Menggali Demokrasi Asli Indonesia

Almarhum WS Rendra, penyair kenamaan Indonesia itu, pernah mengatakan, bangsa Indonesia sudah mengenal demokrasi jauh lebih dulu dibanding barat. Ia menyebut Kajao Laliddong, pemikir politik Bugis abad ke-16, sudah mengenal konsep-konsep mengenai pembatasan kekuasaan raja jauh mendahului pemikir politik Perancis, Montesquieu.

Ya, kata “Demokrasi” memang datang dari luar. Namun, tata-cara mengelola kekuasaan dengan menempatkan rakyat sebagai “pemegang kuasa tertinggi” sudah dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum kedatangan kolonialisme.

Salah satu bapak Revolusi Indonesia, Tan Malaka, juga pernah mengungkapkan fakta-fakta mengenai hal ini. Ini terjadi, kata Tan Malaka, di masyarakat Minangkabau. Di sana, seperti diceritakan Tan Malaka, pemerintahan oleh adat diserahkan kepada wakil-wakil rakyat para penghulu, yakni datuk-datuk. “Mereka memerintah berdasarkan undang-undang tertentu. Kekuasaan tertinggi bernama “mufakat” yang diperoleh dari perundangan dalam satu rapat,” kata Tan Malaka di bukunya, Massa Aksi.

Lebih lanjut Tan Malaka menjelaskan, tiap-tiap rapat mesti terbuka seluas-luasnya dan menurut kebiasaan yang pasti. Di situ, laki-laki dan perempuan mempunyai hak bicara sepenuh-penuhnya yang, dengan cara bagaimanapun, tak boleh dikurangi. Baik terhadap perkara daerah atau nasional, “undang-undanglah” yang berkuasa setinggi-tingginya.

Akan tetapi, bukan cuma Tan Malaka yang menemukan itu. Bung Hatta juga pernah mengulas mengenai demokrasi asli Indonesia. Menurut Bung Hatta, sebelum nusantara jatuh ke bawah perintah bangsa asing, rakyat nusantara sudah mengenal “demokrasi” dalam pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu bersendikan pada rapat.

Bung Hatta menyebut lima ciri demokrasi desa tersebut: rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja yang lalim. Hukum adat Indonesia, kata Bung Hatta,  juga mengakui dua prinsip yang tak boleh dilanggar: pertama, Rapat, sebagai tempat utusan rakyat mencari permufakatan; kedua, Hak Rakyat untuk membantah secara umum (recht op massa-protest).

Kerennya lagi, demokrasi asli Indonesia ini sudah mengakui hak rakyat untuk menyelenggarakan protes. Bahkan, ketika nusantara sudah diperintah oleh kekuasan feodal, hak protes itu masih diakui. Kita bisa melihat pada kerajaan Majapahit, misalnya, terdapat tradisi pepe atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa.

Lebih keren lagi, demokrasi desa itu, sebagaimana di jelaskan Bung Hatta, tidak hanya mengenal demokrasi politik semata, tetapi juga demokrasi ekonomi. Anda tahu, desa-desa itu tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi atau perorangan. Yang diakui adalah kepemilikan sosial atau kolektivisme. Tanah, misalnya, dianggap sebagai milik komunal atau kepunyaan desa. Kita juga mengenal konsep “hak ulayat” sampai sekarang.

Masyakat desa juga mengenal “tolong-menolong” dan gotong-royong. Hampir semua pekerjaan berat, yang tidak bisa dipikul oleh satu-dua orang, seperti membangun rumah, menanam padi, memperbaiki jalan, dan lain-lain, dikerjakan secara gotong-royong.

Demokrasi desa ini mulai ditekan ketika feodalisme masuk ke Indonesia. Kekuasaan feodal ini membentuk struktur kekuasan hirarkis, dengan kekuasaan yang dimonopoli oleh raja dan kalangan bangsawan. Tetapi, sistem desa tak sepenuhnya hancur.

Jadi, konsep sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang mengawinkan demokrasi politik dan ekonomi, sudah ditradisikan oleh masyarakat nusantara pra-kolonial.

Di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, juga sudah dikenal konsep “daulat rakyat”. Ada filosofi politik bugis yang berbunyi: Rusa taro arung, tenrusa taro ade, Rusa taro ade, tenrusa taro anang, Rusa taro anang, tenrusa taro to maegae. (Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan Rakyat banyak).

Meski begitu, Bung Hatta sadar, konsep-konsep demokrasi asli Indonesia harus dikembangkan sesuai perkembangan jaman. Proses pengembangan itu, dengan sendirinya, tidak boleh melikuidasi prinsip-prinsip dasarnya: rapat (musyawarah), hak melakukan protes, dan tolong-menolong.

Ironisnya, yang terjadi sekarang ini, kita sibuk mengimpor demokrasi dari luar. Sistim politik kita saat ini disusun menurut ukuran demokrasi liberal. Dalam pengajaran di sekolah dan universitas, konsep-konsep demokrasi asli Indonesia jarang disinggung. Bahkan, mungkin ada yang tidak mengajarkannya.

Harusnya, tugas kita saat ini adalah menggali demokrasi asli Indonesia itu dan mengembangkan sesuai dengan pergaulan hidup sekarang.***

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • AnakNegeri

    Masyarakat Bugis sendiri juga sudah mengenal bagaimana bentuk protes kepada penguasa dengan beberapa tahapan mekanismenya sebagai bentuk pengakuan Kedaulatan Rakyat di hadapan pemerintahan. Mulai dari penyampaian secara baik – baik oleh rakyat, melalui perutusan (Dewan Adat), sampai pada Pemberhentian Raja secara tidak terhormat atau yang biasa kita namakan dengan Kudeta. itupun berdasarkan kesepakatan antara Dewan Adat dan Rakyat banyak dan di akui secara sah dalam Konstitusi Kerajaan. Kasus paling terkenal adalah Kisah Raja Bone La Icca Matinroe Di Addenenna (La Icca yang meninggal di tangga rumahnya). La Icca diamuk oleh Massa dan meninggal di tangga rumahnya karena telah dianggap semena – mena menjalankan amanah pemerintahan yang dipangkukan rakyat kepadanya. (Lihat Mattulada (La Toa,1985) dan Anwar Ibrahim dalam (Sulesana,2002).