Problematika Koalisi Dalam Alam Presidensial ala Indonesia

Sidang Paripurna DPR pada 30 Maret 2012 merupakan bukti telanjang mogoknya sistem presidensialisme di Indonesia. Proposal Presiden SBY terjungkal oleh kocar-kacirnya barisan koalisi pendukung pemerintah di parlemen.

Dalam hitungan kertas, koalisi partai pendukung pemerintah, dalam hal ini Setgab, menguasai mayoras suara DPR. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: sebagian anggota koalisi, khususnya PKS, loncat pagar. Sedangkan Golkar menjalankan maneuver politik sendiri. Praktis, partai koalisi yang tetap bertahan di dalam pagar hanya PKB, PPP, dan PAN.

Dewan Pembina Observer Indonesia, Mulyana W Kusumah, menganggap Sidang Paripurna DPR itu sebagai kegagalan Presiden SBY dalam menggalang kekuatan efektif koalisi di DPR. Disamping rendahnya kapasitas governability yang dipunyai Presiden SBY.

“Kelihatannya saja partai koalisi itu mendukung penaikan harga BBM, tetapi kenyataannya mereka menolak kenaikan harga BBM itu,” kata Mulyana.

Mulyana juga menandai adanya problematika koalisi dalam sistem presidensialisme di Indonesia. “Koalisi partai terkadang tidak efektif,” katanya.

Menurut  pengamat sistem kepartaian dan pemilu, Dr. Pipit Kartawidjaja, koalisi itu mestinya bertahan dari awal hingga akhir. “Kalau mau sistem pemerintahan kuat, maka koalisi mestinya bisa bertahan dari awal hingga akhir,” tegasnya.

Di luar negeri, kata Pipit, koalisi antar partai itu diatur oleh kontrak politik. Jadi, tidak ada alasan bagi anggota koalisi untuk meninggalkan koalisi.

Persoalan mendasar kepartaian di Indonesia adalah tidak adanya basis ideologi, tidak mengakar ke massa, dan tidak punya garis politik. Selain itu, sebagian besar parpol di Indonesia bersandar pada kekuasaan dan modal sebagai jalan membangun partai.

Akibatnya, parpol akan selalu berusaha masuk ke dalam kekuasaan, supaya bisa mengakses jaringan kekuasaan dan uang. Sementara, pada sisi yang lain, parpol itu tidak mau citranya rusak di hadapan publik.

PKS, misalnya, sebuah partai yang berusaha menggabungkan islamisme dan populisme, mengikatkan diri dalam sebuah koalisi neoliberal. Sudah bisa dipastikan PKS akan menjadi kutu-loncat: dalam situasi normal ia akan bertahan di koalisi, sedangkan di suatu krisis ia akan menjadi oposisi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Parpol manapun yang memenangkan secara tipis (‘marginal’) dalam pemilu -setelah UUD 1945 dirombak- akan mengalami kesulitan dalam masa pasca pemilu. Kecuali menang secara mutlak atau lebih dari pada 55% suara.

    Harap dimaklumi bahwa perombakan UUD 1945 menjadi demokrasi kita menjadi demokrasi liberal dengan tetap menganut kabinet presidensiil.

    Kita tidak lagi punya GBHN yang menjadi acuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun.
    Memang ada program pembangunan, namun itu adalah program parpol yang memenangkan pemilu.

    Dalam UUD 1945 yang asli (yang disahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959), disusun dan disahkan terlebih dahulu GBHN, sebelum membentuk kabinet.
    Dengan demikian, kabinet (presiden beserta para menteri) hanyalah pelaksana GBHN yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

    Mau mengatasi carut-marut yang terjadi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan?
    Kembali ke UUD RI yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

  • Sandi

    Lantas saya ingin bertanya, mekanisme apa yg dipakai utk kembali ke UUD 1945 yg dirumuskan dengan waktu yg singkat karena kala itu kita masih dihantam kumpeni yg tidak rela Indonesia merdeka atau mjd negara? Memang pd prinsipnya GBHN itu bagus, artinya ada arah yg jelas. Dan betul mandat rakyat thd pemenang pemilu berlegitimasi rendah krn mekanisme UU Pemilu serta sistem pemilunya.

    Nah, skrg ditengah kepungan para reformis liberal yg duduk berkuasa di Senayan sana, yg merubah sedemikian rupa UUD 45 mjd sangat liberal, dan dlm konteks perjuangan (ketatanegaraan/kontitusi, tidaklah kita hrs kaku/statis. Yg dimaksud di sini, kita hrs menggunakan cara2 perjuangan revolusioner kekinian, sesuai zaman, jika kita teriak terus “woi balik ke UUD 1945 asli”, dihabisi duluan kita dgn mrk yg bermodal dan pro status quo. Hrs ada semacam strategi dan taktik perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut dgn matang. Misal dengungkan terus gerakan pasal 33, pencerahan politik kpd rakyat, sehingga kelak mjd massa aksi yg sadar dan radikal, juga yg terpenting dengungkan referendum, setidaknya dicoba dl di tingkat lokal, tentu dengan mekanisme yuridis yg rasional dan berasal dr inisiatif rakyat yg telah tercerahkan scr politik. Tks