Jokowi-Basuki Butuh Pengorganisasian Rakyat

Bergerak di dalam ruang yang sangat sempit, tetapi diharuskan menggapai banyak hal. Begitulah yang dialami oleh Jokowi-Basuki saat ini. Ia diharuskan menghadirkan kekuasaan pro-rakyat di tengah struktur ekonomi-politik anti-rakyat.

Begitu dilantik menjadi Gubernur, Jokowi ingin segera “ngebut” dengan program-program kerakyatannya. Begitu pula wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama, yang lebih banyak mengambil peran bertempur melawan birokrasi lamban dan korup.

Namun, mereka segera berhadapan dengan rintangan. Rintangan pertama dari parlemen (DPRD), yang memang dikuasai oposisi (PKS dan Demokrat). Mereka senantiasa menyanyikan suara sumbang atas setiap langkah Jokowi. Terutama ketika Jokowi rajin “Turun ke Bawah” (Turba) ke tengah-tengah rakyat.

Belakangan, DPRD berulah lagi dengan menghambat pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Jakarta tahun 2013. Tindakan ini bisa menghambat program-program pembangunan yang sudah dirancang oleh Jokowi-Basuki.

Rintangan kedua datang dari Pemerintah Pusat, yang selama ini punya agenda neoliberal yang sangat kuat. Salah satunya: rencana pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) untuk membangun 6 ruas jalan tol di tengah kota Jakarta. Rakyat Jakarta menolak keras proyek itu. Gubernur Jokowi juga berkali-kali melontarkan penolakan keras.

Belakangan diketahui, proyek tersebut adalah “pesanan” Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Artinya, sekalipun ditolak oleh rakyat dan Jokowi, proyek tersebut kemungkinan akan terus dipaksakan. Mereka bisa berkilah, “Jokowi melawan kebijakan atasan (pemerintah pusat).” Akhirnya, Jokowi seakan tersandera dalam proyek pembangunan Tol ini.

Kemudian, Jokowi ingin mempercepat proyek transportasi massal berbasis rel ataumass rapid transit (MRT). Proyek ini jelas akan “melabrak” kepentingan industri otomotif dan para importir.  Andre Vltchek, penulis artikel “The Perfect Fascist City”, mengungkakan, bahwa perusahaan mobil besar di Jakarta tidak akan mentolelir pembangunan MRT.

Pada kenyataannya, pembahasan proyek MRT berlangsung sengit. Gubernur Jokowi masih bersilang pendapat dengan pemerintah pusat soal pembagian pengembalian beban utang. Jokowi menginginkan agar sharing beban investasinya 70 (pusat): 30 (pemda). Dengan begitu, besaran harga tiket MRT hanya Rp 19 ribu. Dan, kalau pemerintah mensubsidi Rp 9 ribu, maka harga tiket MRT untuk rakyat hanya Rp 10 ribu. Akan tetapi, pemerintah ngotot dengan skema 42:58, yang berarti harga tiketnya jatuh di Rp 38 ribu. Maka subsidi yang dibayarkan Pemrov DKI pun sangat besar, yakni Rp 28 ribu, supaya harga tiket MRT untuk rakyat tetap Rp 10 ribu.

Menghadapi berbagai persoalan itu, Jokowi Basuki tidak punya pilihan lain selain mengorganisasikan gerakan rakyat. Jokowi harus menyadari, bahwa sebuah kebijakan ekonomi-politik hanya bisa berjalan lancar kalau digerakkan oleh sebuah instrumen politik yang solid dan terorganisir.

Jika Jokowi-Basuki ingin agenda perubahannya bergerak maju, maka partisipasi rakyat harus dihadirkan. Sebab, tanpa partisipasi rakyat, gerakan perubahan tidak akan punya pelumas untuk bergerak maju.

Pertama, rakyat tidak boleh dibiarkan menunggu alias pasif. Karena rakyat sangat berkepentingan dengan perubahan, maka mereka tidak boleh menunggu. Tetapi harus aktif untuk merebut “perubahan” itu ke tangannya. Pendek kata, rakyat harus diletakkan sebagai protagonis dari perubahan ini.

Jokowi-Basuki mestinya menyerukan agar rakyat mengorganisir diri untuk mendapatkan hak-haknya: rakyat miskin mengorganisir untuk mendapatkan program sosial yang memberdayakan mereka; pengguna transportasi massal mengorganisir diri untuk memperjuangkan progam transportasi massal; buruh mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik; pejalan kaki mengorganisir diri untuk mendapat akses terhadap trotoar, pembayar pajak mengorganisir diri untuk menuntut transfaransi, dan seterusnya.

Beberapa program Jokowi-Basuki yang dihambat bisa diserahkan langsung kepada rakyat untuk proses eksekusinya. Jokowi-Basuki bisa menggunakan metode referendum untuk mendapatkan dukungan rakyat atas programnya. Misalkan, untuk menjegal proyek Jalan Tol, Jokowi-Basuki bisa meminta referendum rakyat terkait sikap mereka terhadap proyek tersebut: menerima atau menolak.

Kedua, banyak yang mendukung dan berkomitmen terhadap perubahan, tetapi belum tentu bertindak aktif dalam sebuah gerakan politik. Sementara, pada sisi lain, pertempuran politik antara perubahan versus status quo mengharuskan adanya mobilisasi-mobilisasi massa politis. Mereka ini tidak bisa dibiarkan menjadi penonton pasif dalam gerakan perubahan, tetapi harus dipolitisasi dan dimajukan kesadarannya agar aktif dalam gerakan perubahan.

Ketiga, rakyat harus didorong untuk mengetahui bahwa sebuah kebijakan diputuskan melalui kompleksitas pertarungan ekonomi-politik. Mereka harus tahu, program MRT misalkan dihambat oleh pemerintah pusat. Rakyat Jakarta harus tahu, bahwa yang getol membangun jalan tol adalah Kementerian PU dan Wapres. Dengan begitu, rakyat akan tahu kekuatan-kekuatan mana yang terang-terangan memblokir agenda-agenda kerakyatan. Sehingga, rakyat pun bisa mengorganisasikan perlawanan untuk menyingkirkan segala penghalang itu.

Keempat, birokrasi lama terkadang tidak memungkinkan untuk menjadi penyelenggara atau pelaksana agenda-agenda kerakyatan. Akibatnya, banyak agenda kerakyatan mandeg di tengah jalan. Dalam situasi begini, gerakan rakyat yang berbasiskan komunitas bisa mengakses langsung program-program pemerintah dan menjalankannya di komunitas mereka.

Aditya Thamrinpenggiat kelompok diskusi “Mardika”. Email: [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut