Perjuangan Mendemokratiskan Media Di Amerika Latin

Sejumlah negara Amerika Latin, seperti Venezuela, Ekuador, Argentina, Bolivia, dan Uruguay, berada di garda depan dalam perjuangan mendemokratiskan media massa. Di negara-negara tersebut, pemerintahnya berupaya mendefenisikan ulang konsep komunikasi, yakni dari komoditi menjadi hak rakyat.

Di Amerika Latin, seperti juga belahan dunia lainnya, kepemilikan media sangat terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Di Brazil, 14 keluarga pebisnis menguasai 90 persen pasar komunikasi. Globo Grup, salah satu konglomerat media di Brazil, menguasai 61,5 peresn chanel televisi dan 40,7 persen sirkulasi surat kabar.

Di Chile, majalah nasional dimiliki oleh Agustín Edwards, bos grup El Mercurio. Saingannya, Álvaro Saieh, seorang bankir, menjalankan konsorsium media Copesa.

Di Venezuela, ada bos media bernama Gustavo Cisneros, yang punya 60 perusahaan di 40 negara dan hampir 30.000 pekerja. Kerajaan medianya menjangkau 500 juta orang di dunia. Stasiun TV miliknya, Venevisión, menjangkau 67 persen pemirsa Venezuela.

Di Argentina, ada mammoth Clarín group yang menguasai 60 persen media di negeri itu. Ia menguasai jaringan TV kabel terbesar, 14 perusahaan surat kabar, dan ratusan stasiun radio.

Negara-negara Amerika Latin hendak mengakhiri penguasaan media di tangan segelintir orang itu. Melalui sejumlah regulasi, sejumlah pemerintah Amerika Latin mulai membatasi jumlah kepemilikan media dan mengatur konten siaran/berita. Mereka juga memberi tempat kepada rakyat melalui komunitas independen untuk mengakses alat-alat informasi.

Tetapi langkah-langkah itu tak berjalan mulus. Kelompok media dan jurnalis, seperti Asosiasi Pers Inter-Amerika (IAPA), Komite Perlindungan Jurnalis, dan kelompok HAM, langsung menuding langkah-langkah itu sebagai ancaman terhadap kebebasan pers.

Venezuela

Di tahun 2000, parlemen Venezuela merevisi UU telekomunikasi sebagai sarana memastikan akses terhadap komunikasi  sebagai hak rakyat. Revisi itu juga menetapkan tiga jenis media: swasta, negara, dan komunitas.

Pada tahun 2002, media swasta terlibat dalam memanipulasi gambar untuk melicinkan kudeta terhadap pemerintahan Chavez. Media yang dimiliki oleh Gustavo Cisneros, Venevisión, mendeklarasikan: “kami adalah senjata mematikan: Media.”

Chavez memberikan dukungan kepada media-media komunitas, yang diproduksi di barrio/pemukiman kumuh, dengan mengesahkan beroperasinya 30 TV komunitas dan radio.

Pada tahun 2004, Majelis Nasional (DPR-nya Venezuela) mengesahkan berlakunya UU tanggung jawab sosial televisi dan radio, yang melarang konten berisi hasutan kebencian,  intoleransi, rasisme, aktivitas kriminal, mengganggu ketertiban umum, mendiskreditkan pemerintah terpilih, dan menghasut untuk menentang hukum.

Tiga tahun kemudian, Komisi Telekomunikasi Nasional Venezuela (CONATEL) tidak memperpanjang konsensi RCTV—TV swasta yang terlibat dalam kudeta terhadap Chavez di tahun 2002. Namun, meski RCTV tidak lagi mengudara melalui frekuensi publik, tetapi tetap melalui TV kabel dan satelite. Sebuah stasiun TV publik baru, TVes, menggantikan tempat RCTV.

Di tahun 2009, CONATEL kembali menutup 32 stasiun TV dan Radio swasta yang kehabisan ijin, yang melanggar aturan, atau enggan membayar biaya wajib. Ijin-ijin mereka kemudian dialihkan ke TV dan Radio komunitas.

Berkat upaya itu, penguasan frekuensi di Venezuela berubah drastis. Pada tahun 1998, fruekuensi siaran dikuasai oleh 331 stasiun radio komersil dan 11 stasiun radio FM milik publik. Juga dikuasai oleh 36 stasiun TV swasta dan 8 stasiun TV publik. Pada tahun 2012, ada 449 stasiun radio swasta, 83 stasiun radio publik, dan 247 stasiun radio komunitas. Juga ada 67 stasiun TV komersil, 13 stasiun TV publik, dan 38 stasiun TV komunitas.

Pada tahun 2012, pemerintah menciptakan jaringan media alternatif untuk melayani kebutuhan komunitas.

Uruguay

Pada tahun 2007, Majelis Nasional Uruguay mengesahkan UU Penyiaran Komunitas, yang mengakui secara legal stasiun TV komunitas sebagai aset bangsa. Sebelumnya, TV komunitas, independen, nirlaba, baik TV universitas maupun radio, beroperasi secara ilegal.

Pada tahun pertama, 38 stasiun radio komunitas diakui oleh pemerintah. Empat tahun kemudian, sudah ada ratusan yang beroperasi. Bersamaan dengan TV digital, ada beberapa yang direncanakan akan segera beroperasi.

Pemilik media swasta sempat menolak UU ini karena kepentingan ekonomi mereka sangat terancam.

Argentina

Di tahun 2009, Kongres Argentina mengesahkan UU layanan komunikasi audiovisual. UU berniat mengakhiri kepemilikan media di tangan segelintir tangan melalui pembagian lisensi penyiaran secara berimbang di tiga sektor: swasta (33%), publik (33%), dan non-profit (33%).

UU ini juga membatasi masa linsensi siaran hanya 10 tahun. Sebelumnya bisa 20 tahun. Meskipun linsensi dapat diperbaharui, tetapi pembatasan ini telah memberi kesempatan kepada stasiun lebih kecil untuk bersaing.

Langkah ini sempat mendapat pujian PBB. Namun, seperti diakui Direktur Pusat Produksi Radio Argentina, Francisco Godinez Galay, kebijakan ini belum kelihatan berhasil mengurangi konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir orang secara signifikan.

Konglomerasi media swasta segera menentang UU itu. Mereka khawatir posisi monopoli mereka terpatahkan. Mereka juga menuding pemerintah menggunakan UU ini untuk membungkam media yang kritis terhadap pemerintahan Cristina Fernandez.

Koalisi untuk Demokratisasi Penyiaran, sebuah aliansi dari organisasi akar rumput dan produsen media independen, turut  mengajukan 21 point dalam UU baru ini. Namun, beberapa jaringan media independen—seperti Jaringan media Independen Nasional—menganggap klasifikasi “non-profit” telah menghambat partisipasi media lokal dan masyarakat. Maklum, mereka harus bersaing dengan asosiasi keagamaan dan organisasi yang cukup kuat dalam menjalankan media non-profit

Bolivia

Di tahun 2009, 61 persen pemilih Bolivia menyetujui konstitusi, yang didalamnya menegaskan bahwa media dilarang secara langsung dan tidak langsung membentuk monopoli maupun oligopoli.

Tahun berikutnya, Kongres Bolivia mengesahkan UU anti rasisme dan segala bentuk diskriminasi, yang berarti melarang media untuk menyebarkan hal-hal yang berbau rasisme dan diskriminatif. Jaringan media swasta Bolivia segera menentang UU itu dan menganggapnya senjata Presiden untuk membungkam kritik.

Maklum, media swasta Bolivia—yang umumnya dikuasai kulit putih negeri itu—sangat rasial terhadap masyarakat asli/adat Bolivia. Evo Morales sendiri merupakan Presiden pertama negeri itu dari keturunan masyarakat asli.

Pada tahun 2011, kongres Bolivia mengesahkan UU teknologi komunikasi, informasi, dan komunikasi umum, yang mendistribusikan 17 persen lisensi penyiaran kepada masyarakat adat, petani, dan organisasi rakyat pedesaan dan 17 persen lagi kepada masyarakat sipil perkotaan.

Ekuador

Selama dua tahun RUU organik komunikasi menemui jalan buntu di kongres. Seperti Bolivia dan Argentina, RUU ini juga dirancang untuk mendistribusikan lisensi siaran secara berimbang: swasta (33%), publik (33%), dan komunitas (34%). RUU ini juga mengatur konten siaran. Kalau disahkan, semua siaran regional dan nasional harus mengalokasikan 40% untuk konten nasional dan 10 % program independen. RUU ini juga akan menghukum iklan atau tayangan yang merugikan anak-anak dan remaja, berbau diskriminatif, rasis, dan seksis.

Cat: Diolah dari berbagai sumber

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut