Jokowi-JK Didesak Siapkan Perppu Jaminan Sosial

Front Nasional Tolak BJPS/SJSN mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Sistim Jaminan Sosial. Perppu ini akan menggantikan UU SJSN dan UU BPJS.

Desakan tersebut disampaikan oleh Sekjen Front Nasional Menolak SJSN/BPJS, Joko Heriono, melalui siaran pers menjelang Sidang Gugatan terhadap Undang-undang SJSN di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/10).

“Ditolak atau diterima gugatan kami itu soal hukum. Tapi kalau memang pro rakyat, presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Perppu yang menggantikan UU SJSN dan BPJS yang membebani rakyat, PNS, buruh, pengusaha, prajurit TNI dan Polri,” ujarnya

Ia menjelaskan, Perppu Jaminan Sosial tersebut dibutuhkan untuk menjalankan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang didanai oleh negera lewat APBN.  Dengan begitu, seluruh rakyat Indonesia bisa dibebaskan dari iuran bulanan dan biaya co-sharing serta mendapat pelayanan kesehatan sampai sembuh di rumah sakit.

“Jangan seperti SJSN dan BPJS yang mewajibkan pemberi kerja membayar sebesar 4% dan pekerja sebesar 1%. Tidak perlu lagi ada iuran bagi rakyat untuk mendapat pelayanan kesehatan,” terangnya.

Menurutnya, Perppu Jaminan Sosial ini juga akan menjalankan Jaminan Hari Tua yang didanai oleh negara lewat APBN. Tidak seperti SJSN/BPJS yang membebani pekerja dan pemberi kerja serta mewajibkan pemberi kerja membayar sebesar 3,7% dan pekerja sebesar 2%.

“Jadi seharusnya negara menyantuni setiap warga negara yang bukan pensiunan yang telah berusia diatas 65 Tahun.,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, Perppu Jaminan Sosial ini juga mengatur agar Jaminan Pensiun PNS, TNI, Polri yang ditanggung oleh pemerintah lewat APBN. Sedangkan pensiunan buruh swasta ditanggung penuh oleh perusahaannya. Tidak seperti SJSN/BPJS yang Jaminan Pensiun hanya 8 %, yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 5 % dan pekerja/buruh sebesar 3 %.

“Pensiunan buruh, pekerja, prajurit TNI dan Polri adalah orang yang pernah berproduksi, membangun dan menjaga  negara. Seharusnya masa tua pensiunan diurus oleh negara atau perusahaan tempat dia bekerja,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Perppu ini juga mengatur agar Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja.

“Jadi Perppu memastikan, tidak boleh ada lagi yang dipotong dari gaji buruh, pekerja dan prajurit TNI/Polri. Tidak boleh lagi ada pungutan iuran dan co sharing. Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan langsung negara dan dijalankan oleh pemerintah,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi akan bersidang memutuskan Judicial Review atas Undang-undang No 40/2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada hari Kamis (16/10) atas gugatan  dari beberapa organisasi buruh dan organisasi kesehatan yang tergabung dalam Front Nasional Tolak BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial)

Front ini mengajukan pengujian pada Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat 2, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Front Nasional Tolak BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) terdiri dari: SPN (Serikat Pekerja Nasional), SBSI (Serikat Buruh Sejahterah Indonesia) 1992, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia),  Gaspermindo (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), SPSI RTMM (Rokok, tembakau,Makanan dan Minuman).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut