Mahasiswa Sumbawa Tuntut 20 Ijin Pertambangan Dicabut

Belum genap berkuasa 3 bulan, Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik sudah mendapat perlawanan dari rakyatnya. Kali ini aksi digelar oleh puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, Kamis (17/03).

Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Pemuda Demokrasi (Gerpak) memulai aksinya di depan pasar Sigenteng, lalu bergerak dengan longmarch menuju Kantor DPRD dan Bupati Sumbawa. Adapun organisasi yang terlibat dalam aliansi ini, antara lain: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi dan Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP).

Gerpak memulai aksinya dengan melakukan pemblokiran jalan di pasar Sigenteng beberapa menit. Dalam spanduk yang dibawa massa aksi dituliskan beberapa tuntutan: “Cabut 20 Ijin Usaha Pertambangan (IUP)”, “Segera Terbitkan Perda Pertambangan Rakyat”, dan “Tolak Perusahaan Pertambangan Asing”.

Setibanya di kantor DPRD, massa lalu menggelar orasi-orasi secara bergantian dan mendesak pimpinan DPRD untuk menemui mereka. Berselang beberapa saat kemudian, Ketua Komisi II dan jajarannya pun keluar untuk menemui massa.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata mengaku tidak pernah dikonfirmasi atau dilibatkan dalam proses penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Pihaknya juga berjanji akan membentuk pansus untuk menyelelidiki masalah ini.

Meskipun begitu, mahasiswa mengaku kecewa karena usulan mereka mengenai perda pertambangan rakyat ditolak mentah-mentah oleh DPRD. DPRD beralasan, sambil mengutip pengalaman studi banding di Gorontalo, Manado, dan Bogor, bahwa penetapan kawasan tambang rakyat baru dapat dilakukan setelah tiga tahun beroperasi.

“Masalahnya adalah penerbitan IUP ini tidak sesuai dengan prosedur, namun tetap dibiarkan beroperasi,” ujar Irwansyah, salah seorang aktivis LMND.

Irwansyah juga menegaskan bahwa rakyat membutuhkan payung hukum, dalam bentuk Perda, untuk memastikan pertambangan bisa dikelola dan dinikmati oleh rakyat.

Setelah menggelar aksinya di depan kantor DPRD, massa mahasiswa ini beralih ke kantor Bupati Sumbawa. Namun belum juga sampai ke dalam halaman kantor Bupati, massa sudah dihadang oleh Satpol PP dan Kepolisian.

Sementara itu, bidang Humas kantor Bupati menyampaikan kepada massa demonstran bahwa Sang Bupati sedang melakukan rapat koordinasi dengan kementerian. Mahasiswa tidak serta-merta percaya dengan informasi tersebut, dan tetap berusaha untuk memaksakan masuk ke dalam kantor bupati.

Aksi dorong-dorongan pun tidak dapat dihindarkan, hingga mahasiswa berhasil menerobos barikade Satpol PP dan kepolisian. Setelah memeriksa keberadaan Bupati di ruangannya, mahasiswa baru mengetahui kalau orang nomor satu di Sumbawa itu sudah kabur meninggalkan kantornya.

Massa mahasiswa melampiaskan kemarahannya dengan menggelar orasi-orasi politik. Menurut mereka, apa yang dijanjikan oleh Bupati Sumbawa Haji Jamaluddin Malik semasa kampanye sangat bertentangan dengan kenyataan sekarang ini. “Jika semasa kampanye dia berjanji untuk menyelamatkan Sumbawa, maka sekarang dia adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan perampokan sumber daya alam di daerah ini,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • lawan segala bentukNEOLIBERALISME , nasionalisasi industri pertambangan asing. untk kesejahteraan buruh. tani. kmk. dn mahasiswa