Mahalnya Pemilu dan Masa Depan Politik Rakyat

Di masa “Orde Lama”, kesadaran politik menjadi bagian dari kehidupan rakyat sehari-hari. Politik atau partai dan berpartai bukan hal yang menakutkan justru menjadi bagian dari makanan dan minuman  jasmani  harian. Ungkapan: “ orang tidak hidup dari roti saja….” terasa nyata. Dalam keadaan lapar, orang masih memikirkan perkembangan politik, arah berbangsa dan bernegara. Orang yang tidak mengikuti perkembangan politik akan malu bergaul dengan masyarakat yang sangat sadar situasi politik baik nasional maupun internasional. Bahkan di masa itu, ada lembaga kebudayaan yang mencanangkan bahwa “Politik adalah Panglima” yang menuntut pengetahuan politik didahulukan sebelum mengerjakan aktivitas yang lain-lain. Secara umum, politik yang ditanamkan ke rakyat waktu itu adalah kesadaran berlawan terhadap imperialisme. Tak heran kesadaran politik yang tinggi yang mengancam kuasa dan modal negara-negara imperialis ini dihancurkan dan dipecah-belah usaha politik persatuan nasionalnya dengan keji secara fisik dan mental. Secara fisik dan mental, usaha mencegah berlangsungnya politik persatuan nasional masih terus berlangsung hingga kini yang mewujud pada politik diskriminasi dan penyerangan secara fisik terhadap kaum minoritas baik berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan keyakinan atau ideologi.

Di masa Orde Baru, politik atau partai dikambinghitamkan sebagai biang kesusahan rakyat dan amburadulnya negeri. Politik adalah kotor. Rakyat dianjurkan tak menjamah, menggauli dan mempelajarinya. Partai pun tak lagi dianggap menjadi alat perjuangan rakyat sebagaimana partai-partai yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Partai hanyalah berisi orang-orang yang tak berkarya, pengangguran dan serakah baik terhadap kekuasaan maupun kekayaan. Hanya Golongan Karya yang bukan partailah yang boleh memimpin negeri. Pada masa Orde Baru, rakyat menjadi tak berkesadaran politik. Yang masih nekad bergelut dengan politik, digebuk, di penjara, dilenyapkan dan dibunuh. Rakyat dipaksa rasional: untuk apa bersusah payah dengan politik. Pilihan yang rasional adalah mengikuti saja tawaran hidup yang disuguhkan oleh Orde Baru: berekonomi tanpa perlu bertanya teori yang melandasinya, berpolitik tanpa perlu bertanya teori yang melandasinya. Slogan yang popular di masa ini: Politik No Pembangunan Yes.  Politik menjadi kata yang menakutkan; barang yang menjijikkan hingga seorang rohaniawan tingkat tinggi pun bisa segera menjauh ketika mendengar kata Politik atau Partai disebutkan seperti mendengar setan bertempik (meminjam ungkapan Chairil Anwar).   Secara garis besar, politik Orde Baru yang berlangsung tiga dasawarsa  lebih dua tahun itu dengan nyata menyempurnakan penghancuran kesadaran dan keberanian politik rakyat yang telah dimulai sejak  tahun 1965. Hasilnya sampai sekarang masih terasa.

Di masa reformasi, situasi politik sudah terbuka walau masih ditumbuhkan ketakutan terhadap ideologi politik tertentu. Pemilu tahun 1999  dianggap sebagai pemilu paling demokratis setelah pemilu pertama  1955. Akan tetapi situasi politik yang terbuka itu yang ditandai dengan berdirinya partai-partai dan dilaksanakannya Pemilu secara langsung tak berarti rakyat semakin dekat dengan politik. Politik dan partai masih diwacanakan buruk sebagaimana wacana Orde Baru. Rakyat dari hari ke hari justru tak didekatkan dengan politik tapi semakin dijauhkan dari politik dengan cara yang sangat lain yang tampak rasional sebagai pilihan publik. Bila Orde Baru membuat rakyat takut terhadap politik  karena ancaman ini dan itu dan kadang seperti  orang tua melarang anak-anaknya: jangan ini- jangan itu sambil membawa pentungan, di masa reformasi ini,  ketakutan terhadap politik atau partai  datang justru dari diri sendiri atas pertimbangan atau pilihan yang seakan rasional berdasar pengalaman atau kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada ini adalah praktik politik dewasa ini yang transaksional.

Ketakutan akan biaya yang besar seperti diomongkan pendapat umum atau diberitakan di koran-koran cukup membuat seseorang tak memikirkan dunia politik. Kompas (26/4) pun menulis Angka-angka Fantastis di Pemilu 2014, bagaimana seorang caleg membutuhkan dana sekitar Rp 1,5 miliar untuk kampanye pada pemilu 2014.  Dalam kerangka ini, disertasi Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menyatakan: biaya kampanye anggota DPR pada pemilu 2009 sebesar Rp 200 juta-RP 6 miliar bahkan ada yang Rp 20 miliar, hanyalah meneguhkan ketakutan rakyat untuk terlibat politik. Rakyat yang tak mempunyai Rp 200 juta akan mundur dan menjauh dari dunia politik (yang kotor, mahal dan korup) dengan pertimbangan yang seakan rasional. Akibatnya, lebih baik berspekulasi di dunia ekonomi daripada politik.  Jelaslah, di masa reformasi ini, propaganda tentang politik yang berbiaya mahal menjauhkan rakyat dari gelanggang politik dan lebih baik melenggang ke gelanggang ekonomi atau bisnis sebagaimana dianjurkan oleh Dahlan Iskan: anak muda lebih baik tidak terjun ke politik tapi lebih baik berbisnis. Secara rasional, bila tak punya biaya, lebih baik jangan berpolitik atau daripada berspekulasi di dunia politik yang tak jelas… lebih baik berspekulasi di bidang ekonomi riil.

Tapi jalan politik atau pun ekonomi tidaklah selalu harus dipertimbangkan secara rasional oleh rakyat (yang tak punya Rp 200 juta). Politik dalam hal tertentu memang mahal karena di sana ada nilai-nilai yang diperjuangkan dengan penuh pengabdian, sepenuh jiwa bahkan menuntut pengorbanan yang tak bisa diukur dengan uang. Di sisi lain, politik rakyat bisa dikatakan murah: hanya menuntut keberanian yang itupun di masa Orde Baru susah didapatkan. Sebagai ilmu, politik sebaiknya juga bekerja di atas teori-teori yang telah teruji atau memang harus diuji dalam praktik.

Sebagai penutup, saya kutipkan puisi Chairil Anwar: MAJU

Ini barisan tak bergenderang-berpalu
Kepercayaan tanda menyerbu.

Sekali berarti
Sudah itu mati.

MAJU

Bagimu Negeri
Menyediakan api.

Punah di atas menghamba
Binasa di atas ditindas
Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai
Jika hidup harus merasai

Maju
Serbu
Serang
Terjang

(Februari 1943)

AJ Susmana, Koordinator Deputi Keuangan Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut