Kereta Api Yang Tak Lagi “Merakyat”

Begitu kereta api muncul di Jawa, tahun 1867, kehadirannya sudah sangat mengejutkan. Sampai-sampai sebuah koran di Semarang, Jawa tengah, berganti nama menjadi De Locomotief, yang mengabadikan momen sangat bersejarah itu: kehadiran kereta api.

Sejak dulu, kereta api sudah identik sistem transportasi massal. Umumnya orang menganggap kereta api sebagai layanan publik. Negeri-negeri komunis, termasuk Uni Soviet, sangat gencar membangun kereta api. Kereta-kereta Soviet diberi gambar bintang dan palu-arit. Gara-gara itu, Turgut Ozal, diktator Turki yang neoliberal itu, menganggap kereta api sebagai ciptaan komunis.

Di Indonesia, kereta api juga banyak dikenal sebagai alat transportasi rakyat. Daya tampungnya lebih besar, disamping harganya yang relatif terjangkau, menjadikan kereta api sebagai kendaraan favorit rakyat. Tidak punya uang sekalipun, asalkan nekat, bisa gratis.

Sastrawan Indonesia WS Rendra menggambarkan betapa merakyatnya kereta api ini dalam puisinya berjudul “Sajak Kenalan Lamamu”: Sambil berdiri di ambang pintu kereta api/ tergencet oleh penumpang berjubel/ Dari Yogya ke Jakarta/ aku melihat kamu tidur di kolong bangku/ dengan alas kertas koran/ sambil memeluk satu anakmu/ sementara istrimu meneteki bayinya/ terbaring di sebelahmu. 

Saking merakyatnya, banyak elit politik “numpang” naik kereta supaya dianggap merakyat. Dahlan Iskan, si raja neoliberal itu, paling sering menggunakan trik ini. Ia bahkan pernah naik KRL ekonomi, yang dikenal “penuh sesak” itu. Belakangan ada sindiran: makin rajin Dahlan Iskan naik KRL, makin rajin pula kenaikan tariff KRL!

Setiap tahunnya kereta api mengangkut 200-an juta penumpang dan 20 juta ton barang. Di Jakarta, Kereta Rel Listrik (KRL) mengangkut rata-rata 400 ribu orang per-hari. Kalau ada momen mudik besar-besaran, seperti lebaran, kereta api kebagian penumpang sebanyak 1,5 juta orang.

Catatan Kompas menyebutkan, jumlah penumpang kereta api di Jawa dan Sumatera pada Oktober 2012 mencapai 17,1 juta orang atau naik 4,64 persen. Sedangkan penumpang KRL di wilayah Jabotabek mencapai 11,5 juta orang atau 67,15 persen dari total penumpang kereta api.

Namun, ada bahaya yang sedang mengancam fungsi kereta api sebagai alat transportasi rakyat. Bahaya itu bernama privatisasi. Dahlan Iskan, salah satu dari gerombolan neoliberal di Indonesia saat ini, merupakan salah satu penyokong utama privatisasi layanan kereta-api itu.

Ide privatisasi perkeretaapian sudah terbit sejak 1988. Proses privatisasi itu bisa kita tengok pada perubahan kelembagaannya, yaitu dari Perusahaan Jawatan Kereta API (PJKA),  kemudian bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia.

Ide privatisasi perkeretaapian Indonesia makin mengkristal dengan pengesahan UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretapian. UU ini membuka pintu bagi pihak swasta untuk terlibat dalam bisnis layanan perkeretaapian. UU itu juga menempatkan pengguna kereta api sebagai konsumen, yaitu orang yang membeli karcis, bukan lagi rakyat yang butuh yang butuh dilayani. Artinya, orang yang tidak punya uang untuk membeli karcis tidak bisa menikmati layanan kereta api. UU ini juga memberi peluang kepada pihak swasta penyelenggara saranan kereta api untuk menentukan tariff sendiri.

Kemudian, terbit lagi Perpres No 83/2011 yang menegaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian, termasuk pengadaan lahan, PT KAI tidak boleh lagi menggunakan dana APBN dan APBD. Alhasil, untuk menutupi biaya itu, PT KAI harus membebankannya kepada penumpang. Maka terjadilah kenaikan tariff berulang-kali.

Yang lebih parah lagi—dan ini yang paling menyakitkan bagi kaum miskin—adalah rencana PT. KAI untuk menghapus KRL ekonomi. Kita tahu, dengan tariff Rp 2000, ratusan ribu pekerja berpendapatan menengah ke bawah menggantungkan hidupnya pada KRL ekonomi ini.

Logika bisnis terus menggerayangi layanan perkeretapian. Logika ini hanya memikirkan keuntungan (profit) semata. Sedangkan fungsi sosial, yakni mengangkut dan melayani rakyat, ditinggalkan. Kalau sudah begini, Pancasila dan UUD 1945 sudah dikesampingkan.

Padahal, menengok pengalaman negeri lain, misalkan Inggris, privatisasi layanan kereta api justru menemui kegagalan. Privatisasi telah menyebabkan kenaikan tariff berkali-kali lipat. Tidak hanya itu, tiga kecelakaan kereta api paling serius di Inggris, yang menyebabkan 42 orang tewas dan 600 luka, justru terjadi setelah berlangsungnya privatisasi.

Kalau privatisasi dikelola swasta, belum tentu layanan membaik. Sebagai misal, bagaimana mengatur sistem pereketaapian yang mestinya terintegrasi, tetapi nantinya akan dipecah dalam berbagai perusahaaan pengelola. Coba fikirkan, apa jadinya prasarana perkeretaapian, seperti rel, stasiun, dan lain-lain, dikelola oleh berbagai perusahaan berbeda. Belum lagi, sarana kereta apinya juga dikekelola oleh banyak perusahaan berbeda. Bukankah ini malah bisa menciptakan kekacauan dan mengancam keselamatan jiwa penumpang?

Lagi pula, kalau mau jujur, hampir semua infrastruktur  kereta api yang ada itu peninggalan kolonial dan sisanya dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Artinya, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menjual infrastruktur itu kepada asing. Ini namanya perampokan aset publik.

Ide privatisasi juga menyingkirkan PKL dan pedagang asongan yang selama ini menggantungkan hidup pada perkeretapian. Kalau alasannya kenyamanan dan kebersihan, kenapa PT. KAI tidak bekerjasama dengan istansi lain yang terkait membangun kios atau tempat berdagang yang layak di sekitar stasiun. Kenapa mesti mengusir PKL dan asongan, tetapi kemudian membuka tempat luas untuk mini-market dan restoran besar.

Persoalan lainnya adalah panjang jalan/jalur, stasiun, dan lokomotif memang berkurang. Pada tahun 1939, di Jawa, panjang jalan KA mencapai 6811 km, lalu tahun 1956 menyusut menjadi 6096 km, dan pada tahun 2000 tersisa 4185 km. Artinya, terjadi pengurangan panjang jalan sebesar 41%.

Kemudian, pada tahun 1955, jumlah stasiun masih 1516, namun berkurang drastis pada tahun 2000 menjadi 571. Artinya, dalam 45 tahun terjadi pengurangan 62%. Sedangkan jumlah lokomotif pada tahun 1939 masih 1314 buah, tetapi pada tahun 2000 tinggal 531 unit. Artinya, dalam 61 tahun terjadi pengurangan sebesar 60%.

Artinya, sejak orde baru hingga sekarang, pembangunan sarana transportasi perkeretaapian memang sudah ditinggalkan. Pemerintah memang sengaja meninggalkan kereta api sebagai alat transformasi massal. Namun, pada aspek lain, memfasilitasi pertumbuhan motor dan mobil sebagai transportasi utama.

Andi Nursal, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN-SRMI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Saddam Tjahyo

    mantap kawan ucha.. bener tuh kereta api harusnya gak dibiarin membusuk sebagai dalih pembenar privatisasi dan masuknya modal swasta ke sektor transportasi darat paling potensial untuk memenuhi kebutuhan mobiltas masyarakat ini.. Dahlan Iskan Antek neoliberal ! Jangan sampai kita tertipu !