Tugas Kita Bukan Sekedar Menolak Kenaikan Harga BBM

Baliho yang diusung oleh aksi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) berisi seruan kembali ke Konstitusi Proklamasi (UUD 1945). (Dok: Berdikari Online)

Rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM tidak lepas dari “gerilya” modal asing di Indonesia, yang disokong oleh elit komprador, untuk menguasai perekonomian nasional Indonesia. Setelah menguasai sektor hulu, sekarang kapital asing merengsek hendak menguasai sektor hilir migas nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Selasa (11/6). Bagi Agus Jabo, gerilya modal asing untuk menguasai kembali perekonomian Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1967, yakni sejak pengesahan UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967.

“Sejak itu mulai terjadi perubahan secara sistemik. Kita tidak lagi menjadi negara berdaulat dan berdikari. Sejak itu pemerintahan kita berubah menjadi rezim komprador pelayan asing,” ujarnya.

Menurut Agus Jabo, kendati awalnya gerilya modal asing berlangsung di sektor ekonomi, namun kemudian juga mengubah struktur politik Indonesia agar lebih permisif terhadap kapital asing. “Pancasila dilucuti filosofi anti-imperialisnya, kemudian jadi alat Orde Baru. Kemudian, UUD 1945 juga mulai dicampakkan,” ungkapnya.

Begitu angin reformasi berhembus, kata Agus Jabo, opensif kapital asing di Indonesia juga tambah menguat. Kali ini, kata dia, gerilya kapital asing sudah mengarah pada perombakan konstitusi, khususnya melalui agenda amandemen Konstitusi UUD 1945, untuk memasukkan agenda liberalisasi dan kapitalisme.

“Amandemen itu menjadi alat kaum liberal, yang diboncengi oleh pihak asing, untuk mengutak-atik konstitusi. Pasal 33 UUD 1945, misalnya, yang menjadi pijakan ekonomi kita, diutak-atik. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 dihapuskan,” ungkap Agus Jabo.

Sejak itulah, kata Agus Jabo, gerilya kapital asing mendapatkan “legalitas” berupa UU yang berpihak pada neoliberalisme, seperti UU PMA, UU Migas, UU Minerba, UU kehutanan, UU kelistrikan, dan masih banyak lagi.

Bagi Agus Jabo, kenaikan harga BBM tidak bisa dilihat terpisah dari agenda kapital asing di Indonesia. “Ini esensinya adalah liberalisasi sektor hilir migas kita. Alasan yang disampaikan pemerintah, seperti defisit anggaran dan BBM bersubsidi hanya dinikmati orang kaya, hanya alasan untuk menutupi agenda liberalisasi ini,” tegasnya.

Karena itu, Agus Jabo menegaskan, persoalannya bukan sekedar menolak kenaikan harga BBM maupun sogokan BLSM. Yang terpenting, kata dia, adalah menata ulang negara ini sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

“Kita harus menata ulang negara ini sesuai filosofi Pancasila dan berjalan menurut konstitusi (UUD 1945). Kita harus menjadi negara merdeka sepenuhnya, baik di lapangan politik maupun ekonomi. Politik kita harus berdaulat. Ekonomi kita harus berdikari. Dan pengembangan kebudayaan kita harus berkepribadian nasional,” katanya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut