Aktivis di NTT menggagas Petisi Menuntut Penyelesaian Persoalan TKI

Terus terjadinya berbagai kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) mendorong sejumlah aktivis di Nusa Tenggara Timur menggagas petisi menuntut tanggungjawab pemerintah NTT dalam melindungi TKI asal NTT. Para aktivis tersebut berasal dari sejumlah organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) , Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Jaringan Kerja Tegak Hak Asasi Manusia (JKTHAM) NTT.

Menurut Goris Dala, salah seorang penggagas, petisi ini ditujukan kepada Gubernur dan DPRD NTT karena dua alasan. Yang pertama, mereka menilai pemerintah pusat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah terbukti gagal menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi dan legal rights TKI. Yang kedua, NTT adalah salah satu provinsi pengirim TKI terbesar saat ini, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 70 ribu orang, dan Pemda telah turut menikmati remitance yang dihasilkan mereka.

Dala menjelaskan, kegagalan SBY merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari pilihannya untuk menjalankan sistem ekonomi neoliberal, yang berujung pada deindustrialisasi.

“Pemerintahan SBY membutuhkan kanal bagi tingginya tingkat pengganguran, baik karena PHK ataukah angkatan kerja baru yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang kian sempit akibat penutupan pabrik di Kota serta terlampau sesak dan tak berpengharapannya usaha tani di pedesaan. Penyerapan TKI di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong (Tiongkok) yang jumlahnya setengah dari total target penyerapan angkatan kerja nasional per tahun membantu pemerintahan SBY keluar dari ancaman instabilitas ekonomi dan politik akibat tingginya tingginya tingkat penganguran.”

Ia menambahkan, rejim SBY juga bersandar pada TKI dalam hal devisa. Karena kegagalannya membangun industri nasional, Indonesia lebih banyak mengimpor barang modal dan konsumsi dari luar dibandingkan mengeskpornya. Ini menyebabkan tekanan kuat pada rupiah, sehingga tanpa cadangan devisa yang memadai, kejatuhan nilai rupiah terhadap mata uang kuat, terutama dollar, akan begitu tajam, dan berujung pada krisis moneter seperti 97-98 lampau. TKI berjasa luar biasa untuk mencegah hal ini terjadi. Sumbangan mereka pada cadangan devisa negara berada di posisi kedua terbesar setelah sektor migas.

Karena ketergantungan yang tinggi pada pengiriman TKI ini, pemerintahan SBY tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam bernegosiasi ataukah menekan pemerintah negara-negara penyerap TKI untuk memperhatikan hak-hak TKI. “SBY tidak mungkin menghentikan permanen atau dalam jangka panjang pengiriman TKI. Itu berarti bunuh diri. Pemerintah Malaysia atau Arab Saudi paham kondisi in. Karena itulah mereka tidak pernah serius memandang lobby ataukah tekanan dari pemerintah kita”, Lanjutnya.

James Faot, Ketua KPW PRD NTT menyampaikan, Petisi ini memuat tiga tuntutan, yaitu, pertama, perwakilan Pemprop NTT di KJRI yang bertugas memantau secara rutin kondisi TKI asal NTT dan mengadvokasi TKI yang mengalami masalah, kedua, memastikan Perusahaan Jasa TKI membekali TKI dengan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia dan keserikat-buruhan, dan ketiga, membangun industri di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Faot, selama ini pembicaraan dan kebijakan perlindungan TKI hanya bermain di wilayah hilir, yaitu upaya perlindungan di negeri tempat kerja mereka. Kebijakan di hulu sangat sedikit, dan jikapun ada, hanya berupa peraturan yang mengingat PJTKI.

Padahal, menurut Faot, inti persoalan TKI adalah ketiadaan lapangan kerja di negri sendiri dan tak berpengharapannya usaha tani di pedesaan yang mengandalkan peralatan sederhana; tanpa dukungan modal memadai, akses pasar, dan harga layak; serta tidak produktif akibat penumpukan tenaga kerja di sektor ini. Karena itu, menurutnya, Pemda NTT seharusnya mengambil langkah membangun pabrik-pabrik pengolahan hasil pertanian, dan memfasilitasi usaha-usaha pengolahan hasil pertanian oleh komunitas-komunitas pedesaan.

Inisiator lainnya, Bedi Roma, yang merupakan salah seorang ketua PMKRI Kupang menuturkan, petisi ini ditargetkan mendapat dukungan tandatangan 30 ribu orang NTT, baik penduduk NTT ataukah perantauan asal NTT yang bersekolah dan bekerja di luar.

Dukungan tersebut dikumpulkan sejak Januari hingga akhir Maret, yang disampaikan kepada Pemprop dan DPRD NTT saat Hari Buruh Internasional, 1 Mei nanti.

Menurutnya, pengumpulan dukungan dilakukan di kampus-kampus, keramaian kota, pemukiman penduduk, serta secara online. Selain itu, para inisiator akan melakukan safari ke organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh di sejumlah kota di NTT untuk menggalang dukungan aktif mereka.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags:
  • Tonie Hagul

    memprihatinkan sekali keadaan dan nasib TKI yang berasal dari NTT,perlu dipikirkan apa yang harus kita buat untuk mereka,ada banyak potensi dari alam Flobomara yang bisa diolah,tak perlu mengirimkan TKI,sudah banyak korban jiwa yang kita terima,saya dukung petisi ini

  • Herannya masih banyak rakyat Indonesia yg begitu gampang dibohongin, termasuk para kaum terpelajar, yang katanya ekonomi sudah maju dan peringkat 18, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang. Padahal kenyataannya karena sulitnya lapangan kerja dan gaji yg tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka terpaksa bekerja diluar negeri, contohnya malaysia. Disana mereka diperlakukan tdk adil dan semena2, padahal gaji minimal di malaysia kira2 rp 4juta diatas/bln.Tapi TKI kita hanya dihargai rp 170.000- 230.000.