Hadang Perampasan Tanah, Petani Kendal Gelar Istighosah

Seratusan petani desa Pesaren, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berusaha menghadang petugas Pengadilan Negeri (PN) Kendal yang dikawal oleh puluhan aparat kepolisian, Selasa (21/1/2020).

Rencananya, petugas PN Kendal ini akan melakukan penelitian (Constatering) di lahan milik warga desa yang tengah disengketakan oleh PT Soekarli Nawaputra Plus. Penelitian ini adalah tahapan pertama sebelum melakukan eksekusi lahan warga.

Para petani, yang mayoritas ibu-ibu mengenakan caping, berusaha mempertahankan lahannya. Mereka menggelar istighosah di tengah jalan untuk mencegah petugas PN Kendal dan kepolisian memasuki lahan sengketa.

“Tanah tersebut sangat penting bagi kehidupan warga,” ujar Mbah Binem, salah seorang warga desa pemilik tanah, kepada berdikarionline.com.

Menurutnya, tanah tersebut merupakan sumber utama penghidupan warga. Karena itu, jika tanah tersebut dirampas oleh perusahaan, maka warga desa akan kehilangan jantung penghidupannya.

Mbah Binem menjelaskan, tanah yang disengketakan oleh PT Soekarli Nawaputra Plus seluas 16 hektar, yang selama ini dikelola oleh 76 keluarga petani.

“Ada 252 jiwa warga yang menggantungkan hidupnya di atas lahan tersebut,” jelasnya.

Trimisminah, Ketua perkumpulan tani Kawulo Alit Mandiri, menceritakan, tanah yang dikuasai oleh petani tersebut merupakan pemberian Negara pada 1960.

“Saat itu, sebagai bentuk penghargaan atas jasa warga dalam perjuangan kemerdekaan, Negara memberikan tanah letter/petok D,” jelasnya.

Namun, pada 1970, oknum Kepala Desa memerintahkan menarik paksa petok D itu. Alasannya, lahan tersebut akan dikembalikan pada Negara.

Faktanya, kata Trisminah, tanah tersebut tidak kembali ke tangan Negara, tetapi jatuh ke tangan perusahaan PT Soekarli Nawaputra Plus. Perusahaan tersebut menanam cengkeh di atas lahan tersebut.

Namun, warga terus berjuang untuk mempertahankan tanah tersebut. Di pengadilan tingkat pertama, warga menang atas gugatan PT Soekarli Nawaputra Plus.

Namun, ketika bergulir di pengadilan tinggi, giliran PT Soekarli yang menang. Putusan pengadilan sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Tidak terima, warga pun mengajukan kasasi (PK) ke Mahmakah Agung. Sayang, permohongan kasasi warga ditolak oleh MA.

Tak mau menyerah, warga kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun, perjuangan itu lagi-lagi berbuah pahit: permohonan PK ditolak.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, sebagai pendamping hukum warga, menganggap putusan MA tidak mencerminkan rasa keadilan.

Tak hanya itu, LBH Semarang juga mengendus PT Soekarli Nawaputra Plus sebagai perusahaan bodong. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dikorek LBH Semarang di Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan tersebut tidak terdaftar/tercatat dalam daftar Perseroan Terbatas.

Karena itu, bagi LBH Semarang, perusahaan tersebut tidak punya kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara tersebut.Bangkit Nusantara

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid