LMND Makassar Desak Pemerintah Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kembali turun ke jalan dan mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat, Rabu (24/1/2018).

Aksi awalnya digelar di bawah jembatan layang jalan Urip Sumohardjo, dengan membentangkan spanduk dan menggelar orasi secara bergantian. Tak lama kemudian, mereka bergerak menuju kantor DPRD Sulsel.

“Soal pangan adalah soal hidup dan matinya manusia. Jadi negara harus mengurus pangan dengan baik, agar terjangkau oleh seluruh rakyat,” kata Ketua LMND Makassar, Muhammad Arifin Ode.

Menurutnya, keputusan pemerintah menyerahkan urusan pangan pada mekanisme pasar berdampak pada kenaikan harga pangan yang tidak terkendali.

Seperti kenaikan harga beras dalam dua bulan terakhir ini, yang harganya melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Namun, Arifin menegaskan, langkah pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand bukanlah solusi untuk mengatasi kenaikan harga itu.

“Kalau impor dilakukan, itu hanya akan membunuh petani lokal yang sebentar lagi melakukan panen raya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya mengoreksi rantai pasokan beras yang terlalu panjang dan tata-niaga beras yang terlalu diserahkan ke pasar.

Aksi ini sempat diwarnai ketengan ketika berusaha menerobos masuk ke kantor DPRD. Mereka kecewa karena tidak satupun anggota DPRD yang keluar menemui.

Ketegangan baru berakhir setelah Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid, keluar menemui demonstran. Politisi partai Golkar ini menyatakan menolak kebijakan impor beras.

Usai pertemuan, demonstran membacakan pernyataan sikap dan kemudian berbaris pulang.

Rencananya, sebagai kelanjutan dari aksi ini, LMND bersama organisasi yang bernaung di bawah Posko Menangkan Pancasila kota Makassar akan menggelar Parade Menangkan Pancasila pada 29 Januari mendatang.

“Kami akan menggelar Parade untuk menuntut turunkan harga kebutuhan pokok pada 29 Januari ini,” demikian diumumkan oleh wakil koordinator aksi, Ishak Saputra Ismail, sesaat sebelum massa aksi meninggalkan kantor DPRD Sulsel.

Abdul Ghafur

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut