Kemiskinan Yang Dipelihara

Membicarakan kemiskinan di Indonesia seperti tak pernah habis, rasa-rasanya sudah hampir melekat (maaf) sebagai identitas bangsa ini.

Data BPS hingga Maret 2014 yang menggunakan ukuran garis kemiskinan Rp.302.735,- sebagai pengeluaran bulanan per kapita, menyebut jumlah penduduk miskin masih sebesar 28,280 juta atau sekitar 11, 25% dari populasi. Sementara jika lebih jujur lagi, semisal dengan ukuran internasional yakni 2 US$ per kapita per hari, jumlah ini berlipat jauh hingga 47% dari total populasi penduduk (Lampost, 26/9).

Bagaimana dengan Lampung ? ternyata kita punya “prestasi” sebagai provinsi termiskin ketiga di pulau Sumatera setelah Bengkulu dan Aceh, dengan kisaran angka 1.134.280 jiwa atau 14,39% dari populasinya (Lampost, 27/9). Angka-angka ini memang tidak akan pernah bisa sepenuhnya memotret kemiskinan yang sesungguhnya terjadi, tapi begitu saja sudah membuat kita seolah sedang menatap cermin kusam hingga sangat malu pada pantulan diri sendiri.

Betapa miskinnya kita Indonesia, tak hanya rakyat bahkan negaranya pun masih terus terbilang miskin. Utang negara dalam satu dasawarsa terakhir terus membengkak sampai angka 284,9 US$ atau setara Rp.3.133,90 triliun (Metro TV, 6/10). APBN tahunan kita memang secuilnya minta ampun sampai harus selalu defisit, jangankan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan secara holistik, untuk biaya rutin saja sudah menelan lebih dari separuh porsi anggaran.

Seperti Kutukan

Padahal sedari kecil dulu kita selalu dikisahkan kejayaan bangsa Nusantara, tentang kekayaan alam dan budayanya yang tiada habis. Sebagai bangsa melayu, tentu juga cukup akrab dengan istilah tulah atau kutukan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 tersurat kalimat “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Setelah dirombak paksa sampai empat kali tahun 2001-2004 dan ditambah ayat-ayat tambahan yang ambigu, kita malah semakin kehilangan pegangan akan apa sesungguhnya maksud dari amanah itu.

Alhasil, bangsa ini mungkin sudah kena tulah akibat kesembronoan para pemimpinnya yang tak pernah mau singkirkan nafsu berebut kuasa. Alih-alih mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, kemerdekaan yang sudah mencapai usia 69 tahun ini justru mengantarkan segenap rakyat pada kutukan jurang kemiskinan. Secara struktural sampai kultural kemiskinan di negeri kita memang kian akut dan kompleks, para ilmuwan pun semakin rumit saja membuat kategorinya tanpa solusi.

Kebijakan otonomi daerah yang begitu memberi keleluasaan wewenang pemerintah tingkat Kabupaten dan Kota untuk berkreasi membangun sistem yang mensejahterakan belum juga efektif dipergunakan sebagai solusi. Bahkan indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2013 pun masih bertengger di level 108 dari 187 negara di dunia, inilah karya para pemimpin kita yang hanya berkali-kali ganti wajah.

Tanggal 17 Oktober sebagai hari anti kemiskinan internasional yang diakui PBB sejak tahun 1992 ternyata hanya menjadi rutinitas seremonial belaka. Sebuah proyek global yang kita ikuti, Millenium Development Goal’s (MDGs) 2015 pun tak juga mampu menjawab problem kemiskinan yang makin absolut. Indonesia Civil Society Forum for Foreign Policy (ICFP) bahkan memberi rapor merah pada sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY yang dianggap gagal karena mempertahankan gaya kebijakan neoliberal yang sudah terbukti tak pernah meneteskan kemakmuran pada rakyat (Tempo,13/10).

Mematahkan Kutukan

Bersepakat dengan Amartya Kumar Sen, peraih nobel ekonomi dari India yang mendefinisikan hakekat kemiskinan berada di soal aksesibilitas. Ketiadaan akses masyarakat pada kesejahteraan membuatnya tidak berdaya dan kian melanggengkan masalah. Ini perlu dijawab dengan tegas tidak meneruskan upaya melenyapkan peran negara yang masih begitu dibutuhkan oleh rakyat di tengah kepungan arus globalisasi pasar.

Ide bahwa kesejahteraan harus bangkit dari upaya mandiri rakyat tidaklah salah, tapi tak bisa mutlak dianggap benar. Di situasi begini negara wajib bertanggung jawab memperluas akses untuk mengenyam pendidikan berkualitas, meraih layanan kesehatan memadai, pendampingan skill pengembangan sektor agraris dan maritim, kemudahan bantuan modal usaha kecil menengah, penyediaan akses pasar bagi produk-produk lokal, akses perumahan dan lingkungan yang baik, terbukanya lapangan kerja yang layak, dan seterusnya.

Ibarat kutukan, mantra sihir sesakti apa pun pasti bisa dipatahkan jika ada tekad dan upaya kuat. Ini yang perlu disadari sepenuhnya, terutama oleh segenap pemimpin baru yang sudah memperoleh mandat rakyat, agar berani membanting stir mencari jalan alternatif membenahi keadaan. Kita butuh lebih dari sekedar niat lurus, melainkan aksi nyata yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah mengejar target kesejahteraan yang diukur bukan lagi cuma dari selisih digit pertumbuhan ekonomi semu.

Nelson Mandela yang termashur berpesan “poverty is not an accident, like slavery and apartheid, it’s man made and can be removed by the actions of human being.” Selalu ada pilihan bukan?

Togar Harahap, pengurus Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wilayah Lampung dan alumnus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND); bergiat di Komunitas Bengkel Tulis Bintang Merah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Tuhan Yang Maha Esa adalah hasil akal budi manusia, The Founding Father, untuk menyatukan bangsa dan rakyat Indonesia yang majemuk. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan ketuhaanan Yang Maha Kuasa.
    Dalam sistem demokrasi suara rakyat adalah suara tuhan, artinya ada kesempatan bagi rakyat yang bernasib buruk (miskin) untuk merubah nasibnya dengan memilih para wakitnya di jajaran legeslatif dan presiden/wakilnya dalam jajaran ekjskutif.
    Nah selama ini yang dilakukan adalah revormasi (bukan sevolusi) jadi tidak mengherankan hasilnya kadang maju, kadang berhenti ditempat kadang mundur.
    Saat ini yang paling penting adalah menjadikan rakyat cerdas, sanggup memanfaatkan akal budinya untuk melilai budi pekerti/ perilaku orang lain, termasuk para wakilnya atau yang akan memimpin pemerintahan. Juga mengawasi tingkah laku penegak hukum. Nah, sekali lagi: Tuhan YME menyediakan segalanya, yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan oleh umat/ciptaan Nya. Memberi kesadaran kepada setiap ciptaan Nya untuk mengurusi diri, jenis dan lingkungan masing-masing. Memberikan pilihan memimpin, yang dipimpin atau mandiri.untuk. Semuas yang terjadi adalah ulah ciptaan Nya, jadi tak benar jika ditafsirkan sebagai kutukan Tuhan, namun pasti telah mndapat izin dari Tuhan YME. Terjadinya kemiskinan bukan kutukan Tuhan, melainkan ulah ciptaan Nya. Izin itu hanya akan diberikan kepada umat/ciptaan Nya yang sanggup melakukan perbuatan untuk mencapai keinginannya dan berani menanggung risikonya.
    Dalam sistem demokrasi kekuasaan datang dari bawah (rakyat) bukan dari atas (Tuhan Yang Maha Kuasa), jadi rakyat harus memanfaatkan akal budinya untuk “memilih” para wakilnya atau yang memimpinnya yang sanggup merubah nasibnya. disamping harus berusaha untuk mandiri.

  • Dalam sistem demokrasi kekuasaan datang dari rakyat, bukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Rakyat punya kesempatan untuk memperbaiki nasibnya dengan cara memilih para wakilnya di Legislatif dan pemimpinnya di Eksekutif serta mengawasi jajaran Judikatif dalam menegakkan hukum.
    Kemiskinan bukan kutukan (Tuhan), sebab Tuhan YME menyediakan segalanya, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh ciptaanNya/ umatnya.

  • Jika rakyat menggunakan akal budinya hingga sanggup menilai budi pekerti/perilaku para Wakitnya di DPR serts presiden dan para menterinya, maka tidak akan memilih yang budi pekertinya buruk yang akan “memelihara kemiskinan” dengan cara membodohi rakyat. Kemiskinan hanya dapat dikurangi jika rakyat cerdas, jadi yang harus diberantas adalah kebodohan.

  • Dalam era demokrasi kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penguasa yang “memelihara kemiskinan” akan tidak dipilih lagi oleh rakyat.

  • Ada waktu lima tahun bagi presiden dan politisi di DPR untuk membuktikan bahwa mereka setelah dipilih langsung oleh rakyat tidak melupakan rakyat yang telah memilih dan mempercayakan nasibnya kepada mereka.
    Lima tahun lagi rakyat akan memilih lagi secara langsung eksekutif sebagai yang dilakukan sebelumnya.
    Barang siapa yang berusaha merubah sistem pemilihan menjadi tidak langsung, berarti melakukan perbuatan bunuh diri, sebab rakyat telah sanggup menggunakan akal budinya untuk “menilai” budi pekerti mereka yang berkomplot merubah eksekutif dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh MPR yang didominasi oleh elit politik di DPR.
    Berbagai argumentasi/alasan untuk merubah sistem pemilihan eksekutif secara langsung menjadi tidak langsung hanyalah lelucon yang tidak lucu.