Krisis Pemimpin Politik

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) masih menempatkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di posisi teratas elektabilitas Calon Presiden pemilu 2014. Jokowi mengungguli belasan tokoh nasional lainnya yang turut disurvei, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati SP, Jusuf Kalla, Wiranto, dan lain-lain.

Tak hanya oleh LSI, Jokowi juga diunggulkan oleh lembaga survei lain. Lembaga Survei Jakarta (LSJ) juga menempatkan Jokowi di tempat teratas: Jokowi (18.1%), Prabowo (10.9 %), dan Wiranto (9.8%) . Nama Jokowi juga muncul di posisi teratas survei Pusat Data Bersatu: Jokowi (21%), Prabowo (17%), dan Megawati SP (11.5%).

Kita boleh saja tak percaya dengan hasil survei itu. Namun, ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik: kita sedang krisis pemimpin politik. Kita tidak punya pemimpin politik yang merakyat. Jarang sekali kita menemukan pemimpin politik yang punya integritas dan bersih. Rekam jejak hampir semua kandidat itu bermasalah: korup, terlibat pengesahan kebijakan anti-rakyat, pelanggar HAM, terlibat bisnis besar, dan lain-lain.

Dan Jokowi muncul di tengah pusaran krisis itu. Ia punya rekam jejak yang bersih dan tidak korup. Selama berkuasa dua periode di Solo, Jokowi menelorkan banyak kebijakan pro-rakyat: pendidikan gratis, sistem transportasi massal, pemberdayaan PKL, dan lain-lain. Jokowi juga berhasil mendekatkan kekuasannya ke rakyat: blusukan.

Kita benar-benar di tengah pusaran krisis pemimpin politik. Parpol bukan lagi mesin pencetak pemimpin. Sebaliknya, dari sekian banyak pejabat bermasalah di Republik ini, sebagian besar berasal dari latar-belakang parpol. Politisi identik dengan korupsi, tukang janji, pembohong, elitis, dan lain-lain. Tak heran, kepercayaan rakyat terhadap politisi pun merosot.

Kenapa parpol tak lagi melahirkan pemimpin politik berkualitas? Tentu ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, partai politik tidak lagi sebagai alat untuk memperjuangkan ide-ide atau cita-cita politik. Sekarang, partai hanya menjadi kendaraan untuk para peniti karier dan pencari nafkah.

Keadaan di atas mempengaruhi tata-kelola partai. Sebagian besar partai itu dikelola dengan sangat buruk; tak ada perdebatan ideologis; tak ada demokratisasi internal; tidak ada transparansi keuangan. Partai politik hanya menjadi kuda tunggangan segelintir elit berkuasa di kepengurusan pusat. Akhirnya, tata-kelola partai sangat oligarkis.

Karena partai bukan lagi sarana memperjuangan agenda politik, maka proses konsolidasi dan produksi gagasan tidak terjadi lagi. Sekarang tidak ada lagi partai yang punya koran partai, seperti era 1920-an hingga 1960-an, yang berisi taburan ide dan gagasan politik partainya.

Partai tak lagi menjadi pabrik gagasan dan ide-ide politik. Tidak ada lagi kesibukan partai untuk menggelar kursus-kursus politik, mencetak tabloid/buletin partai, menyebar famplet propaganda, membuka sekolah-sekolah rakyat, membangun koperasi-koperasi, dan lain-lain. Sekarang, supaya dikenal, parpol lebih suka menghamburkan milyaran rupiah untuk membelanjai iklan mereka di media massa komersil.

Kedua, partai politik sudah mengeluarkan diri dari arena perjuangan sosial atau perjuangan rakyat untuk perbaikan hidup. Hampir semua partai politik kontestan pemilu di Indonesia terpisah dari denyut nadi perjuangan rakyat. Anda tidak akan menemukan bendera parpol kontestan pemilu di tengah-tengah aksi pemogokan buruh, perjuangan petani mempertahankan tanah, perjuangan kaum miskin kota untuk menolak penggusuran, perjuangan perempuan melawan kekerasan dan patriarkisme, perjuangan membela kelestarian ekologi, perjuangan menegakkan Hak Azasi Manusia, dan lain-lain.

Ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, ketika ada kampanye pemilu, parpol gembar-gembor sebagai pembela rakyat. Namun, ketika rakyat terhimpit berbagai persoalan (politik upah murah, perampasan tanah, biaya pendidikan mahal, penggusuran, pasien miskin ditolak rumah sakit, dan lain-lain), partai tak hadir sama sekali.

Ironisnya, karena parpol butuh suara rakyat ketika pemilu, tak jarang parpol itu berusaha merangkul aktivis pergerakan dan agen-agen perubahan. Inilah yang terjadi dengan upaya parpol merangkul Prita Mulyasari, ibu pemberani yang membongkar kesewenang-wenangan rumah sakit, sebagai calon legislatif untuk pemilu mendatang.

Tentu saja kepentingan parpol itu adalah menambah perolehan suara. Mereka yakin, dengan memasang tokoh-tokoh pergerakan dan agen-agen perubahan sosial itu, perolehan suara mereka meningkat. Selain itu, kehadiran pimpinan organisasi pergerakan dan agen-agen perubahan sosial itu penting untuk memoles wajah partai agar sedikit berwajah pro-rakyat.

Fenomena ini cukup berbahaya: parpol cenderung mengkooptasi gerakan rakyat dan agen-agen perubahan sosial. Ini makin parah jika aktivis itu tidak punya agenda politik yang jelas dan membiarkan dirinya tak mau dikontrol oleh gerakan rakyat.  Dalam sekejap, mereka akan terserap dalam budaya parpol yang korup, klientalistik, dan elitis. Menurut kami, intervensi aktivis gerakan dalam arena elektoral—termasuk menjadi caleg dari partai tertentu—hanya bisa dibenarkan jika ia dipararelkan dengan agenda membangun gerakan rakyat dan agenda perubahan sosial secara radikal.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut