Konsolidasi Oposisi Terhadap Rezim Neoliberal

Pemerintahan SBY-Boediono tampak gerah dengan kritikan dari berbagai tokoh beberapa hari ini. Setelah juru bicara presiden, rapat kabinet diselenggarakan kemarin (12/1) untuk menanggapinya, dan rapat tersebut hanya menghasilkan bantahan bahwa “pemerintah tidak bohong” dan “berbicara berdasarkan data dan fakta”. Pada kampanye presiden 2009 lalu pun SBY-Boediono telah berbohong dengan menyatakan dirinya pro kemandirian nasional, dan tidak setuju neoliberal. Ini baru satu fakta umum yang semakin hari semakin jelas diketahui rakyat dengan semakin banyak bukti yang hadir. Rasanya tak perlu lagi kita berpanjang lebar untuk membantah bantahan ini karena, selain “data dan fakta yang sesungguhnya” telah bicara tentang kegagalan pemerintah (baca juga Editorial BO Rabu, 12/1), ‘wajarlah’ pemerintahan SBY yang dibangun di atas kebohongan ini terus-menerus berbohong sebagai usaha menutupi kebohongannya.

Persoalan yang mengemuka dari situasi ini justru berada di sisi seberang pemerintahan, yaitu kesiapan kaum oposisi, baik di parlamen maupun di luar parlamen. Upaya menyiapkan sebuah pemerintahan alternatif pengganti SBY-Boediono menjadi semakin mendesak. Sementara keseriusannya perlu ditunjukkan dengan menyatukan seluruh kekuatan, dan membuat garis tegas yang berbeda dari orientasi politik neoliberal pemerintahan sekarang. “Gemuknya” komposisi pemerintahan koalisi setgab di satu sisi, dan “kurusnya” oposisi di sisi lain, bukanlah batas yang tidak dapat dilampaui, karena komposisi gemuk di setgab sedang menampakkan kerapuhan luar dalam. Terlebih, kita saksikan reaksi panik dan paranoid dari pemerintah atas kritik para tokoh membuktikan ketidakpercayaan-diri pemerintahan ini.

Bila dicermati kembali, kritik yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berisikan penolakan terhadap ideologi dan kinerja pemerintah. Sedangkan kritik yang disampaikan oleh tokoh agama serta pemuda senin lalu, lebih mengelaborasi masalah kinerja dan mentalitas, namun menghujam lebih keras pada berbagai kelemahan pemerintahan SBY-Boediono, termasuk menyatakan bahwa pemerintahan ini telah berbohong. Namun, sayangnya, tidak ada arahan apapun terhadap rakyat yang berkepentingan secara langsung dan menjadi pihak yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu, kedua kritik ini seharusnya membawa konsekuensi yang lebih besar dari sekedar seruan moral agar pemerintah segera bertobat. Dalam hal ini, seruan Syafii Maarif agar pemerintahan SBY-Boediono mundur adalah sikap politik yang tepat.

Bukan suatu tindakan yang dapat dibenarkan, bila dalam situasi negara yang mengalami pembusukan sekarang, segelintir kalangan di oposisi justru berusaha merapat pada kubu SBY, atau terilusi pada janji-janji yang disampaikan. Kita sedikit berlega hati, bahwa meskipun Taufik Kiemas cenderung ingin menyeret PDI Perjuangan merapat pada SBY, tapi Megawati Seokarnoputri tetap memilih beroposisi. Namun pilihan ini perlu didorong lebih maju dalam suatu ajang politik bersama kekuatan-kekuatan lain. Demikian halnya Prabowo Subianto, yang pada kampanye pemilu presiden lalu menyatakan penolakan terhadap neoliberalisme, untuk segera keluar dari kandangnya dan menjalin persatuan dengan segenap kekuatan sosial dan politik. Dalam situasi ini, setidaknya dibutuhkan sebuah forum bersama seluruh oposisi untuk merembukkan berbagai persoalan bangsa, dan menemukan jalan keluar dengan mengganti pemerintahan neoliberal tukang bohong, SBY-Boediono.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut