Sunda Empire Sudah Makar, Kok Dibiarkan Saja?

Kita harus mendesak Negara segera bertindak untuk menghentikan semua kebodohan yang tak lucu ini. Agar unjuk kebodohan ini tidak terus berlanjut dan beranak-pinak. Sebab, pertunjukan kebodohan semacam ini jelas-jelas mengankangi cita-cita Kemerdekaan Indonesia: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di penutup bulan September tahun lalu, anak muda se-Indonesia, entah berapa banyaknya, dari anak kuliahan, pelajar STM, hingga pengangguran, turun ke jalan.

Mereka unjuk kepedulian. Ya, kepedulian. Mereka gerah dengan korupsi, gejala totalitarianisme, kemiskinan, dan ketimpangan. Mereka tak mau capaian reformasi dimundurkan, KPK dilemahkan, dan negara tercaplok oleh oligarki. Mereka masih mau merawat harapan, agar Indonesia lebih maju, lebih terbebas dari korupsi, makin demokratis, makin menghargai HAM, dan makin adil-makmur.

Lalu, apa respon negara? Boro-boro mendengar, apalagi menghargai dan mengamini aspirasi anak muda, negara mengirim polisi dan tentara. Anak-anak muda itu direpresi dengan sangat brutal. Lima anak muda tewas. Di Jakarta saja, ada 845 orang yang ditangkap.

Waktu demo anak-anak muda ini memuncak, beragam tudingan miring juga dilancarkan. Mulai dengan tuduhan mengganggu ketertiban, ditunggangi elit tertentu, hingga dituduh hendak menggagalkan pelantikan Presiden.

Pertanyaannya, kenapa negara begitu represif terhadap sebuah aksi demonstrasi yang sebetulnya mau unjuk kepedulian terhadap negara dan bangsa? Kenapa sebuah demonstrasi yang masih sesuai dengan koridor UU dibubarkan dan direpresi?

Sekarang, coba tengok kejadian terbaru. Sekira dua-tiga minggu yang lalu, muncul Keraton Agung Sejagat, Kemunculannya sangat menghebohkan, lantaran ceritanya yang tak dapat space seinchi pun di ruang akal kita. Tak kalah hebohnya, muncul pula Sunda Empire .

Petualangan Keraton Agung Sejagat sangat singkat. Baru heboh seminggu, eh, raja dan ratunya sudah ditangkap. Eh, ujung-ujungnya hanya dianggap  kasus penipuan dan penyebaran berita bohong.

Tapi nasib Sunda Empire agak berbeda. Tak hanya sudah melebarkan sayap hingga ke Aceh, bahkan makin menggila. Negara fiktif ini berani-beraninya mengancam seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, agar mendaftar ulang. Kalau tidak, katanya, mereka akan memotong bantuan. Gendheng tenan iki.

Melihat narasi-narasi kerajaan fiktif ini, boleh saja anda menganggapnya sekedar lucu-lucuan. Boleh saja menganggapnya geng pengumbar sensasi. Atau menuduhnya sebagai sekawanan orang yang mau memecahkan rekor MURI sebagai spesies manusia terlucu dan tergila di Indonesia.

Ada satu hal yang sangat menggelitik rasa keadilan kita. Bahwa bagaimana pun, sekalipun tampak irasional, tapi kerajaan-kerajaan fiktif itu sebetulnya melakukan makar.

Silahkan buka-buka KUHP, mumpung belum direvisi, agar tahu pengertian makar. Merujuk ke KUHP, makar dikelompokan jadi tiga kategori:

Satu, makar yang bertujuan untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah (pasal 104);

Dua, makar dengan supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara (pasal 106);

Tiga, makar yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (pasal 107).

Yang tak terbantahkan, Sunda Empire sudah mendeklarasikan sebuah bentuk negara atau kekuasaan politik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Mereka mendirikan Negara dalam wilayah NKRI.

Kemudian, mereka membentuk pemerintahan sendiri, yang tidak tunduk pada pemerintahan resmi NKRI. Sunda Empire mengklaim dipimpin oleh seorang Kaisar Agung atau sering disebut  Grand Prime Minister (GPH). Di bawah penguasa tertinggi ini, ada yang disebut Gubernur Jenderal.

Sunda Empire mengklaim 54 Negara, termasuk Indonesia, di bawah kekuasannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga Bank Dunia, dianggap di bawah kekaisarannya. Gila nggak? Ya, gila, tapi ini juga makar (pasal 139a dan 139b KUHP).

Oke, agar lebih adil, coba kita bandingkan dengan kasus lain: pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana. Untuk diketahui, sebanyak 6 orang aktivis Papua ditangkap dan sekarang diadili dengan pasal makar (pasal 106 KUHP).

Mereka dituduh bermaksud memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari NKRI. Hanya karena mereka menyuarakan referendum dan Papua Barat dan mengibarkan bintang Kejora saat menggelar aksi massa di depan Istana Negara.

Ingat, aktivis Papua itu baru bicara referendum, sebuah mekanisme demokratis untuk menentukan pendapat rakyat banyak terhadap satu isu besar. Belum mendeklarasikan berdirinya Negara yang terpisah dari RI, loh. Tapi mereka sudah ditangkap dan dijerat pasal makar.

Lah, Sunda Empire itu sudah deklarasi negara sendiri, punya pemerintahan sendiri, punya lambang-lambang sendiri, kok gak dianggap makar?

Di sinilah kita kadang merasa kecewa dan sedih. Terhadap aksi warga negara yang peduli terhadap negara, yang disalurkan dengan cara-cara demokratis, negara bertindak sangat represif. Sementara terhadap kelompok yang terang-terangan makar, punya gerakan dan massa pendukung, negara terkesan menikmatinya.

Perlakuan berbeda Negara (cq pemerintahan Jokowi) terhadap demonstrasi anak muda dengan gerakan makar jelas memberi tempat pada berlapis-lapis kecurigaan dan kesimpulan liar dalam benak kita.

Pertama, jangan-jangan ini hanya mainan pemerintah, lewat sebuah operasi intelijen, untuk menciptakan kehebohan agar perhatian publik teralihkan dari isu-isu besar: pelemahan KPK, skandal BUMN, kenaikan biaya hidup, dan lain-lain.

Kedua, pemerintah terkesan alergi dan tak memberi tempat pada opsisi yang rasional, kritis, dan konstruktif, tetapi malah memberi panggung sebesar-besarnya pada oposisi yang irasional, deskruktif, dan dekaden.

Kita harus mendesak Negara segera bertindak untuk menghentikan semua kebodohan yang tak lucu ini. Agar unjuk kebodohan ini tidak terus berlanjut dan beranak-pinak. Sebab, pertunjukan kebodohan semacam ini jelas-jelas mengankangi cita-cita Kemerdekaan Indonesia: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oiya, Pak Polisi, saya titip pesan: jangan kenai mereka dengan pasal-pasal yang ringan: penipuan dan penyebaran berita bohong. Berikan hukum yang setimpal: pasal makar.

Patrik Mahardika

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid