Kemarahan TKI Di Jeddah

Bung Karno pernah berujar begini: “Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun tentu bergerak terkeluge-keluget kalau merasa sakit.” Perkataan Bung Karno itu sangat relevan untuk memahami kondisi psikologis ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jeddah, Arab Saudi, yang menumpahkan kemarahannya dengan membakar dinding kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sana.

Dalam kejadian itu, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia asal Sampang, Madura, yakni Marwah binti Hasan, menjadi korban tewas. Tak hanya itu, sejumlah orang juga mengalami luka-luka. Kejadian pada hari Minggu (10/6) itu telah menambah daftar panjang buruknya layanan pemerintah RI terhadap TKI di luar negeri.

Sementara itu, di dalam negeri, para pejabat terkait sibuk menghindar dan melempar kesalahan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menuding hilangnya kesabaran TKI dalam mengurus dokumen perjalanan sebagai penyebab dari kerusuhan tersebut. “Ya, sebetulnya karena terlampau banyak yang antre, kemudian terjadi kerusuhan,” kata Muhaimin dengan entengnya.

Lain lagi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat malah sibuk mencari ‘kambing hitam’ di balik kejadian tersebut. “Mereka yang memprovokasi merupakan kalangan penampung TKI yang tidak berdokumen di Arab Saudi dan sejauh ini memperoleh keuntungan dari keberadaan para TKI tidak berdokumen atau illegal. Itulah para mafia TKI,” kata Jumhur Hidayat.

Benarkah kejadian ini hanya dipicu oleh ketidaksabaran para TKI saja? Lembaga non-pemerintah yang aktif mengadvokasi TKI di luar negeri, Migrant Care, punya kesimpulan berbeda. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, aksi pembakaran tembok KJRI di Jeddah dan bentrokan dengan petugas keamanan di sana merupakan akumulasi dari kemarahan pekerja Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan yang memadai dari pihak KJRI.

Menurut Anis, pemerintah kurang antisipatif ketika ribuan TKI mengantre di bawah terik matahari. “Mereka dipaksa berjemur tanpa adanya pelindung dari panas, seperti tenda, air minum, dan tim medis,” kata Anis. Lebih lanjut Anis mengungkapkan, hampir setiap hari ada TKI yang pingsan karena berdesakan dalam situasi haus, lapar, dan panas.

Pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi lonjakan TKI yang akan mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) itu. Sebab, seperti dilaporkan Perwakilan pemerintah Indonesia di sana, sebanyak 43.000 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Arab Saudi sudah melebihi batas waktu yang diizinkan oleh pemerintah setempat (overstay). Sebagian besar adalah TKI. Apalagi, banyak TKI tak berdokumen di Arab Saudi karena melarikan diri dari majikan. Umumnya, mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan, sementara dokumen mereka dipegang sang majikan.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi mulai “keras” terhadap Tenaga Kerja Migran yang tidak berdokumen. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Arab Saudi akan menghukum pelanggar dengan ancaman hukuman penjara sampai dua tahun dan denda sampai 100.000 riyal Saudi (atau sekitar Rp 265 juta). Inilah yang membuat tenaga kerja dari luar, termasuk TKI, mulai ketar-ketir.

Namun demikian, pemerintah Saudi Arabia memberikan amnesti (pengampunan) bagi TKI overstay di Saudi Arabia sejak 11 Mei – 3 Juli 2013 dengan melakukan pemutihan atau legalisasi dokumen di perwakilan Indonesia setempat. Sayangnya, pemerintah Indonesia kurang tanggap terhadap kebijakan tersebut.

Dari kejadian di atas, kita bisa menyimpulkan: Satu, pemerintah selalu lamban merespon berbagai persoalan yang dialami oleh TKI di negara penempatannya. Beberapa bulan lalu, misalnya, kita mendengar tentang keberadaan TKI yang hidup terlunta-lunta di Arab Saudi. Tak sedikit diantara mereka terpaksa hidup di bawah kolong jembatan. Mereka menunggu uluran tangan pemerintah untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Banyak yang meregang nyawa di sana karena penyakit, kelaparan, dan kecelakaan lalu-lintas. Sayang, pemerintah lagi-lagi lambat meresponnya.

Kedua, Perlindungan terhadap TKI masih sangat buruk. Di banyak negara tempat penempatan TKI, terutama Malaysia dan Timur Tengah, banyak TKI yang terjerat kasus hukum dan terancam hukuman mati, tetapi selalu terlambat dibela oleh pemerintah.

Lalu, beberapa hari ini tersiar kabar mengenai nasib 2 orang TKI asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, yang terancam dihukum mati oleh pemerintah Malaysia. Mereka divonis hukuman mati karena membunuh pencuri di rumah majikannya. Sayang, pemerintah Indonesia lagi-lagi lamban bergerak untuk melindungi nyawa dua rakyatnya itu.

Ketiga, politik diplomasi pemerintah untuk melindungi hak-hak TKI di  negara-negara penempatannya juga sangat lemah. Ini membuat TKI rentan mendapat perlakukan kekerasan dan objek eksploitasi.

Keempat, pemerintah hanya menganggap TKI sebagai “lahan bisnis” semata, bukan sebagai warga negara yang punya hak untuk dilindungi oleh negara. Dalam banyak kasus, pemerintah kita hanya sibuk memikirkan devisa, tetapi selalu abai memastikan TKI bekerja dalam kondisi kerja yang manusiawi, mendapat hak-haknya sebagai pekerja, dan diberi kesempatan untuk berserikat. Maklum, devisa negara dari TKI rata-rata mencapai 6-7 miliar USD per tahun.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut