Keterlaluan Jika TNI Turut Campur Tangan Dalam Soal Keyakinan

Kabar tentang adanya operasi bernama “Operasi Sajadah” terus berhembus, meskipun pihak Mabes TNI sudah menyampaikan bantahannya. Operasi itu, yang diduga kuat melibatkan anggota TNI, dimaksudkan agar para pengikut ahmadiyah bisa kembali ke ajaran islam.

Menurut Eva Kusumah Sundari, politisi asal PDI Perjuangan yang melaporkan sejumlah kejadian terkait operasi ini, pihak Koramil meminta data keluarga ahmadiyah dan memaksa untuk menghadiri penyuluhan dan ikrar pertobatan. Ini terjadi di Sadarsari, Majalengka, dan Sukabumi.

Pernyataan Eva Sundari diperkuat oleh laporan Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara. Menurut lembaga ini, pihaknya menemukan sedikitnya 56 kasus intimidasi oleh pihak TNI terhadap jemaah ahmadiyah di Lampung dan Jawa Barat.

Tindakan ini tentu saja sudah sangat keterlaluan, dan sekaligus membuktikan bahwa TNI belum pernah meninggalkan wataknya yang selalu ingin campur dalam urusan sipil dan persoalan politik. Jangankan TNI, negara sekalipun tidak punya otoritas untuk memaksakan keyakinan kepada rakyatnya.

Jika dalih yang dipergunakan adalah alasan ketertiban sosial, maka keberadaan TNI dalam urusan ahmadiyah ini pun salah besar. Sebab urusan ketertiban di tengah masyarakat adalah tugas Kepolisian, bukan angkatan perang.

UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI sudah menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam hal operasi militer selain perang, maka TNI hanya diperbolehkan untuk melakukan operasi untuk masalah berikut: mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi teror serta mengamankan wilayah perbatasan.

Pancasila mengakui adanya begitu banyak agama dan keyakinan di Indonesia. Bung Karno, sang penemu Pancasila, pernah menerangkan bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pancasila berarti “hak untuk percaya”, bukan kewajiban untuk percaya kepada Tuhan. Bung Karno pun mengatakan: “Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut bermacam agama. Ada yang islam, ada yang Kristen, ada yang Budha, dan ada yang tidak menganut agama. Kemudian Bung Karno menegaskan bahwa mereka yang tidak percaya terhadap Tuhan pun diliputi oleh toleransi, apalagi bagi mereka yang beragama.

Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa jika TNI terlibat dalam memaksa orang untuk meninggalkan keyakinannya, maka itu bukan saja berarti telah memihak agama tertentu tetapi juga telah menghianati Pancasila dan UUD 1945. Janganlah TNI diperalat dan dipergunakan oleh kelompok-kelompok anti-pancasila, yang selalu berusaha memaksakan kebenaran tunggal dalam hal kepercayaan di Republik Indonesia ini.

Dan, karena tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di dalamnya menjaga objek-objek vital dan sumber daya alam, maka semestinya TNI berada di garis depan untuk mengembalikan semua sumber daya alam bangsa Indonesia yang sedang dirampok oleh pihak asing.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut