Perlunya Demokratisasi Media

Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Terlepas dari kontroversi terkait penetapan tanggal HPN ini, ada baiknya kita melakukan kritik oto kritik atas perkembangan pers kita. Setelah orde baru tumbang, banyak orang merindukan “kebebasan pers”.

Dengan kebebasan pers itu, kita berharap, kualitas demokrasi kita semakin membaik karena dikawal oleh kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan menyebarkan-luaskan informasi. Kita berharap bahwa pers bisa benar-benar menjalankan perannya sebagai “watchdog” atas jalannya pemerintahan dan masyarakat sipil.

Namun, setelah kebebasan pers itu datang, justru banyak orang yang menilainya “kebablasan”. Saat ini media massa, baik cetak maupun elektronik, lebih banyak menyajikan berita sensasional ketimbang informasi bermutu bagi masyarakat. Media cetak memborbardir kita dengan berita kriminalitas, seks, kawin-cerai selebriti, dan lain-lain. Sedangkan televisi selama 24 jam menjejali kita dengan tayangan berbau kekerasan, opera sabun, pornografi, mistik, dan lain sebagainya.

Namun, ada hal yang lebih mengkhawatirkan: kepemilikan media yang semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Saat ini, ada 12 grup media yang menguasai saluran media massa kita, termasuk elektronik, cetak, maupun online. Mereka adalah Jawa Pos Group, MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings, Media Group, MRA Media, Tempo Inti Media, dan Femina Group.

Monopoli di tangan 12 grup media ini membawa dampak buruk: mereka menguasai hampir semua informasi dan cenderung mendikte audiens sesuai kehendak mereka. Menurut survei National Democratic Institute, hampir 95 persen dari semua informasi soal politik yang diperoleh warga didapat dari surat kabar dan televisi yang pemegang sahamnya ada di Jakarta.

12 grup itu mengendalikan ribuan media di Indonesia dalam berbagai formatnya. Lebih parah lagi, saluran Televisi di Indonesia hanya dikuasai oleh lima orang: Aburizal Bakri (TV One dan ANTV), Surya Paloh (Metro TV), Harry Tanoesodibjo (Global TV, RCTI, dan MNC-TV), dan Chairul Tanjung (Trans-TV dan Trans-7).

Situasi di atas membawa sejumlah konsekuensi. Karl Marx dalam karyanya, The German Ideology, pernah memperingatkan, “Kelas yang menguasai alat-alat produksi material pada akhirnya juga mengendalikan alat produksi mental, sehingga gagasan dari mereka yang tidak menguasai alat produksi mental tunduk padanya.”

Peringatan Karl Marx itu terbukti benar. Di bawah kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan segelintir elit itu, media massa lebih banyak berfungsi sebagai “penyambung lidah” para elit penguasa. Lihatlah, misalnya, keterlibatan media dominan dalam menyebarkan informasi menyesatkan terkait pencabutan subsidi BBM dan tarif dasar listrik.

Lihat pula tingkah laku media dalam mendiskreditkan aksi-aksi protes rakyat, perlawanan petani, dan pemogokan buruh. Media dominan lebih sibuk mencari sisi negatif dari aksi protes, seperti kemacetan lalu lintas, kerugian produksi, kekerasan, dan lain-lain, ketimbang menyampaikan pesan dari aksi protes itu sendiri.

Media dominan juga menjadi “candu” di abad modern untuk membuai massa rakyat agar pasrah menerima ketertindasannya. Mereka menghipnotis massa-rakyat dengan opera sabun, iklan komersil, tayangan cabul/pornografi, mistik dan lain-lain. Media dominan juga aktif melancarkan propaganda untuk mendepolitisasi massa-rakyat.

Akhirnya, benar apa yang pernah dikatakan Lenin: “kebebasan pers berarti kebebasan si kaya menyogok pers, kebebasan untuk menggunakan kekayaan mereka untuk membentuk dan memalsukan opini publik.” Dan lihat saja, betapa para bos 12 grup media itu menggunakan frekuensi—yang notabene milik rakyat—untuk kepentingan mereka: mempromosikan bisnis, mempromosikan kepentingan politik mereka, dan lain-lain.

Ketika media lebih mengutamakan kepentingan pemiliknya ketimbang kepentingan umum, dan ketika motif keuntungan lebih tinggi dibanding kebutuhan mencerdaskan rakyat, dan ketika media tidak bisa lagi menjadi suri-tauladan bagi kemajuan demokrasi, maka sudah saatnya diciptakan regulasi untuk membatasi kepemilikan media dan isiannya.

Sejumlah negara Amerika Latin, seperti Brazil, Venezuela, Bolivia, Argentina, dan Ekuador, sudah bergerak ke arah sana. Negara-negara itu sedang berjuang keras untuk menciptakan ruang publik yang non-profit dan demokratis. Venezuela, misalnya, telah berjuang keras mendemokratiskan media dengan membuka ruang sebesar-besarnya bagi media independen dan akar rumput.

Bukankah pasal 33 UUD 1945 ayat 3 sudah menegaskan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Artinya, udara juga merupakan milik rakyat dan seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, UUD 1945 pasal 28 menyatakan: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemerdekaan pers tidaklah berarti kebebasan si yang empunya uang. Kebebasan pers adalah kemerdekaan media massa mendapatkan dan menyebarkan informasi bermutu dan terpercaya, tanpa dihalang-halangi, untuk mencerdaskan rakyat. Sedangkan hak rakyat atas informasi tak sekedar hak berbicara secara bebas, tetapi juga hak untuk mengakses alat-alat penyedia dan penyebar informasi. Itulah esensi demokratisasi media.

Selamat hari pers!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut