkan baru bisa ‘menaklukkan’ perusahaan-perusahaan KK dan PKP2B yang ‘kelas teri’ saja.

Sementara perusahaan-perusahaan lainnya yang tergolong ‘kakap’ seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Adaro Indonesia belum ‘tunduk’ sepenuhnya pada proses renegosiasi yang diajukan pemerintah. Bahkan beberapa diantara mereka berani untuk bersikap resisten terhadap kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh, dalam point kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, hingga kini Freeport dan Newmont  belum sepakat untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter guna mengolah dan memurnikan produk tambang mereka di Indonesia. Mereka masih terus berkeinginan mengekspor sebagian besar produk olahan mereka dalam bentuk konsentrat tembaga ke luar negeri meskipun deadline ekspor produk tambang yang belum dimurnikan sudah habis di tahun ini.

Upaya pemerintah untuk membatasi ekspor produk konsentrat Freeport melalu pemberlakuan pajak progresif ekspor pun berusaha dilawan oleh Freeport Mc-Moran Copper & Gold Inc yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia dengan beragam cara, seperti ancaman membawa hal ini ke arbitrase internasional. CEO Freeport Mc-Moran Richard C Adkerson bahkan turun tangan langsung menemui beberapa Menteri terkait guna menyampaikan permintaan mereka agar pajak progresif dihapuskan.

Hal itu menunjukkan keberanian perusahaan KK yang sudah beroperasi  selama 40 tahun lebih di negeri ini dalam melawan kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, keberanian semacam itu tentunya tak akan muncul apabila pemerintah sejak awal tegas dalam menjalankan amanat UU Minerba, termasuk renegosiasi kontrak.

Maka, bisa disimpulkan, pemerintah  yang direpresentasikan oleh Presiden SBY,  Menko Perekonomian  Hatta  Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik telah gagal menjalankan amanat UU Minerba yang berupaya memulihkan kedaulatan nasional atas sumber daya alamnya.  Sudah selayaknyalah  rakyat selaku pemberi mandat menjatuhkan punishment politik pada para tokoh  tersebut dan partai pendukungnya dalam kontestasi politik tahun ini.

Hiski Darmayana, Jurnalis Pertambangan dan Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Zamlan Isnawan

    pertambangan ini repot juga masak mesinnya rusak terus…gmana mau dapet duit untuk menutupi kehidupan sehari-hari…???/ aku di baturaja kerja bongkar batubara…mesinnya rusak terus…nh…ada solusi gak ya. dari teman2x
    …????

  • Zamlan Isnawan

    jadi kalo soal renegoisasi kontrak pertambangan apalagi misalnya dapat bocoran tentang kesepakatan pengusaha dengan pemerintah kami ini masih awam…..karena memikirkan kebutuhan hidup yang harus kami penuhi aja kami..masih pusing….makanya kalau ada hak-hak yang tidak diberikan kepada kami…misalnya perlengkapan kerja..atau gaji yang dipotong-potong…kami juga tidak tau…kami ini dianggap bodoh la gkl ngerti apa2x apa lagi kami ini tukang batu….profesinya..jdi disepelekanlah di pabrik…ada solusi gak teman-teman diskusi berdikari on-line..??? maksi…

  • Zamlan Isnawan

    lagian ngapain….juga negosiasi pake re….??? ada yang budek apa….???????????

  • zamlanisnawan

    renegoisasi poltik pertambangan oleh pemerintah tidak akan membawa kepada jalan kemakmuran bagi rakyat indonesia pada umumnya yang rata-rata adalah kelas ekonomi bawah…ditingkatan kelas ekonomi menengah pun renegoisasi kontrak politik pertambanagan juga tidak populer…