KPA: Birokratisme BPN Suburkan Calo Dan Mafia Tanah

Penanganan perkara pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih berjalan lamban. Rantai birokrasi BPN yang panjang dan njelimet turut memperparah keadaan. Kondisi inilah yang berpotensi menyuburkan calo dan mafia tanah di BPN.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, di Jakarta, Minggu (12/5/2013). Iwan menilai kinerja lembaga yang dipimpin oleh Hendarman Supandji seperti mobil mogok.

Menurutnya, banyak birokrat di BPN masih menganut cara pandang usang dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya, penyelesaikan sebuah perkara selalu memakan waktu yang lama. “Paradigma birokrat harus dirubah. Ini harus dilakukan karena tuntutan zaman,” katanya.

Ia mencontohkan, Dalam sertifikasi tanah milik warga, setiap kantor BPN memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Ada yang membutuhkan waktu 5 hingga 12 bulan. Padahal, kata dia, warga sudah mengajukan permohonan dan melunasi biaya yang diperlukan jauh-jauh hari. “Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus,” ujarnya.

Selain itu, Iwan menambahkan, upaya BPN dalam meningkatkan kinerja tidak berjalan lurus dengan program yang ada. Misalkan, kata dia, dalam hal mempercepat pengukuran tanah, setiap kantor BPN sangat berbeda.

Hal itu terjadi, kata Iwan, karena tidak semua kantor BPN memiliki Cors, yaitu alat pengukuran tanah yang menggunakan metode pengukuran digital. “Padahal, BPN berulangkali berjanji akan fokus dalam merealisasikan percepatan pelayanan administrasi pertanahan bagi masyarakat,” tuturnya.

Akibatnya, banyak warga masyarakat yang malas datang langsung ke kantor BPN. Dalam banyak kasus, ketika berurusan dengan soal tanah dengan BPN, warga menggunakan jasa orang lain alias calo.

Padahal, BPN punya program untuk mempercepat sertifikasi tanah, yaitu Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita). Melalui program ini, BPN menyediakan mobil—disebut mobil Larasita—untuk menjemput permintaan legalisasi tanah dari masyarakat. Mobil Larasita tak ubahnya seperti kantor berjalan BPN.

“Artinya, program Mobil Larasita yang dijual oleh BPN belum mampu bekerja maksimal. Bila tidak ada penanganan serius, maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan calo dan mafia tanah,” ungkap Iwan.

Iwan menegaskan, lemahnya kinerja BPN harus menjadi pekerjan rumah bagi Kepala BPN, Hendarman Supanji. Apalagi, Hendarman sudah menggulirkan tujuh tertib yang dicanangkan untuk membenahi BPN. Salah satunya adalah tertib moral dengan dibuatnya sebuah reward and punishment bagi pegawai BPN.

“Salah satu tolak ukur pemberian reward and punishment adanya kepuasan masyarakat dalam pelayanan BPN. Di sini, Dia (Kepala BPN) akan diuji. Apakah dia berhasil atau tidak?” pungkasnya.

Galih Andreanto

Editor: Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut