Bersatulah Untuk Mewujudkan Cita-Cita Trisakti!

Indonesian_Revolution.jpg

Sebentar lagi pemerintahan baru akan dilantik. Banyak harapan yang tersemai di sana. Salah satunya: pemerintahan baru benar-benar memperjuangkan terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Kita sangat berharap, ketika pemerintahan baru sudah memegang tampuk kekuasan, cita-cita tersebut benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan. Kita juga sangat berharap, susunan pemerintahan kedepan dan kebijakan-kebijakannya benar-benar berwajah Trisakti.

Namun, kita juga memikul sebuah kewajiban: mengawal dan sekaligus memastikan pemerintahan baru benar-benar memperjuangkan cita-cita Trisakti tersebut. Di sini, gerakan rakyat memainkan dua peranan sekaligus: pertama, mengawal dan sekaligus memagari pemerintahan baru dari upaya atau anasir-anasir yang berusaha menggembosi cita-citanya mewujudkan Trisakti; dan kedua, melakukan kritik atau koreksi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan baru yang melenceng dari cita-cita Trisakti.

Ujian pertama untuk menguji komitmen politik Jokowi-JK terhadap cita-cita Trisakti adalah susunan Kabinetnya. Pertama, susunan kabinet Jokowi-JK harus bersih dari unsur-unsur yang berfaham neoliberal dan bermental komprador. Kedua, Kabinet Jokowi-JK harus punya program kerja yang berlandaskan pada cita-cita Trisakti.

Di sinilah masalahnya. Dari pemberitaan yang muncul di media, ada keinginan Jokowi-JK untuk memasang Sri Mulyani Indrawati dan M. Chatib Basri untuk memimpin Tim Ekonomi di kabinet barunya. Padahal, kita sangat tahu bersama, kedua orang tersebut merupakan pengusung kuat agenda neoliberal di Indonesia. Ketika menjabat sebagai menteri di pemerintahan SBY, kedua orang ini menjadi arsitek kebijakan neoliberal-nya. Sri Mulyani sendiri masih menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Seharusnya, jika Jokowi-JK berkomitmen terhadap cita-cita Trisakti, maka Tim Ekonominya diisi oleh mereka yang berpandangan anti-neoliberal dan punya komitmen kuat terhadap kemandirian ekonomi nasional.

Di sini, gerakan rakyat—termasuk para relawan pendukung Jokowi-JK—harus berani melancarkan kritik. Bagi kami, gerakan rakyat tidak boleh takut melancarkan kritik untuk mengoreksi dan memastikan pemerintahan Jokowi-JK tetap berjalan dalam koridor cita-cita Trisakti. Asalkan bukan kritik  yang sengaja mencari-cari kelemahan untuk menghancurkan. Dalam konteks ini, kritik sekeras apapun, sepanjang pemerintah mendengar dan meresponnya dengan baik, akan menguntungkan jalan perubahan. Yang jelas, kritik itu diletakkan dalam kerangka cita-cita Trisakti dan menomorsatukan kepentingan bangsa.

Hanya saja, situasi politik akhir-akhir ini kurang menguntungkan. Polarisasi politik yang terjadi di parlemen, yakni antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), masih mencerminkan persaingan untuk saling menghancurkan. Padahal, pada saat kampanye Pilpres lalu,  kedua kubu sama-sama mengangkat platform yang sama: memperjuangkan kemandirian nasional. Keduanya punya mengusung retorika Trisakti sebagai cita-cita politiknya.

Seharusnya, jika mengacu pada platform politik masing-masing, kedua kubu mestinya bersatu di parlemen dalam kerangka memenangkan UU yang memihak kemandirian nasional. Belakangan, ada rencana KMP untuk memperjuangkan revisi terhadap 122 Undang-Undang yang pro-neoliberal, seperti UU migas, UU perbankan, UU Minerba, dan lain-lain. Bagi kami, inisiatif ini perlu disambut luas, termasuk oleh Jokowi-JK dan KIH, dalam kerangka menghapuskan semua UU pro-neoliberal yang selama ini menjadi payung hukum bagi semua agenda neoliberalisme di Indonesia.

Sikap oposisional KMP harusnya programatik, bukan asal berbeda. Artinya, KMP mengeritik dan menentang kebijakan Jokowi-JK yang berlawanan dengan Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Trisakti. Nah, semisal pemerintahan Jokowi-JK tetap dalam koridor Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Trisakti, maka posisi KMP seharusnya mendukung. Sebab logikanya, kalau pemerintahan Jokowi-JK benar-benar memperjuangkan cita-cita Trisakti, maka dengan sendirinya cita-cita politik KMP juga terlaksana.

Dan kunci dari perjuangan mewujudkan cita-cita Trisakti ini ada di tangan massa rakyat. Kedepan, rakyat harus terlibat aktif dalam mengontrol dan memastikan pemerintahan baru merealisasikan janji politiknya. Tentu saja, supaya hal tersebut bisa terjadi, rakyat harus mengorganisir diri dalam wadah-wadah perjuangan sembari mengasah kesadaran politiknya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut