Darurat Konflik Agraria

Ada persoalan bangsa yang harus segera diatasi: konflik agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, masih ada sekitar 8000 kasus konflik pertanahan yang belum terselesaikan. Sementara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan 1700-an konflik agraria di seantero Indonesia.

Konflik agraria ini tidak bisa dianggap enteng. Lantaran pendekatan negara yang sangat represif, sudah banyak petani yang menjadi korban dan dikriminalisasi. Tahun lalu saja,  sekitar 156 petani ditahan tanpa proses hukum yang benar, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tiga orang tewas.

Bila hal ini dibiarkan, korban jiwa akan terus berjatuhan. Rakyat, khususnya kaum tani, juga makin tambah susah. Bahkan, jika negara tetap dibiarkan menggunakan cara-cara represif, konflik agraria ini bisa menyulut terjadinya konflik yang lebih luas dan besar. Konflik agraria benar-benar sudah darurat untuk diselesaikan.

Kemarin, Kamis (7/2), 140-an pengajar, peneliti dan pemerhati studi agraria di Indonesia berkumpul di Hotel Bidakara, Jakarta. Mereka menyuarakan keprihatinan terkait meluasnya konflik agraria di Indonesia. Hari itu juga, para intelektual itu mendeklarasikan berdirinya Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria.

Forum ini menemukan empat faktor pemicu konflik agraria. Pertama, ada beberapa ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Ketiga, ketidaksinkronan antara peraturan perundangan-undangan SDA dan lingkungan dengan peraturan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Keempat, banyak peraturan daerah bersifat eksploitatif dan bermotif kepentingan jangka pendek.

Sebagai awalannya, Forum ini akan mengirim petisi terkait penyelesaian Konflik Agraria kepada Presiden SBY. Petisi itu berisi beberapa rekomendasi. Diantaranya, pertama, mendesak Presiden SBY segera melaksanakan seluruh amanah Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara konsisten. Kedua, mendesak Presiden segera membentuk lembaga independen untuk penyelesaian tuntas konflik agraria yang bersifat massif dan berdampak luas di masa lalu dan masa kini.

Tak hanya itu, forum ini juga mendesak Presiden segera mengkaji ulang kebijakan perizinan (pemberian) hak dan moratorium pemberian izin/hak selama pengkajian ulang. Mereka juga mendesak Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk memimpin pengkajian ulang peraturan perundang-undangan. Mereka juga mendesak BPN untuk meninjau ulang hak penguasaan tanah dari perusahaan berkonflik.

Sejumlah intelektual yang konsen soal agraria, seperti Prof. Sediono Tjondronegoro, Prof Gunawan Wiradi, Prof Maria Sumardjono, Prof Hariadi Kartodihardjo, turut bergabung dalam forum ini. Sejumlah pengajar dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga bergabung dalam barisan intelektual ini.

Kita patut mengapresiasi langkah para intelektual ini. Dengan keterlibatan mereka, setidaknya angin desakan penyelesaian konflik agraria bisa bertiup lebih kencang lagi. Maklum, sampai sekarang ini pemerintah, terutama Presiden SBY, terkesan belum punya itikad baik untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi.

Masalahnya memang di pemerintah. Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono pernah menegaskan, konflik agraria yang terus meningkat tidak terlepas dari kebijakan rezim SBY yang makin liberal dan pro-neoliberalisme.

Kebijakan ekonomi neoliberal itu nampak pada laju ekspansi kapital dalam eksplotasi sumber daya alam. Selain itu, derap langkah investasi juga menuntut ketersediaan lahan yang cukup luas. Inilah yang memicu konflik agraria di mana-mana. Sebagian besar kapital yang mengalir deras itu jatuh di sektor kehutanan dan pertambangan. Dan kalau kita lihat geografi konfliknya, sebagian besar konflik agraria terjadi di sektor perkebunan (50%) dan pertambangan (15%).

Karena itu, disamping menuntut langkah cepat untuk penyelesaian konflik yang sudah ada, kita mendesak agar pemerintahan SBY segera mengembalikan politik agraria Indonesia sesuai garis konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut