PRD Jateng: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Agraria

Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Jawa Tengah menuntut pihak Kepolisian menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan agraria.

“Mempertahankan hak, termasuk tanah garapan, bukanlah tindakan kriminal. Malahan, negara seharusnya menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Lantas, kok polisi mengkriminalkan petani yang mempertahankan tanah garapannya,” kata Ketua PRD Jawa Tengah, Sunu Fajar, di sela-sela aksi PRD di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah di Semarang, Kamis (7/2).

Menurut Sunu, konflik agraria adalah buah dari kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang tidak memihak petani. Dalam hal ini, kata Sunu, pemerintah lebih memprioritaskan penguasaan dan pemanfaatan tanah kepada pemilik modal ketimbang kepada petani penggarap.

“Ironisnya, karena tuntutan pemilik modal, lahan garapan petani dan masyarakat adat pun dirampas,” ujar Sunu.

Dalam proses itulah, ujar Sunu, pihak pemilik modal memerlukan dukungan apparatus keamanan. “Dalam berbagai konflik agraria, pengusaha menggunakan alat kekerasan, baik resmi ataupun resmi. Mereka menyewa preman dan pamswarkarsa. Mereka juga memanggil polisi,” ungkapnya.

Sunu menganggap keterlibatan kepolisian dalam berbagai konflik agraria lebih banyak sebagai penjaga kepentingan pemilik modal. “Tak heran, di lapangan, polisi sering bertabrakan dengan kepentingan petani,” tuturnya.

Aksi siang kemarin diikuti oleh 50-an anggota PRD. Mereka merupakan perwakilan dari pengurus kota—disebut Komite Pimpinan Kota (KPK)—PRD se-Jawa Tengah. Dalam tuntutannya, PRD Jateng mendesak pembebasan dua aktivis petani di Bengkalis, Riau, yakni Muhamad Ridwan (kader PRD) dan Muis (aktivis STR).

Dalam aksi itu, pengurus PRD menyerahkan pernyataan politiknya untuk dikirimkan ke Mabes Polri. Selain itu, perwakilan pengurus PRD juga sempat seorang pejabat Polda Jateng.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut